MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Pemerintah membuka rekrutmen nasional sebanyak 35.476 sumber daya manusia (SDM) untuk memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Rekrutmen ini merupakan bagian dari percepatan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Jakarta (15/04/2026)
Rekrutmen dilakukan melalui Panitia Seleksi Nasional SDM Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan ditujukan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk mendukung penguatan ekonomi desa dan kawasan pesisir.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan penguatan kelembagaan di tingkat desa dan pesisir membutuhkan SDM yang profesional dan berintegritas.
“Penguatan kelembagaan di desa, kelurahan, dan kawasan pesisir membutuhkan SDM yang mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat dari akar rumput,” ujarnya.
Pada tahap awal, pemerintah membuka 30.000 formasi Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan menjadi pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara, serta 5.476 formasi Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara. Seluruh posisi menggunakan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Pendaftaran dibuka mulai 15 hingga 24 April 2026 melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Informasi mengenai persyaratan, tahapan seleksi, dan mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui laman tersebut.
Seleksi terbuka bagi lulusan D-III, D-IV, dan S-1 dari semua jurusan, dengan syarat usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75. Proses seleksi dilakukan menggunakan sistem merit yang mengedepankan prinsip transparansi, keterbukaan, dan berbasis kompetensi.
Pemerintah menegaskan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya. Tidak ada jalur khusus maupun pihak yang dapat menjamin kelulusan peserta. Masyarakat diminta waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan panitia seleksi.
Pelaksanaan rekrutmen ini dikoordinasikan oleh Badan Pengelola BUMN dengan dukungan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, serta Badan Komunikasi Pemerintah.
Pemerintah juga meminta dukungan pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga kepala desa, untuk menyosialisasikan program ini dan memastikan pelaksanaannya berjalan efektif di daerah.
“Ini saatnya putra-putri terbaik bangsa mengambil bagian dalam pengabdian nyata. Negara memanggil untuk membangun desa, kelurahan, dan kampung nelayan sebagai fondasi kuat pembangunan Indonesia,” kata Zulkifli Hasan. (EQ)
