Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut wartawan ketika memasuki Gedung Nusantara III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Gibran menemui pimpinan MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden. Tempo/Martin Yogi Pardamean.
MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (12/11/2026).
Kepastian itu disampaikan langsung Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai menerima kedatangan Gibran di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.
“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” sambung Muzani.
Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 11.37 WIB setelah bertemu pimpinan MPR selama sekitar 20 menit. Dalam pertemuan itu, Gibran tidak menyampaikan alasan pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.
Sebelum ke Senayan, Gibran terlebih dahulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi pertemuan tersebut.
Rangkaian Menuju Pengunduran Diri
Pengunduran diri Gibran merupakan puncak dari rangkaian dinamika politik selama tiga hari terakhir.
Pada Selasa (10/11/2026), Gibran bertemu Presiden Prabowo selama 2,5 jam di Istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niatnya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Pada Rabu (11/11/2026), Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengonfirmasi kepada Reuters bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo.
Sehari sebelumnya, Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari 8 fraksi juga telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran. Namun dengan diserahkannya surat pengunduran diri ini, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas HMP pada Kamis (12/11/2026) akhirnya tidak lagi relevan untuk dilanjutkan.
Sah Secara Hukum, Beda Dengan Pemakzulan
Pengunduran diri Wakil Presiden adalah sah secara hukum dan diatur dalam konstitusi Indonesia.
Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan kondisi di mana Presiden atau Wakil Presiden dapat mangkat, berhenti, atau diberhentikan dalam masa jabatannya. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri termasuk dalam kategori “berhenti” secara sah.
Pengunduran diri bersifat hak personal yang tidak memerlukan persetujuan atau penolakan dari parlemen. Prosesnya cukup disampaikan secara resmi melalui surat kepada Presiden dan/atau MPR.
Hal ini berbeda dengan pemakzulan (pemberhentian) yang diatur pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Pemakzulan adalah pemberhentian paksa melalui proses politik dan hukum yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Sementara pengunduran diri adalah keputusan atas kemauan sendiri yang bersifat administratif-konstitusional.
Redaksi menegaskan, dengan menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran memilih jalur mundur sukarela, bukan menunggu proses pemakzulan melalui HMP DPR.
Latar Belakang: Polemik Ijazah
Pengunduran diri Gibran tidak terlepas dari polemik dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Polemik tersebut menguat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pada 6 Oktober 2026 menyoroti persoalan bukti dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran.
Selanjutnya, Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi dalam perkara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut. Putusan itu menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan memerintahkan penarikannya untuk dimusnahkan.
Apa Selanjutnya? Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan
Setelah surat pengunduran diri diterima, negara tidak menggelar pemilihan umum ulang. Mekanisme pengisian kekosongan jabatan diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3:
1. MPR Proses Surat — Paling Lambat 3 x 24 Jam
Menurut Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, MPR menggelar rapat gabungan paling lama 3 x 24 jam setelah jabatan kosong untuk membahas tindak lanjut. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan, hari ini pimpinan MPR akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR. d03c
2. Presiden Usulkan 2 Nama — Paling Lambat 14 Hari
Presiden Prabowo Subianto memiliki batas waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya surat permintaan dari MPR untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden pengganti beserta kelengkapan persyaratannya.
3. MPR Pilih 1 Nama — Paling Lambat 60 Hari
MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden. d03c
Calon yang memperoleh suara terbanyak di MPR akan ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Jika perolehan suara imbang dan tetap sama setelah diulang satu kali, Presiden yang akan memilih salah satunya.
Hak Jawab dan Perkembangan Selanjutnya
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi langsung dari Gibran Rakabuming Raka mengenai isi surat dan alasan pengunduran dirinya. Gibran keluar dari Gedung MPR tanpa sepatah kata pun kepada wartawan.
MEDIALITERASI.ID membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi Gibran Rakabuming Raka, Presiden Prabowo Subianto, pimpinan MPR RI, dan pihak-pihak yang disebut dalam berita ini.
Redaksi akan terus memperbarui berita ini seiring dengan perkembangan rapat pimpinan MPR dan langkah Presiden Prabowo dalam mengusulkan calon Wakil Presiden pengganti.(Saiful Amri)
