MEDIALITERASI.ID | SUMENEP — Jurnalis Sumenep Independen (JSI) menyampaikan permintaan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Madura, khususnya Kabupaten Sumenep.
Permintaan tersebut disampaikan JSI menyusul adanya informasi dan temuan awal di lapangan yang menurut mereka perlu mendapat perhatian serius agar tujuan program peningkatan gizi anak dapat berjalan optimal.
Sekretaris JSI, Toifur Ali Wafa, mengatakan bahwa secara konseptual Program MBG merupakan kebijakan yang bertujuan baik, yakni untuk menekan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi anak, serta mendorong perputaran ekonomi daerah.
“Secara konsep, program ini sangat mulia dan telah diterapkan di beberapa negara lain. Namun, menurut kami, pelaksanaannya di daerah perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan tata kelola masing-masing wilayah,” ujar Toifur, Kamis (8/1/2026).
JSI menilai, berdasarkan informasi yang mereka terima, terdapat sejumlah persoalan dalam implementasi program yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Di antaranya adalah dugaan belum optimalnya dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal, serta perlunya pengawasan lebih ketat terhadap standar kualitas dan kelayakan makanan yang disalurkan kepada peserta didik.
Menurut Toifur, Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah, mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku UMKM. Namun, JSI menilai efektivitas tujuan tersebut di lapangan masih perlu dikaji secara mendalam.
“Informasi yang kami peroleh menunjukkan perlunya penguatan pengawasan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat luas dan tidak menimbulkan persoalan baru,” katanya.
JSI juga mendorong agar evaluasi program melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, tenaga ahli gizi, serta masyarakat penerima manfaat, sehingga kebijakan yang dijalankan tetap selaras dengan tujuan nasional dan kebutuhan daerah.
Atas dasar itu, JSI berharap pemerintah pusat dapat melakukan peninjauan dan perbaikan mekanisme pelaksanaan Program MBG, termasuk aspek pengawasan, distribusi, dan kualitas makanan.
“Kami berharap evaluasi dilakukan secara terbuka dan objektif agar program ini benar-benar memberi manfaat bagi kesehatan anak-anak dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Toifur.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dan tanggapan resmi dari pemerintah pusat serta instansi terkait mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya di Kabupaten Sumenep. Hak jawab akan dimuat pada pemberitaan selanjutnya. (Th)
