Sisa material lumpur dan kayu akibat banjir menggenangi surau di desa Dayah Usen, Pidie Jaya, Kamis (12/11/2026). (FOTO/Istimewa)
MEDIALITERASI.ID | BANDA ACEH – Banjir dan longsor kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam dua pekan terakhir. Sejak akhir Oktober hingga 8 November 2026, sedikitnya delapan kabupaten/kota terdampak bencana hidrometeorologi yang dipicu tingginya intensitas hujan. Jum’at, 13 November 2026
Permukiman terendam, infrastruktur rusak, akses jalan terputus, hingga ribuan warga terdampak.
Merespons kondisi tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026, berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
“Melakukan pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam dan segera melaporkan setiap kejadian bencana yang terjadi di wilayah masing-masing,” kata Mualem dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Kronologi Banjir: Dari Subulussalam Hingga Gayo Lues
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), berikut sebaran bencana:
24 Oktober 2026 — Subulussalam dan Aceh Barat
Banjir pertama melanda Kota Subulussalam di Kecamatan Sultan Daulat dan Rundeng akibat meluapnya Sungai Lae Soraya dan Sungai Rikit. Sebanyak 2.013 unit rumah, jalan desa, lahan pertanian, sekolah, serta tempat ibadah terendam. Sebanyak 1.985 Kepala Keluarga (KK) terdampak.
Pada hari yang sama, banjir juga melanda Aceh Barat di Kecamatan Woyla Barat dan Arongan Lambalek. Luapan Sungai Krueng Woyla merendam rumah warga, akses jalan, dan fasilitas umum. Banjir kembali terjadi pada 31 Oktober di Kecamatan Pante Ceureumen, Sungai Mas, dan Woyla Barat.
28 Oktober 2026 — Aceh Selatan dan Aceh Tenggara
Di Aceh Selatan, banjir menerjang Kecamatan Trumon Tengah akibat meluapnya Sungai Lae Soraya dan Krueng Trumon. Ketinggian air mencapai 50 sentimeter di permukiman warga dan 20-40 sentimeter di badan jalan.
Sementara di Aceh Tenggara, tingginya curah hujan menyebabkan debit air Sungai Lawe Alas, Lawe Kinga, Lawe Bulan, dan Lawe Kisam meningkat. Lima kecamatan terdampak banjir dan sejumlah tanggul sungai dilaporkan jebol.
31 Oktober 2026 — Aceh Utara, Pidie Jaya, dan Aceh Barat Daya
Banjir meluas ke Aceh Utara di Kecamatan Lhoksukon dan Tanah Luas. Pada tanggal yang sama, banjir juga melanda lima kecamatan di Pidie Jaya. Luapan air sungai menggenangi permukiman warga serta merusak infrastruktur, termasuk jalan, tanggul sungai, dan sekolah. Ketinggian air mencapai satu meter.
Pada hari yang sama, Aceh Barat Daya juga terdampak banjir di empat kecamatan, yaitu Manggeng, Lembah Sabil, Tangan-Tangan, dan Setia.
8 November 2026 — Gayo Lues Paling Parah
Bencana kembali terjadi di Gayo Lues, tepatnya di Kecamatan Pining dan Debun Gelang. Dampak terparah terjadi di Kecamatan Pining.
Sebanyak 4 rumah warga hanyut terbawa arus, 100 rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat, satu jembatan gantung rusak berat, satu SPBU rusak sedang, satu lapangan futsal rusak berat, serta satu bangunan SMA mengalami kerusakan berat.
Di Kecamatan Debun Gelang, satu jembatan utama mengalami pengikisan. Material tanah, lumpur, dan pohon tumbang menutup badan jalan sehingga akses kendaraan roda dua maupun roda empat tak dapat dilalui.
Sejumlah tiang dan jaringan kabel listrik milik PLN juga rusak sehingga wilayah Pining dan sekitarnya sempat mengalami pemadaman listrik total. Padamnya listrik juga mengganggu akses internet warga sehingga sulit terhubung keluar.
Suara Warga: “Sore Tadi Sudah Bisa, Tapi Masih Berlumpur”
Salah seorang warga Kecamatan Pining, Samudin, mengatakan banjir yang melanda daerahnya mengakibatkan terganggunya akses masyarakat menuju ke pusat kota.
“Sore tadi sudah bisa (akses ke kota), tapi masih berlumpur,” katanya saat dihubungi, Kamis (12/11/2026).
BPBA mencatat warga terdampak di Desa Ekan sebanyak 21 KK atau 70 jiwa, sedangkan di Desa Pertik mencapai 97 KK atau 306 jiwa. Sebagian warga terpaksa mengungsi, masing-masing 5 KK atau 19 jiwa dari Desa Pertik dan 3 KK atau 7 jiwa dari Desa Ekan.
Sisa material lumpur dan kayu akibat banjir menggenangi surau di desa Dayah Usen, Pidie Jaya, Kamis (12/11/2026). (FOTO/Istimewa)
Dayah Usen: Hampir Seluruh Warga Mengungsi, Butuh MCK dan Air Bersih
Selain Gayo Lues, Kabupaten Pidie Jaya menjadi salah satu daerah dengan dampak banjir cukup parah, terutama di Desa Dayah Usen. Kepala Desa Dayah Usen, Zulbahri, mengatakan hampir seluruh warganya saat ini mengungsi setelah banjir merendam permukiman.
Sebanyak 50 KK mengungsi ke hunian sementara (huntara), sementara warga lainnya menumpang di rumah keluarga atau menyewa tempat tinggal.
Menurut Zulbahri, kebutuhan warga tidak hanya sebatas bahan pangan. Bantuan berupa susu dan popok bayi serta pembalut wanita juga sangat diperlukan. Namun, kebutuhan mendesak lainnya adalah fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) dan air bersih karena jaringan distribusi air di desa tersebut rusak akibat banjir.
“Kalau bisa dibantu buat pembersihan MCK, air bersih putus jaringan. Itu yang urgen,” kata Zulbahri.
Salah satu penyebab banjir di Dayah Usen adalah jebolnya tanggul sungai di desa itu. Saat ini, alat berat telah dikerahkan untuk membangun tanggul permanen guna mencegah banjir kembali melanda permukiman warga.
Mualem Tetapkan Status Siaga Darurat Hingga 31 Januari 2027
Meningkatnya kejadian banjir dan longsor tersebut direspons Pemerintah Aceh dengan menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026.
Penetapan status siaga darurat merupakan langkah antisipasi pemerintah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, menyusul perkembangan kondisi cuaca dan prediksi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.
Selain pemantauan 24 jam, pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait diminta memperkuat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, serta pihak lainnya. Koordinasi tersebut diperlukan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi.
Mualem juga menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) menyiagakan personel untuk mendukung penanganan apabila bencana terjadi. Secara khusus, BPBA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan diminta memastikan kesiapan peralatan penanggulangan bencana.
“Menyiagakan peralatan dan segera memobilisasikannya ke lokasi bencana apabila diperlukan,” lanjut Mualem.
Penetapan status siaga darurat tersebut mempertimbangkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.
Pemerintah Aceh juga merujuk surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh tertanggal 10 November 2026 mengenai analisis dan prediksi curah hujan bulanan.
Dengan penetapan status tersebut, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya, terutama di wilayah yang masih dalam proses pemulihan pascabencana.(*)
