MEDIALITERASI.ID | BANDA ACEH – Sudah satu minggu sejak M Nasir menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh. Tanggung jawab besar kini berada di pundaknya, menentukan arah kebijakan Pemerintah Aceh ke depan, terutama dalam menyongsong masa-masa penting sebelum cuti Idul Fitri 1446 H. Harapan publik tinggi agar Plt Sekda segera melakukan rotasi pejabat, mulai dari Eselon II, III, hingga IV.
Proses seleksi jabatan di lingkup Pemerintah Aceh telah melalui berbagai tahapan ketat, yang bertujuan untuk memilih pejabat yang sesuai dengan prinsip meritokrasi. Ke depannya, para pejabat yang dilantik harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, memiliki kompetensi dan kapasitas yang sesuai dengan tuntutan zaman.
Namun, relawan yang tergabung dalam gerakan “Kawal Kerja Cepat” mengingatkan agar Plt Sekda tidak terpengaruh dengan rayuan atau pendekatan transaksional dari para loyalis yang mendekati untuk kepentingan jabatan pribadi. Mereka menilai bahwa mutasi jabatan harus dilaksanakan tanpa kompromi, terutama mengingat kondisi etos kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Aceh yang sudah menurun. Hal ini terungkap dalam sejumlah laporan media yang menyebutkan bahwa 80% ASN di Pemerintah Aceh mendukung pasangan calon nomor urut 01, Bustami Hamzah-Fadhil Rahmi, pada Pilkada 2024.
Selain itu, jabatan Eselon III dan IV saat ini masih banyak dihuni oleh pejabat yang merupakan “pewarisan” dari masa pemerintahan Nova Iriansyah. Mereka telah menjabat selama lebih dari tiga tahun, dan menurut pengamatan, sudah waktunya ada penyegaran dan rotasi. Tanpa itu, produktivitas dan kinerja mereka menjadi stagnan, sehingga tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan pelayanan umum kepada masyarakat, meskipun anggaran yang tersedia sangat besar.
Relawan juga mendesak agar Plt Sekda M Nasir segera mengambil tindakan cepat, bergerak dengan penuh semangat, dan menjaga wibawa Pemerintah Aceh, terlebih di hadapan Presiden Terpilih yang akan datang. Mereka menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan, dengan menuntut perubahan nyata dalam pelaksanaan pemerintahan.
Nyak Dhien Gadjah, seorang tokoh relawan, mengingatkan bahwa mereka akan terus mengawal dan mengawasi gerak-gerik sejumlah Kepala SKPA yang diduga melakukan manuver untuk menjaga kekuasaannya. Beberapa pejabat yang menjadi sorotan adalah Kepala BPKA Reza Saputra, Kepala BPBA Teku Nara, Kepala Biro PBJ Teuku Zaufi, Kadisdik Martunis, Kepala DPMTSP, serta beberapa kepala dinas lainnya.
Dalam pernyataannya, Nyak Dhien Gadjah juga menegaskan bahwa para relawan tidak akan memberi ruang bagi siapapun yang mencoba menjadi agen atau melakukan lobi jabatan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Mereka berharap semua pihak dapat bersama-sama mewujudkan perubahan yang lebih baik demi masa depan Aceh. [**]
