Oleh: Prof. Dr. TM Jamil, M.Si – Pengamat Politik dan Akademisi USK, Aceh.
Banjir bandang dan longsor yang memporak-porandakan Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat adalah peringatan keras, tetapi seperti biasa, negara justru memilih menutup telinga. Kerugian mencapai Rp 68,6 triliun seharusnya cukup untuk membuat siapapun yang waras mengakui bahwa model pembangunan kita sudah tidak kompatibel dengan keselamatan publik. Namun apa yang dilakukan para pemimpin?
Ya Hanya Menyalahkan cuaca, menyalahkan warganet, lalu bahkan ada pejabat yang berangkat umrah. Sungguh keterlaluan.
Mari kita mulai dari Aceh Selatan. Bupati Mirwan MS dengan enteng menyatakan “tidak sanggup menangani bencana”, lalu beberapa hari kemudian terbang menjalankan ibadah bersama keluarga. Warga masih berada di pengungsian, logistik belum stabil, tetapi kepala daerahnya justru meninggalkan ladang bencana.
Ini bukan soal agama, ini soal moralitas kekuasaan yang runtuh dan tak beradab. Seorang pemimpin yang meninggalkan rakyat saat krisis bukan hanya lalai; ia mengkhianati mandat dan mengabaikan tugasnya sebagai abdi negara yang rakyat, apapun alasannya.
Sementara itu, dari Jakarta, Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyatakan bahwa banjir Sumatera “hanya ramai di media sosial”. Ini sebuah pemikiran yang sangat rusak dan tak beretika dalam menghadapi realita. Komentar ini sangat sangat mencoret kewarasan publik. Ketika satu lapas di Aceh Tamiang tenggelam hingga ke atap, ketika ribuan orang mengungsi tanpa air bersih, pejabat pusat justru meremehkan kenyataan lapangan. Ia memang meminta maaf kemudian. Bagi saya, itu tak cukup dengan cuci muka atau minta maaf. Ingat, rakyatmu sedang berduka. Lalu, bagaimana kita bisa mempercayakan keselamatan rakyat kepada pejabat yang gagal membaca realitas?
Di tengah kekacauan ini, pertanyaan besar menggantung :
Mengapa status bencana nasional tidak kunjung ditetapkan?
Jawaban resminya tidak jelas. Jawaban publiknya jauh lebih jujur :
karena status nasional akan menyeret audit lingkungan, izin perusahaan, pembabatan hutan, dan aktor-aktor besar yang selama ini nyaman di balik label “pembangunan” untuk rakyat. Padahal hanya memperkaya diri, keluarga dan konco-konconya.
Rakyat melihat dan bertanya: apakah negara takut pada data, atau takut pada siapa yang akan terseret oleh data itu?
Ironisnya, pemerintah masih bersikeras mengandalkan narasi “kontribusi ekonomi” sektor tambang, sawit, dan eksploitasi alam lainnya. Padahal di Aceh saja, pendapatan dari minerba dan sawit tidak sampai Rp 1 triliun hingga pertengahan 2025. Bandingkan dengan kerugian akibat banjir yang melampaui Rp 2 triliun dalam hitungan detik. Ini matematik sederhana:
Negara merusak dua kali lebih besar dari yang ia hasilkan.
Dan ketika rakyat menuntut kehadiran negara, pemerintah malah sibuk mengurus hal lain: efisiensi subsidi, UMP yang tak kunjung jelas, hingga retorika makroekonomi yang tidak relevan dengan warga yang kehilangan rumah, ternak, dan masa depan.
Bencana Sumatera membuka sesuatu yang selama ini kita hindari untuk akui :
Negara ini tidak kekurangan anggaran, tetapi kekurangan keberpihakan.
Ketika pejabat sibuk menjaga citra, rakyat menjaga nyawa. Ketika kementerian sibuk berdebat soal teknis, warga sibuk menguburkan kenyataan. Ketika elite sibuk memoles narasi, alam menulis kebenaran yang tidak bisa dihapus.
Sumatera tidak sekadar banjir Sumatera sedang menagih tanggung jawab.
Menagih kepemimpinan yang tidak lari dari krisis. Menagih negara yang tidak buta terhadap luka rakyatnya sendiri.
Jika arah pembangunan tidak dibalik hari ini, maka kita sedang menyusun jadwal untuk bencana berikutnya. Dengan kerusakan yang lebih hebat. Dengan korban yang lebih banyak. Dan dengan kepercayaan yang semakin tipis hingga tidak ada lagi yang tersisa untuk diselamatkan.
Pertanyaan akhir, masihkah Aceh dan Sumatera dianggap sebagai wilayah Indonesia?
Sambil saya merenung, lalu berpikir, Kita selama bersatu dan mesra ketika masih saling menyayangi dan mencintai melalui ikatan suci sebuah komitmen atau “pernikahan” dalam bernegara. Namun yang terjadi justru pengkhianatan, perselingkuhan dan tak lagi kita dianggap* sebagai kekasih dan pasangannya, maka pilihan terbaik dan beradab *kembalikan saja pasangan itu kepada orangtuanya* atau berikan dia KEMERDEKAAN dengan caranya sendiri agar lebih berbahagia tanpa lagi harus diperhatikan dan memenuhi tuntutannya.
Semoga tulisan ini dapat memberikan pencerahan kepada penguasa dan orang-orang normal dan berakal sehat. In sha Allah.
Bumi Aceh, Tanah Aulia, 7 Desember 2025.
