Oleh :
Dr. Drs. T.M. Jamil TA, M.Si
Akademisi – USK – Banda Aceh
Sebetulnya pernyataan Probowo Subianto beberapa waktu lalu terhadap Indonesia yang mengatakan bahwa Negara Indonesia akan bubar pada tahun 2030 terlalu over apriori. Kecurigaan berkelebihan di tengah gencarnya pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Jokowi.
Meski kini Prabowo telah bergabung dengan pemerintah Jokowi, Pernyataan tersebut di satu sisi sebagai warning bagi pemerintah, yang memang sejak pemerintahan Soekarno, Soeharto atau masa reformasi ini ada upaya pihak asing yang tidak menginginkan Indonesia besar, kuat dan disegani baik di kawasan Asean maupun kawasan Asia Pasifik.
Di sisi lain Indonesia diramalkan menjadi kekuatan politik dan ekonomi yang bukan hanya di Asia Pasifik, tapi menjadi kekuatan dunia. Prasyarat menjadi bangsa besar sudah di miliki Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations, di mana letak geografis, SDM dan SDA, kapasitas ekonomi dan military preperednes (kesiapan militer) sebagai intangible power, juga kualitas pemerintahan dan semangat nasionalisme serta patriotism.
Bertitik tolak dari pandangan yang dikemukakan oleh Morgenthau tersebut, masih banyak indikasi yang perlu kita perbaiki sebagai suatu bangsa. Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah an sich. Semua elemen bangsa harus menyadari bahwa ini tugas kita bersama, bagaimana membuat Indonesia tidak terpecah belah menjadi banyak bangsa sebagaimana yang terjadi di Yugoslavia dan Uni Soviet atau menjadi kekuatan besar seperti China, India dan Amerika Serikat.
Hal tersebut menjadi tugas besar bagi politisi di semua partai politik baik Partai nasional maupun Partai lokal untuk membangun Indonesia sebagai kekuatan besar yang disegani dan berwibawa di depan negara lain. Bukan menyebar rasa pesimisme. Walaupun Prabowo ia bermaksud memberikan sinyal kepada pemerintah bahwa ada potensi terjadi integrasi bangsa.
Tapi banyak orang menganggap ada unsur politik, sehingga pernyataan Prabowo Subianto menjelang kontestasi Pilpres waktu itu kurang tepat. Apalagi pernyataan tersebut berbarengan dengan pernyataan dari Amien Rais yang menganggap pembagian sertifikat tanah yang diberikan oleh Jokowi sebagai pengibulan atau tak transparan.
Tanpa mengurangi rasa hormat, dalam pemahaman saya, pernyataan kedua tokoh tersebut dapat mempengaruhi solidaritas kebangsaan di tengah pemerintah sedang memupuk optimisme untuk membangkitkan kemandirian dan kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka.
Konsep pembangunan dari pinggir ke pusat, dari desa ke kota adalah satu upaya pemerintah untuk menyebarkan keadilan dan pemerataan. Pemerintah secara perlahan sudah mengurangi konsep pembangunan yang bersifat jawa sentris.
Di daerah rawan konflik, seperti Papua dan Aceh, sudah mulai bangga terhadap Indonesia yang selama ini menganggap Indonesia sebagai bangsa kolonialisme. Kebanggaan ini juga dirasakan oleh masyarakat perbatasan seperti di Natuna (Riau) atau pun di Entikong (Kalimantan Barat) yang selama ini kurang mendapat perhatian pusat.
Pernyataan Prabowo yang bersumber dari salah satu novel fiksi berjudul Ghost Fleet tidak boleh menjadi polemik yang berkepanjangan dan harus segera dihentikan, terutama bagi elit-elit partai politik yang tengah berkontestasi dalam jelang Pilkada, calon legislatif dan Pilpres 2024.
Mudah-mudahan pernyataan ini tidak mempengaruhi psikologis kecintaan rakyat terhadap Indonesia. Sebab gejala erosi nasionalisme bukan hanya ada di masa pemerintahan Jokowi, tapi sudah lama dirasakan oleh rakyat Indonesia terutama di luar Jawa. Jangan sampai kondisi nasional ini justru dimanfaatkan oleh komparador asing untuk memperlemah integrasi Indonesia.
Bagi mereka masa bodoh rakyat miskin dan melarat. Tapi yang penting keluarga, kelompok dan partai mereka kaya raya dan jaya. Gejala ini harus menjadi musuh bersama bagi semua elemen bangsa yang masih mencintai Indonesia demi tegaknya NKRI dan Pancasila. Bravo Indonesia, Raih Kemenangan untuk Rakyat.
Banda Aceh, 01 Maret 2023.
