Oleh: Saiful Anwar, Ketua LAKI Aceh Timur
OPINI – Persoalan Bendera Bintang Bulan bukan sekadar urusan selembar kain yang dikibarkan di halaman kantor pemerintahan. Di balik simbol tersebut, terdapat sejarah panjang, identitas masyarakat, perjalanan perdamaian, serta komitmen politik yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kekhususan Aceh.
Karena itu, muncul pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka: jika Bendera Bintang Bulan telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, mengapa hingga kini pengibarannya di kantor-kantor pemerintahan masih menjadi persoalan?
Pertanyaan ini bukan hanya ditujukan kepada Pemerintah Aceh, tetapi juga kepada pemerintah kabupaten dan kota serta pemerintah pusat. Sebab, persoalan tersebut menyangkut konsistensi dalam menjalankan kesepakatan politik dan produk hukum yang menjadi bagian dari perjalanan perdamaian Aceh.
**Qanun Ada, Implementasi Dipertanyakan**
Aceh memiliki kekhususan yang dijamin melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Aceh untuk memiliki simbol daerah berupa bendera dan lambang sebagai identitas keistimewaan.
Ketentuan tersebut kemudian dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013.
Secara politik, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa identitas Aceh merupakan bagian dari kekhususan yang diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Namun, keberadaan regulasi tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. Justru, tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana pemerintah menerjemahkan ketentuan hukum tersebut ke dalam kebijakan yang dapat dilaksanakan.
Ketika sebuah aturan telah disahkan, tetapi implementasinya masih dipertanyakan masyarakat, pemerintah berkewajiban memberikan penjelasan. Jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah hanya berani menetapkan kebijakan di atas kertas, tetapi tidak memiliki keberanian politik untuk memperjuangkan pelaksanaannya.
**Di Mana Keberanian Politik Pemerintah Aceh?**
Pemerintah Aceh tidak boleh terus-menerus membiarkan persoalan Bendera Bintang Bulan berada dalam ketidakjelasan.
Jika memang terdapat kendala hukum, pemerintah harus menjelaskannya secara terbuka. Jika ada ketentuan nasional yang harus diselaraskan, pemerintah perlu menyampaikan langkah dan proses penyelesaiannya.
Sebaliknya, jika persoalannya menyangkut kebijakan dan keberanian politik, masyarakat juga berhak mengetahui mengapa pemerintah belum mengambil langkah yang jelas.
Diam bukanlah jawaban atas persoalan publik.
Pemerintah Aceh, DPRA, serta seluruh pemangku kepentingan seharusnya memiliki sikap yang konsisten. Mereka tidak cukup hanya berbicara tentang kekhususan Aceh dalam berbagai forum politik, tetapi juga harus mampu menjelaskan bagaimana kekhususan tersebut dijalankan dalam praktik pemerintahan.
Sebab, kekhususan bukan sekadar narasi politik untuk mendapatkan pengakuan. Kekhususan harus diwujudkan melalui kebijakan, pelayanan, dan penghormatan terhadap identitas masyarakat Aceh sesuai dengan ketentuan hukum.
**Jangan Biarkan Simbol Perdamaian Menjadi Persoalan Politik Berkepanjangan**
MoU Helsinki 15 Agustus 2005 menjadi salah satu tonggak penting dalam mengakhiri konflik berkepanjangan di Aceh. Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi penyelesaian konflik melalui pendekatan damai dan memberikan ruang bagi pelaksanaan kekhususan Aceh.
Dalam konteks itu, persoalan bendera tidak seharusnya terus dipandang hanya dari sudut sensitivitas politik dan keamanan. Pemerintah perlu mengedepankan dialog, kepastian hukum, serta semangat perdamaian.
Bendera Bintang Bulan memiliki makna historis dan identitas bagi sebagian masyarakat Aceh. Namun, setiap kebijakan mengenai penggunaannya juga harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Karena itu, penyelesaian persoalan ini tidak boleh dilakukan dengan saling menyalahkan. Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat harus duduk bersama untuk mencari kejelasan hukum dan jalan keluar yang dapat diterima semua pihak.
**Merah Putih dan Identitas Aceh**
Penting untuk ditegaskan bahwa pembicaraan mengenai Bendera Bintang Bulan tidak harus ditempatkan dalam pertentangan dengan Merah Putih.
Aceh merupakan bagian dari NKRI. Identitas daerah dan identitas nasional semestinya dapat ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Persoalannya bukan mempertentangkan simbol daerah dengan simbol negara, melainkan bagaimana negara memberikan kepastian terhadap pelaksanaan kewenangan khusus yang telah diberikan kepada Aceh.
Pemerintah juga perlu menghindari munculnya persepsi bahwa aspirasi masyarakat mengenai simbol daerah selalu identik dengan gerakan politik yang bertentangan dengan keutuhan negara.
Pendekatan semacam itu justru berpotensi mempersempit ruang dialog dan menghambat penyelesaian persoalan yang seharusnya dapat dibicarakan secara terbuka.
**Saatnya Pemerintah Memberikan Kepastian**
Pada akhirnya, masyarakat Aceh tidak membutuhkan perdebatan yang terus berulang tanpa kepastian. Yang dibutuhkan adalah penjelasan resmi, sikap politik yang transparan, dan langkah konkret dari pemerintah.
Pemerintah Aceh perlu menjelaskan status pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. DPRA juga perlu menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan aspirasi masyarakat mendapatkan ruang pembahasan.
Sementara itu, pemerintah pusat perlu memberikan kejelasan mengenai ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pengibaran Bendera Aceh.
Jika terdapat persoalan regulasi, selesaikan melalui mekanisme hukum. Jika membutuhkan kesepakatan politik, tempuh melalui dialog. Jangan membiarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian.
Sebab, ukuran keberhasilan perdamaian Aceh bukan hanya berhentinya konflik bersenjata, tetapi juga kemampuan semua pihak menjaga kepercayaan, menghormati kesepakatan, dan menjalankan kekhususan Aceh secara konsisten.
Bendera Bintang Bulan pada akhirnya bukan sekadar persoalan dikibarkan atau tidak. Ia telah menjadi ujian bagi komitmen politik, kepastian hukum, dan kesungguhan pemerintah dalam merawat perdamaian Aceh.
Aceh Timur, 15 November 2026
