Anggota DPR RI bersiap menyampaikan surat pengusulan HMP ke Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Foto: Aditya Nugraha/kumparan
MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Sebanyak 120 anggota DPR RI resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan itu diserahkan ke pimpinan DPR di ruang rapat Komisi VIII DPR, Rabu (11/11/2026).
Rapat penerimaan HMP dipimpin Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa. Ia menyebut total pengusul yang menandatangani sebanyak 120 orang dari 8 fraksi, padahal syarat minimal pengajuan HMP hanya 25 anggota DPR.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), berdasarkan yang menandatangani, adalah 120 orang dari 8 fraksi,” ungkap Saan.
Sebaran Pengusul per Fraksi
Berikut sebaran 120 anggota DPR yang menandatangani usulan HMP berdasarkan fraksi:
– PKS: 28 orang
– NasDem: 19 orang
– PKB: 18 orang
– Demokrat: 18 orang
– PDIP: 14 orang
– Golkar: 11 orang
– Gerindra: 11 orang
– PAN: 1 orang
Sarifuddin Suding menjadi satu-satunya anggota DPR dari Fraksi PAN yang menandatangani HMP.
Redaksi mencatat, daftar nama dan sebaran fraksi tersebut bersumber pada keterangan pimpinan DPR dalam rapat penerimaan. Redaksi belum memperoleh salinan resmi dokumen tanda tangan untuk diverifikasi secara independen.
Bukan Pemakzulan, Ini Baru Usulan Menyatakan Pendapat
Redaksi menegaskan, pengajuan HMP ini bukan berarti Gibran telah dimakzulkan.
HMP adalah hak yang dimiliki DPR RI untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air, serta terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Usai diajukan, HMP akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku dan dibawa ke sidang paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Dalam sidang paripurna tersebut, DPR akan memutuskan apakah usulan HMP tersebut diterima untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan, atau ditolak.
Jika usulan HMP diterima di paripurna, maka DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman. Hasil dari Pansus tersebut kemudian akan kembali dibawa ke paripurna untuk diputuskan sebagai Pendapat DPR.
Pendapat DPR tersebut baru menjadi salah satu dasar untuk proses selanjutnya sesuai konstitusi, yang masih melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) jika mengarah pada proses pemberhentian.
Oleh karena itu, proses ini masih sangat panjang dan belum dapat disimpulkan sebagai pemakzulan.
Terkait Persoalan Ijazah
HMP diajukan untuk merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Persoalan tersebut berkaitan dengan polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang belakangan menjadi perdebatan publik dan telah bergulir di ranah hukum, termasuk di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Redaksi menegaskan, polemik ijazah tersebut masih merupakan dugaan dan sengketa yang sedang bergulir. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dokumen pendidikan Gibran tidak sah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maupun Sekretariat Wakil Presiden terkait pengajuan HMP ini.
MEDIALITERASI.ID membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pimpinan DPR RI, dan pihak-pihak yang disebut dalam berita ini untuk memberikan klarifikasi.
Redaksi akan memperbarui berita ini apabila telah diperoleh keterangan resmi dari pihak yang berwenang.(Saiful Amri)
