Penulis : Miftahul Arifin, S.Pd
MEDIALITERASI.ID | OPINI – Tulisan ini tidak bermaksud untuk membuat kritik kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Sumenep yang dikomandani Bupati Sumenep, Ra Achmad Fauzi Wongsojudo dengan pencapaiannya yang telah berhasil 75% persen pelayanan publik merasa puas atas kinerja pemerintahan sekarang dikutip hasil Survei Unibraw Malang pada Oktober 2022 di 27 kecamatan.
Sehingga dengan pencapaian tersebut, Bupati Sumenep masih terus melakukan upaya-upaya dan terobosan cerdas melalui program komprehensif dan berkelanjutan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai leading sektor kepemimpinannya.
Tentunya, tidak semua OPD bekerja secara maksimal meskipun pada prinsipnya kerja Pemerintah adalah untuk pelayanan.
PERSOALAN EKONOMI
Persoalan peningkatan ekonomi lokal (UMKM) hingga saat ini belum juga ada terobosan baru dari Dinas Koperasi UMKM dan Perindag dan terkesan Stagnan meskipun sudah mendapatkan anggaran Fantastis dari APBD.
Misalnya pembangunan Gedung KIHT yang seharusnya dengan Anggaran pembangunannya mencapai 16M sudah mampu dioperasikan guna menunjang petani tembakau dan perusahaan linting rokok lokal Sumenep, tapi faktanya? Pembangunan gedung tersebut hingga saat ini masih berdiri kosong dan tidak jelas pengelolaannya serta terkesan keluar dari Master Plan.
Sehingga salah satu tujuannya untuk menekan peredaran rokok ilegal di Sumenep hanya sebatas Candaan dan Drama Perdagangan yang di ambil dari Anggaran Daerah.
Upaya diskop UKM dan Perindag guna meningkatkan ekonomi lokal Sumenep dengan menggerakkan UMKM pada saat pagelaran Event di Sumenep juga tidak memberikan dampak positif.
PERSOALAN KEWIRAUSAHAAN
Lagi-lagi Pemkab Sumenep tidak sedikit menganggarkan program yang itu diyakini mampu menggerakkan sektor ekonomi dan mengurangi angka pengangguran di kabupaten yang dijuluki kota keris tersebut.
Namun yang terus menjadi persoalan adalah Output dari kegiatan itu lebih mengarah pada kegagalan strategi, konsep bahkan minimnya ide dari penyelenggara program (red. Dinas Kebudayaan pemuda Olahraga dan Pariwisata).
Anggaran Milyaran rupiah pada program Wirausaha santri sejak 2021 hingga 2023 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hanya kegiatan ceremonial yang tidak memberikan dampak positif pada peningkatan Ekonomi dan Mengurangi angka pengangguran.
PERSOALAN WISATA
Kabupaten Sumenep dikenal sebagai kawasan wisata populer dengan keindahan serta ciri khas wisata yang berbeda-beda. Sehingga Pemkab Sumenep melalui dinas terkait sejak tahun 2018 hingga 2023 meluncurkan upaya-upaya melalui Program Event guna menarik wisatawan luar dan mancanegara dengan menghabiskan anggaran ratusan milyar.
Berbagai hal dilakukan untuk memperkenalkan potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Sumenep, terutama membuat pemetaan potensi obyek wisata.
Namun hingga saat ini masih belum ada gambaran jelas tentang keadaan infrastruktur penunjang yang ada pada obyek wisata yang di kelola Pemkab Sumenep. Mulai dari segi infrastruktur jalan secara geografis serta kondisi dan kelengkapan infrastruktur penunjang yang ada pada obyek wisata.
Misalnya juga Grand Desain wisata di Sumenep yang hingga kini tidak jelas, pembangunan dan pemeliharaan sarpras wisata yang lemah bahkan di kolonial kan. Menjadi bukti bahwa Disbudporapar Sumenep lemah dalam mengembangkan wisata dan lemah mengelola anggaran.
Catatan : Setiap Opini di di pertanggungjawabkan oleh Penulis
