MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menerbitkan laporan polisi (LP) khusus dugaan tindak pidana makar sebagai pengembangan dari perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
LP tersebut diterbitkan pada Rabu, 11 November 2026, dan diumumkan sehari kemudian, Kamis (12/11/2026), seusai rapat kerja Polri dengan Komisi III DPR di Jakarta.
Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, menyatakan penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menerbitkan LP tersebut.
“Kami telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar,” kata Asep di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Asep menjelaskan, LP khusus itu menyasar empat orang yang sebelumnya sudah ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim dalam perkara penyadapan.
“Jadi kemarin kami sudah menerbitkan laporan polisi khusus penanganan tindak pidana makar terhadap para terduga pelaku yaitu empat orang yang sudah ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber dan kemungkinan masih bisa berkembang,” ujarnya.
Keempat terduga itu adalah mantan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
*Perlu ditegaskan:* Keempatnya saat ini berstatus *tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal*, bukan tersangka makar. Perkara dugaan makar masih berada di tahap *penyelidikan*, belum naik ke penyidikan. Polri belum mengumumkan satu pun tersangka dalam perkara dugaan makar.
Dua Jalur, Dua Pembuktian
Bareskrim menegaskan penyelidikan dugaan makar dilakukan terpisah dari perkara penyadapan.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, temuan dalam perkara penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi makar.
“Oleh karena itu, temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” kata Suyudi dalam rapat kerja tersebut.
Untuk mendalami dugaan makar, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menyebut penyidik telah memeriksa 38 saksi — terdiri dari 28 saksi yang diperiksa Direktorat Siber dan sekitar 10 saksi tambahan.
Polri belum memerinci bukti awal yang mendasari LP dugaan makar tersebut.
Dalam LP itu, Polri menduga adanya perbuatan turut serta atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar. Pasal yang dirujuk antara lain Pasal 191, 192, dan 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana terhadap keamanan negara.
Asas Praduga Tak Bersalah
Hingga berita ini diturunkan, dugaan makar masih memerlukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana.
Bareskrim menegaskan penyelidikan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menghormati hak asasi manusia. Semua pihak yang disebutkan dalam LP ini berhak atas pembelaan dan belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
MEDIALITERASI.ID akan terus mengawal perkembangan perkara ini dan membuka ruang hak jawab bagi semua pihak terkait.
