MEDIALITERASI.ID |BANDA ACEH – Suasana di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat siang, 6 Maret 2026, terasa hangat. Sejumlah tokoh Komite Peralihan Aceh (KPA) berkumpul menyaksikan penyerahan sebuah surat keputusan. Di ruangan itu, Ketua KPA Pusat yang juga Gubernur Aceh, Muzakir Manaf akrab disapa Mualem menyerahkan surat angkée kepada Saiful Bahri alias Pon Yaya.
Surat bernomor 04/KPA/III/2026 itu menandai satu babak baru dalam perjalanan organisasi eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pon Yaya resmi ditunjuk sebagai Ketua KPA Wilayah Samudra Pase.
Bagi Pon Yaya, amanah tersebut bukan sekadar jabatan organisasi. Ia menyebutnya sebagai tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan menjaga kekompakan serta kesinambungan perjuangan yang telah dirintis para pendahulu.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Mualem selaku Ketua KPA Pusat atas kepercayaan ini. Terima kasih juga kepada seluruh anggota KPA Wilayah Samudra Pase yang selama ini menjaga kebersamaan dan soliditas organisasi,” ujar Pon Yaya kepada wartawan, Senin, 9 Maret 2026.
Wilayah Samudra Pase bukanlah kawasan biasa dalam sejarah perjuangan GAM. Kawasan ini pernah dipimpin sejumlah tokoh penting gerakan tersebut, mulai dari Yusuf Ali, Muzakir Manaf, Sofyan Dawood, hingga Tgk Zulkarnaini yang dikenal dengan panggilan Tgk Ni. Nama lain yang juga pernah memimpin wilayah ini adalah Tgk Abu Bakar A. Latif atau Abu Len.
Jejak sejarah itu membuat posisi Ketua KPA Samudra Pase memiliki bobot simbolik tersendiri di kalangan eks kombatan.
“Yang terpenting adalah menjaga kekompakan dan melanjutkan kerja organisasi sebagaimana yang telah dirintis oleh para pendahulu,” kata Pon Yaya.
Di masa konflik bersenjata, Pon Yaya dikenal dengan sandi Tanggy Buloh. Ia merupakan salah satu pejuang GAM di wilayah Samudra Pase yang pernah memegang sejumlah posisi strategis dalam struktur militer organisasi tersebut.
Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain Komandan Pasukan Rimueng Tapa, Komandan Kompi A 0015 Daerah II Wilayah Samudra Pase, Panglima Sagoe Tgk Syik di Buloh, serta Komandan Operasi Daerah II Tgk Syik di Cot Plieng Wilayah Samudra Pase.
Setelah penandatanganan Helsinki Memorandum of Understanding yang mengakhiri konflik bersenjata di Aceh, banyak eks kombatan bertransformasi ke jalur Politik dan organisasi sipil. Pon Yaya termasuk di antaranya.
Ia kemudian aktif dalam struktur Komite Peralihan Aceh, organisasi yang menjadi wadah konsolidasi mantan pejuang GAM pasca perdamaian.
Dalam dunia Politik formal, Pon Yaya juga bukan sosok baru. Saat ini ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Fraksi Partai Aceh untuk daerah pemilihan Aceh Utara–Lhokseumawe periode 2024–2029.
Sebelumnya, ia pernah menduduki kursi Ketua DPRA pada periode 2022–2023.
Di luar Politik, Pon Yaya juga dipercaya memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia Aceh sebagai ketua umum masa bakti 2025–2029. Di Partai Aceh, ia menjabat sebagai Bendahara Umum.
Kini, dengan penunjukan sebagai Ketua KPA Wilayah Samudra Pase, perjalanan panjang Pon Yaya dari seorang kombatan dengan sandi Tanggy Buloh hingga menjadi tokoh Politik Aceh memasuki babak baru.
Di tengah dinamika Politik lokal Aceh, kepemimpinannya di KPA Samudra Pase akan diuji: menjaga soliditas organisasi eks kombatan sekaligus mempertahankan semangat perdamaian yang lahir dari Helsinki dua dekade lalu.
Kontributor : Hafiz | Editor : EQ
