MEDIALITERASI.ID | BANDA ACEH – Anggapan bahwa sebuah wilayah bisa merdeka hanya karena demo besar dan kerusuhan di jalan masih sering muncul di ruang publik. Namun, jika menengok sejarah dunia, merdeka tidak sesederhana itu.
Demo besar atau people power memang pernah mengubah sejarah. Namun, demo tersebut hampir tidak pernah berdiri sendiri dalam melahirkan negara baru. Hampir selalu ada rangkaian panjang: perundingan, perjanjian damai, referendum, hingga pengakuan internasional.
Secara umum, negara-negara yang merdeka dalam sejarah modern menempuh empat jalan utama.
1. Merdeka karena Perang dan Diplomasi
Indonesia, 1945
Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun, pengakuan kedaulatan tidak datang seketika. Indonesia harus melalui perang mempertahankan kemerdekaan selama sekitar 4,5 tahun melawan Belanda, ditambah diplomasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan tekanan internasional, hingga Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia.
Peran pemuda dan aksi massa memang ada, tetapi yang membuat Belanda pergi adalah kombinasi perang dan diplomasi.
Bangladesh, 1971
Bangladesh yang dulu bernama Pakistan Timur, awalnya dilanda aksi protes besar karena merasa dizalimi Pakistan Barat. Aksi tersebut kemudian berubah menjadi perang. Dengan dukungan India, perang berlangsung selama sembilan bulan hingga Bangladesh merdeka. Demo menjadi pemicu, bukan penentu akhir.
Timor Leste, 2002
Kasus ini paling sering dijadikan perbandingan. Timor Leste menggelar aksi protes sejak 1975 hingga 1999. Puncaknya adalah peristiwa Santa Cruz pada 1991 yang memicu kecaman dunia.
Namun, Timor Leste tidak merdeka hanya karena demo tersebut. Kemerdekaannya lahir melalui referendum tahun 1999 yang disetujui PBB, kehadiran pasukan internasional, dan masa transisi selama tiga tahun di bawah PBB, hingga akhirnya merdeka pada 2002.
Kuncinya: ada PBB, ada referendum, dan ada persetujuan dari Indonesia saat itu.
2. People Power Jatuhkan Pemerintah, Negara Tetap Utuh
Banyak orang mengira _people power_ melahirkan negara baru. Padahal, dalam banyak kasus, yang jatuh hanya pemerintahnya, bukan negaranya.
Filipina, 1986
Jutaan rakyat Filipina turun ke jalan dalam aksi People Power di EDSA. Presiden Ferdinand Marcos jatuh dan digantikan Corazon Aquino. Namun, Filipina tetap Filipina. Yang berganti hanya presidennya.
Ukraina, 2014
Aksi Euromaidan membuat Presiden Viktor Yanukovych meninggalkan Ukraina. Namun, Ukraina tidak menjadi negara baru. Yang berganti hanya pemerintahnya.
Bangladesh, 2024
Mahasiswa menggelar demo besar hingga Perdana Menteri Sheikh Hasina meninggalkan jabatannya. Namun, Bangladesh tetap Bangladesh. Yang berganti hanya pemerintahnya.
Artinya, people power terbukti efektif untuk mengganti pemerintahan, tetapi sangat jarang melahirkan negara baru.
3. Merdeka karena Referendum Damai
Sudan Selatan, 2011
Negara termuda di dunia ini merdeka bukan karena kerusuhan, melainkan karena perjanjian damai terlebih dahulu, lalu referendum yang disetujui Sudan Utara dan PBB. Hasilnya, 98 persen pemilih memilih merdeka. Prosesnya relatif damai.
Montenegro, 2006
Montenegro pisah dari Serbia melalui referendum yang damai, disetujui Uni Eropa dan PBB.
Eritrea, 1993
Eritrea pisah dari Ethiopia melalui referendum, setelah perang panjang selama 30 tahun.
4. Demo Tanpa Perundingan: Berisiko Jadi Konflik Berkepanjangan
Sejarah juga mencatat, demo besar yang hanya berakhir pada kerusuhan tanpa perundingan, tanpa dukungan internasional, dan tanpa referendum, umumnya tidak menghasilkan kemerdekaan.
Yang terjadi justru kekacauan, kehancuran ekonomi, dan korban dari kalangan rakyat. Suriah, Libya, dan Myanmar menjadi contoh bagaimana aksi besar yang berubah menjadi konflik berkepanjangan tidak kunjung menghasilkan stabilitas, apalagi negara baru.
Kesimpulan: Pola yang Selalu Berulang
Jika dirumuskan, pola kemerdekaan negara baru dalam sejarah modern hampir selalu mengikuti alur berikut:
Aksi massa -> Perhatian internasional -> Perundingan -> Referendum atau perjanjian damai yang diakui PBB -> Kemerdekaan
Tanpa perundingan, tanpa referendum, dan tanpa pengakuan internasional, aksi massa umumnya tidak cukup untuk melahirkan negara baru.
Oleh karena itu, dalam diskusi publik, empat pertanyaan mendasar selalu muncul sebagai bahan literasi:
1. Kapan referendum akan digelar?
2. Siapa yang menyetujuinya di PBB?
3. Siapa yang akan menjamin kehadiran pasukan perdamaian internasional?
4. Siapa yang akan membiayai keberlangsungan negara baru tersebut?
Jika empat pertanyaan tersebut belum terjawab, maka ajakan aksi massa perlu dibaca secara kritis sebagai ajakan kerusuhan, bukan sebagai perjuangan kemerdekaan yang terukur. (Saiful Amri)







