Program dengan anggaran puluhan triliun mulai memasuki tahap operasional. Pertanyaannya: berapa yang benar-benar hidup dan memberi manfaat?
Medialiterasi.id | Banda Aceh – Program pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dicanangkan pemerintah memasuki bulan pertama operasional pada Agustus 2026. Sejumlah koperasi mulai menempati gedung baru, menerima pasokan barang, dan menempatkan manajer yang sebelumnya mengikuti pelatihan.
Namun di tengah euforia awal, muncul sorotan publik terkait efektivitas program ini. Percakapan di media sosial mempertanyakan sejauh mana koperasi yang dibangun dengan dana negara itu mampu berjalan secara mandiri.
Dari Pembangunan Fisik ke Uji Pasar
Pantauan awal menunjukkan sejumlah gedung koperasi sudah berdiri dan mulai diisi barang dagangan. Ada pula laporan pengadaan kendaraan operasional, termasuk unit yang diimpor dari India, serta penempatan manajer hasil pelatihan.
“Yang jadi ujian sekarang bukan lagi bangunannya megah atau tidak. Tapi berapa pengunjung per hari, berapa omzetnya, dan apakah barang murah seperti gas, beras, dan kebutuhan pokok masih tersedia,” ujar seorang pengamat ekonomi koperasi di Jakarta, Jumat (1/8/2026).
Ia menekankan, membangun usaha koperasi tidak sama dengan kampanye politik. “Sim salabim tidak berlaku di dunia usaha. Angka penjualan yang akan bicara,” katanya.
Tantangan: Bertahan di Tengah Realitas Pasar
Pemerintah menyatakan akan terus mengucurkan dukungan dana agar koperasi dapat bertahan di tahap awal. Dana tersebut berasal dari APBN dan skema pembiayaan lain.
Kritik muncul karena khawatir ketergantungan pada suntikan dana justru menutupi masalah dasar. Sejumlah pihak memperkirakan dari 80.000 unit koperasi yang ditargetkan, hanya sebagian kecil yang akan benar-benar berkembang. Sisanya dikhawatirkan “hidup segan mati tak mau” atau bahkan tidak beroperasi.
“Kalau 2-3% saja yang sukses itu sudah bagus. Tantangannya adalah 78.000 lainnya. Jangan sampai ratusan triliun yang digelontorkan hanya menyisakan beban cicilan yang akhirnya ditanggung rakyat lewat pajak dan utang,” tulis salah satu opini yang viral sejak pekan lalu.
Menunggu Laporan Kinerja
Hingga awal Agustus, Kementerian Koperasi belum merilis data resmi terkait jumlah koperasi yang sudah beroperasi penuh, rata-rata omzet harian, dan jumlah anggota aktif.
Pemerintah sebelumnya menargetkan koperasi ini menjadi penggerak ekonomi desa, menekan harga barang pokok, dan menyerap tenaga kerja lokal.
Waktu akan menjadi penguji utama. Dalam beberapa tahun ke depan, publik akan melihat apakah gedung-gedung koperasi itu benar-benar ramai pembeli, atau hanya berdiri tanpa aktivitas ekonomi yang signifikan.
Publik kini menunggu: bukan lagi janji, tapi laporan penjualan, jumlah anggota, dan dampak nyata di desa.(Red/Sam)
Catatan redaksi:
Artikel ini disusun berdasarkan informasi publik dan percakapan yang beredar di masyarakat. Data resmi kinerja 80.000 koperasi masih menunggu rilis dari pemerintah.
