MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Ketua KOMPII Prof, KH Sutan Nasomal, SH.,MH memberi apresiasi atas tindakan berani Presiden RI, Jenderal KH Prabowo Subianto atas upaya melakukan langkah bersejarah dengan mengundang media dan jurnalis untuk berdialog langsung. Ini merupakan pertama kalinya Presiden RI duduk bersama dan berdialog bebas dengan awak media.
Prof Sutan Nasomal juga berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang tela menerima usulannya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dengan menaikkan gaji dan menyediakan perumahan. Usulan ini menjadi agenda kerja Presiden RI
Fokus pada Kesejahteraan Rakyat
Lebih lanjut Prof Sutan Nasomal mengharapkan, selain meningkatkan kesejahteraan hakim, Presiden Prabowo Subianto juga diharapkan memperhatikan kebutuhan lainnya, seperti menyediakan perumahan bagi anggota TNI dan Polri yang telah mengabdi kepada negara.
Selain itu Presiden juga perlu memperhatikan para Petani dan Nelayan agar pendapatannya bisa meningkat dan terlindungi dari jeratan lintah darat. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menjaga kebutuhan pupuk dan air untuk pertanian serta memudahkan kebutuhan para petani. Kemudian memperhatikan para Nelayan dan memperhatikan kebutuhan perahu serta peralatannya.
Kemiskinan dan Pengawasan
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, juga menyoroti masalah kemiskinan ekstrem yang masih terjadi di beberapa daerah. Lemahnya pengawasan dan tidak adanya solusi cepat menjadi penyebab utama kemiskinan di kalangan petani dan nelayan.
Masih menurut Prof Sutan Nasomal, Indonesia yang sangat luas dan memiliki kekayaan alam yang luar biasa perlu pengawasan yang lebih serius agar tidak dirusak. Prof Sutan Nasomal juga menduga akibat lemahnya pengawasan pada masalalu sehingga banyak oknum raja raja kecil di daerah dan bersama para oknum pejabat daerah menguras kekayaan Negara yang luput dari pengawasan
Percepatan Infrastruktur
Jalan jalan raya yang sulit ditembus ke desa desa terpencil masih sangat banyak. Bahkan masih banyak Desa yang belum tersentuh internet atau tekhnologi yang memajukan.
Prof Nasomal mengatakan, kekuatan Indonesia berada pada Desa yang maju karena kekayaan Indonesia ada di data setiap para Kantor Desa. Desa yang mengetahui bahwa begitu banyak alih fungsi lahan. Sehingga tidak ada lagi persawahan dan perkebunan menjadi lahan yang tidak bermanfaat akibat tidak memiliki sarana serta prasarana yang di pelukan seperti air berlimpah, pupuk murah, bibit berkualitas, tenaga kerja serta kemudahan menjual hasil bumi.
Hal yang sama juga mempengaruhi kondisi nelayan di pesisir pantai yang mengalami kebangkrutan juga tercatat di banyak kantor desa di wilayah Nelayan dengan ragam persoalan seperti mahalnya ongkos memperbaiki perahu, menangkap ikan memerlukan biaya tinggi serta sulitnya menjual hasil tangkapan dengan harga yang sehat.
Masih menurut Prof Sutan Nasomal, Kemiskinan terjadi pada petani dan nelayan akibat lemahnya pengawasan dan tidak ada yang memberikan solusi cepat.
Dialog Langsung dengan Rakyat
Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat melakukan dialog langsung dengan rakyat, termasuk petani, nelayan, guru, dan petugas medis, untuk memahami kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Presiden Prabowo diharapkan bisa memberikan waktu setiap dua bulan sekali untuk melakukan dialog langsung dengan petani serta nelayan atau para guru juga petugas medis di setiap Provinsi.
“Memang sangat bijaksana bila suara rakyat langsung disimak di lihat atau di dengar oleh PRESIDEN RI. Bila tidak bertatapan langsung tentu ada solusi lainnya dengan Dialog melalui sarana media”, ujar Prof Sutan Nasomal
Memberantas KKN dan Pungli
Sebelumnya PROF DR KH Sutan Nasomal, SH,MH menyampaikan permintaan maaf menyampaikan hal yang wajib Presiden ketahui, menurut penilaiannya hukum masih tajam kebawah dan tumpul keatas yang melibatkan peranan para oknum pejabat dan APH di daerah sehingga masyarakat masih sulit dalam mendapatkan Keadilan.
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, juga menekankan pentingnya memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Pungutan Liar (Pungli) dengan melibatkan peran serta masyarakat. Sehingga Presiden RI diharapkan dapat membuka kontak surat menyurat atau laporan informasi untuk memproses penanganan dan penindakan lebih cepat. [**]
