MEDIALITERASI.ID | PAPUA – Panglima Tertinggi West Papua Army (WPA), Demianus Magai Yogi, kembali mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua. Keraguan ini muncul karena hingga kini belum ada langkah konkret, termasuk dari Presiden RI Prabowo Subianto, untuk merespons isu-isu yang telah disampaikan dalam berbagai forum internasional. Terima melalui WhatsApp, 24/01/2025
Ia menyoroti pertemuan antara ULMWP (United Liberation Movement for West Papua), tokoh gereja, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Dewan HAM PBB yang membahas jeda kemanusiaan. Namun, hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum memberikan tanggapan yang jelas atas usulan tersebut. “Jeda kemanusiaan saja belum dijawab, apalagi harapan kami untuk dialog damai yang melibatkan pihak netral,” ujar Panglima WPA.
Dalam perkembangan lainnya, pertemuan antara Duta Besar Inggris dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, juga membahas isu Papua. Disebutkan bahwa aktivis perdamaian asal Finlandia, Juha Christensen, menawarkan bantuan untuk memediasi penyelesaian konflik di Papua. Namun, Panglima WPA tetap skeptis, mengingat respons pemerintah Indonesia yang cenderung tertutup terhadap peran mediator internasional.
Menurut Panglima WPA, tanpa keterbukaan dari pemerintah dan pelibatan pihak netral, seperti Juha Christensen atau lembaga internasional lainnya, konflik bersenjata di Papua akan terus berlanjut. Ia menegaskan bahwa perjuangan gerilya tidak akan berhenti sampai tercapai cita-cita kemerdekaan Papua.
Keraguan ini menjadi refleksi dari minimnya kemajuan dalam dialog damai untuk Papua. Pemerintah Indonesia diharapkan segera membuka ruang diskusi yang inklusif, adil, dan transparan guna mengakhiri penderitaan masyarakat sipil di Papua yang terus menjadi korban konflik berkepanjangan.
“Tegas Panglima WPA, bahwa kombatan tidak akan berhenti bergerilya sampai Papua merdeka. Program pemerintah Indonesia tetap akan kami ganggu terus hingga tujuan kami tercapai. Namun, jika pemerintah Indonesia bersedia membuka diri untuk penyelesaian konflik bersenjata, maka kami siap berdialog,” ujar Panglima WPA.
Ia juga menyampaikan bahwa dialog hanya dapat terlaksana jika difasilitasi oleh pihak netral, seperti PBB atau organisasi internasional lainnya. Hal ini dinilai penting untuk menjamin keadilan dan mendengarkan aspirasi rakyat Papua yang selama ini merasa diabaikan.
Demianus Magai Yogi menegaskan bahwa rakyat Papua menginginkan solusi damai yang bisa mengarah pada hubungan bilateral antara negara Indonesia dan negara West Papua kedepan. Namun, tanpa keterbukaan dari pemerintah Indonesia, konflik akan terus berlanjut, dan upaya-upaya damai akan sulit terwujud.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa pendekatan militeristik yang selama ini diterapkan justru memperburuk situasi di Papua. Solusi damai melalui dialog inklusif dan melibatkan mediator netral dapat menjadi jalan keluar untuk menjawab kerinduan rakyat Papua terhadap masa depan yang lebih baik. Pungkasnya. [Mogouda Yeimo]
