Medialiterasi.id | Jakarta – Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, membantah narasi yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengurangi anggaran pendidikan, menyebabkan sekolah terbengkalai, serta mengabaikan kesejahteraan guru. Ia menegaskan, anggaran pendidikan tahun 2026 telah disepakati bersama pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR, termasuk rincian peruntukannya.
Menurut Teddy, seluruh program pendidikan strategis pada periode sebelumnya tetap berjalan tanpa ada yang dihentikan. Bahkan, sejumlah program disebut mengalami penguatan dan penambahan cakupan.
Ia menjelaskan, program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) tetap dilanjutkan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, akses pendidikan juga diperluas melalui program Sekolah Rakyat yang menyasar anak putus sekolah. Program tersebut dilengkapi fasilitas tempat tinggal, pendidikan formal, makan bergizi, serta jaminan kesehatan. Hingga tahun lalu, jumlah peserta didik dalam program itu mencapai sekitar 20 ribu siswa di 166 sekolah, dengan target penambahan 100 sekolah pada tahun ini.
Di bidang infrastruktur, pemerintah pusat tetap melakukan intervensi meski pengelolaan sekolah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada 2025, pemerintah merealisasikan renovasi sekitar 16 ribu sekolah dengan anggaran sekitar Rp17 triliun. Selain itu, percepatan digitalisasi pembelajaran dilakukan melalui distribusi 280 ribu unit televisi digital ke berbagai sekolah dan akan terus ditingkatkan.
Terkait kesejahteraan tenaga pendidik, Teddy menyampaikan bahwa meskipun gaji tenaga honorer merupakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap memberikan dukungan dalam bentuk insentif. Setelah dua dekade, yakni periode 2005–2025, insentif tersebut meningkat menjadi Rp400 ribu. Tunjangan guru non-ASN juga naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta pada 2025. Mekanisme penyaluran pun diperbaiki, dari sebelumnya setiap tiga bulan melalui pemerintah daerah menjadi langsung setiap bulan kepada guru penerima.
“Tidak ada pengurangan program maupun anggaran pendidikan. Justru yang terjadi adalah penambahan serta penguatan program agar lebih fokus dan tepat sasaran bagi siswa, guru, dan sekolah,” tegas Teddy.
Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang dinilai tidak sesuai dengan fakta terkait pelaksanaan program MBG dan kebijakan anggaran pendidikan nasional. (EQ)
