Oleh Juni Ahyar
Akademisi, Peneliti, dan Pemerhati Pendidikan serta Bahasa

Di banyak ruang kelas di Indonesia, guru masih menjadi orang yang datang paling awal dan pulang paling akhir. Mereka menyambut peserta didik dengan senyum, menata ruang belajar agar nyaman, mendampingi proses pembelajaran, bahkan sering menjadi tempat berbagi bagi anak-anak yang tidak selalu memperoleh perhatian yang cukup di lingkungan keluarga. Di tangan guru, ruang kelas bukan sekadar tempat transfer ilmu, melainkan ruang pembentukan karakter, akal sehat, dan masa depan bangsa.

Namun, di tengah dedikasi tersebut, pendidikan belum sepenuhnya menempati posisi strategis dalam percakapan publik dan pembangunan nasional. Ruang publik sering dipenuhi perdebatan politik jangka pendek, konten sensasional di media sosial, serta budaya pencitraan yang lebih mengutamakan popularitas daripada substansi. Dalam situasi demikian, gagasan yang lahir dari penelitian dan kajian akademik kerap tenggelam di tengah arus informasi yang serba cepat dan dangkal.

Padahal, sejarah menunjukkan bahwa kemajuan bangsa selalu bertumpu pada kualitas pendidikan dan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Pesan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan memerdekakan manusia masih sangat relevan hingga hari ini. Pendidikan bukan hanya soal memperoleh pengetahuan, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir kritis, bersikap rasional, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan Bukan Sekadar Soal Akses

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan di bidang pendidikan. Jumlah sekolah bertambah, akses pendidikan semakin luas, dan angka partisipasi sekolah terus meningkat. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, besarnya anggaran dan meningkatnya akses pendidikan belum otomatis menghasilkan kualitas pembelajaran yang optimal. Tantangan utama pendidikan Indonesia saat ini bukan lagi sekadar memastikan anak masuk sekolah, melainkan memastikan mereka benar-benar belajar, memahami, dan mampu menggunakan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

Fakta tersebut tercermin dalam berbagai indikator pendidikan internasional. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan kemampuan membaca, matematika, dan sains peserta didik Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan pendidikan Indonesia tidak lagi sebatas pemerataan akses, tetapi juga menyangkut kemampuan bernalar, memahami informasi, dan memecahkan masalah secara efektif.

Di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI), tantangan tersebut menjadi semakin kompleks. Informasi kini tersedia dalam hitungan detik dan dapat dihasilkan secara otomatis oleh mesin. Karena itu, pendidikan masa depan tidak lagi cukup berfokus pada kemampuan menghafal, melainkan harus membangun kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, serta mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian peserta didik masih menjalani pendidikan sebagai rutinitas administratif. Mereka hadir di sekolah, mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian, tetapi belum tentu mengalami proses pembelajaran yang mendorong daya nalar dan kreativitas. Pendidikan yang seharusnya menjadi sarana pembebasan berpikir terkadang masih terjebak dalam budaya menghafal dan mengejar nilai semata.

Akibatnya, berbagai persoalan sosial masih mudah ditemukan. Masyarakat tetap rentan terhadap hoaks, penipuan digital, investasi bodong, hingga pinjaman online ilegal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pendidikan saat ini tidak hanya terkait akses, tetapi juga menyangkut kualitas berpikir dan kemampuan literasi masyarakat.

Tantangan Literasi dan Kemampuan Bernalar

Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan besar bagi Indonesia. Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi bukan sekadar persoalan akademik, melainkan persoalan sosial yang berpengaruh terhadap kualitas pengambilan keputusan masyarakat.

Di era digital, masyarakat dibanjiri informasi dari berbagai platform media sosial setiap saat. Tanpa kemampuan literasi yang memadai, seseorang akan lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, narasi provokatif, maupun propaganda yang dikemas secara menarik.

Berbagai kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bagaimana rendahnya kemampuan literasi dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Penyebaran hoaks kesehatan, penipuan investasi, kejahatan digital, hingga maraknya pinjaman online ilegal menunjukkan bahwa persoalan literasi bukan lagi sekadar isu pendidikan, melainkan persoalan sosial dan ekonomi yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Ketika seseorang tidak mampu membedakan fakta dan manipulasi informasi, ia menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi.

Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat hanya diukur melalui pembangunan fisik sekolah atau perubahan kurikulum. Yang lebih penting adalah bagaimana pendidikan mampu melahirkan manusia yang berpikir kritis, memiliki integritas, mampu bekerja sama, serta sanggup beradaptasi dengan perubahan zaman yang berlangsung sangat cepat.

Guru Berupaya Menciptakan Pendidikan yang Manusiawi

Di tengah berbagai keterbatasan, banyak guru terus berupaya menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna. Mereka memahami bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh materi pelajaran, tetapi juga oleh suasana belajar yang sehat dan manusiawi.

Upaya tersebut terlihat dari berbagai praktik sederhana yang dilakukan di sekolah. Guru membangun komunikasi yang positif dengan peserta didik, menciptakan lingkungan kelas yang nyaman, melibatkan siswa dalam menyusun aturan bersama, menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, serta membangun budaya anti-perundungan.

Tidak sedikit guru yang menggunakan waktu, tenaga, bahkan biaya pribadi untuk memperbaiki fasilitas kelas agar peserta didik merasa lebih nyaman belajar. Mereka berusaha menjadikan sekolah sebagai ruang aman untuk bertanya, berdiskusi, dan berkembang.

Namun, upaya guru sering berhadapan dengan berbagai persoalan struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan. Di sejumlah daerah, masih terdapat sekolah yang mengalami keterbatasan fasilitas belajar, kekurangan tenaga pendidik, serta akses internet yang belum memadai. Di sisi lain, sebagian guru masih menghadapi beban administrasi yang tinggi sehingga waktu yang seharusnya digunakan untuk merancang pembelajaran berkualitas justru tersita untuk pekerjaan administratif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat hanya dibebankan kepada guru. Perubahan membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten, pengelolaan pendidikan yang efektif, pemerataan sumber daya, serta komitmen semua pihak untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan.

Ketika Pengetahuan Kalah oleh Popularitas

Salah satu tantangan besar masyarakat modern adalah kecenderungan mengutamakan popularitas dibandingkan kualitas informasi. Di ruang digital, pendapat yang emosional dan sensasional sering kali lebih cepat menyebar dibandingkan hasil penelitian yang disusun secara ilmiah.

Fenomena ini berpengaruh terhadap kualitas diskusi publik. Masyarakat semakin sulit membedakan antara fakta dan opini, antara analisis berbasis data dan narasi yang dibangun untuk kepentingan tertentu. Akibatnya, budaya berpikir kritis melemah, sementara budaya ikut-ikutan semakin menguat.

Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen melalui peningkatan anggaran pendidikan dan berbagai program reformasi pembelajaran. Berbagai kebijakan tersebut patut diapresiasi sebagai langkah penting menuju perbaikan sistem pendidikan nasional. Namun, besarnya investasi pendidikan belum selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembelajaran apabila belum diikuti tata kelola yang efektif, pemerataan sumber daya, dan budaya belajar yang kuat di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Dalam negara demokratis, kritik yang disampaikan berdasarkan penelitian dan argumentasi ilmiah merupakan bagian penting dari proses perbaikan kebijakan. Akademisi, peneliti, dan tenaga pendidik seharusnya dipandang sebagai mitra pembangunan yang membantu menghadirkan perspektif objektif dalam pengambilan keputusan publik.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kemajuan pendidikan lahir dari komitmen jangka panjang terhadap kualitas guru dan budaya belajar. Finlandia, misalnya, menerapkan proses seleksi guru yang sangat ketat sehingga profesi guru memiliki prestise sosial yang tinggi. Jepang membangun budaya disiplin dan tanggung jawab sejak pendidikan dasar melalui keterlibatan aktif peserta didik dalam kehidupan sekolah. Sementara Korea Selatan menjadikan pendidikan sebagai investasi strategis pembangunan sumber daya manusia dengan dukungan kebijakan yang konsisten selama puluhan tahun.

Pengalaman negara-negara tersebut memperlihatkan bahwa kemajuan pendidikan tidak lahir dari kebijakan sesaat, melainkan dari visi pembangunan yang berkelanjutan, penghormatan terhadap profesi guru, serta budaya masyarakat yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai fondasi kemajuan bangsa.

Menghadapi Darurat Akal Sehat

Sebuah bangsa tidak hanya menghadapi risiko kemunduran akibat krisis ekonomi atau konflik politik. Kemunduran juga dapat terjadi ketika kemampuan berpikir kritis masyarakat melemah dan ilmu pengetahuan tidak lagi menjadi rujukan utama dalam kehidupan publik.

Ketika informasi yang salah lebih dipercaya daripada fakta, ketika kritik dianggap ancaman, dan ketika prestasi kalah oleh kedekatan dengan kekuasaan, maka yang sesungguhnya sedang terjadi adalah krisis akal sehat kolektif.

Dalam kondisi seperti itu, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Sekolah harus menjadi tempat yang melatih peserta didik untuk bertanya, berdiskusi, memeriksa fakta, dan menghargai perbedaan pandangan. Pendidikan harus membangun keberanian berpikir, bukan sekadar kepatuhan tanpa pemahaman.

Mengembalikan Martabat Pendidikan

Mengembalikan martabat pendidikan membutuhkan langkah konkret dan berkelanjutan. Pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran pendidikan lebih banyak diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, bukan hanya pembangunan fisik dan kebutuhan administratif.

Kedua, program pengembangan kompetensi guru harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata di sekolah, terutama dalam bidang literasi, numerasi, teknologi pendidikan, dan pembelajaran berbasis pemecahan masalah.

Ketiga, beban administrasi guru perlu dikurangi melalui digitalisasi layanan pendidikan sehingga guru dapat lebih fokus pada proses pembelajaran.

Keempat, pemerataan akses pendidikan harus menjadi prioritas, terutama bagi daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses internet, dan sumber belajar.

Kelima, penguatan literasi digital masyarakat perlu dilakukan secara sistematis agar warga memiliki kemampuan menyaring informasi dan terhindar dari berbagai bentuk disinformasi.

Pada saat yang sama, masyarakat perlu kembali menempatkan guru, akademisi, dan ilmuwan sebagai penjaga masa depan bangsa. Mereka bukan sekadar pelaksana kebijakan, melainkan bagian penting dari upaya membangun peradaban yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh siapa yang paling ramai berbicara di ruang publik, melainkan oleh kualitas generasi yang sedang dipersiapkan hari ini. Generasi tersebut lahir dari ruang-ruang kelas, dari guru yang terus mengajar dengan dedikasi, dari akademisi yang menjaga integritas ilmu pengetahuan, serta dari masyarakat yang menjadikan akal sehat sebagai landasan dalam mengambil keputusan.

Di tengah perkembangan kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan informasi dalam hitungan detik, tugas pendidikan bukan lagi sekadar memberikan jawaban kepada peserta didik. Tugas yang jauh lebih penting adalah membentuk manusia yang mampu mengajukan pertanyaan yang tepat, berpikir kritis terhadap setiap informasi yang diterima, serta tetap menjunjung nilai kemanusiaan dalam setiap keputusan yang diambil.

Karena itu, menghormati pendidikan sesungguhnya bukan sekadar menghargai profesi guru. Menghormati pendidikan berarti menjaga masa depan bangsa di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, kompleks, dan penuh tantangan.

Lhokseumawe, 26 Mei 2026