Oleh :
Endang Kusmadi, Pemerhati Isu Sosial dan Politik sekaligus Penggerak Literasi dan Jurnalis.
OPINI – Sejarah seharusnya menjadi pelajaran, bukan alat tekanan. Namun hari ini, Jepang justru dihadapkan pada masa lalunya sendiri bukan untuk diingat, melainkan untuk digunakan sebagai instrumen diplomasi yang menekan arah masa depannya.
Permintaan Donald Trump agar Jepang mengirim kapal perusak ke Selat Hormuz tidak dapat dipandang sebagai sekadar kerja sama keamanan. Ini adalah tekanan strategis yang berpotensi menggeser arah kebijakan luar negeri Jepang sejak berakhirnya Perang Dunia II sebuah titik balik ketika Jepang bertransformasi dari negara agresor menjadi simbol pasifisme global.
Tekanan tersebut mencapai puncaknya saat Trump, dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Sanae Takaichi pada 19 Maret di Gedung Putih, secara terbuka mengaitkan rencana serangan Amerika terhadap Iran dengan serangan Jepang ke Pearl Harbor. Pernyataan ini bukan sekadar analogi historis. Ini adalah bentuk dominasi narasi bahkan manipulasi sejarah yang menempatkan Jepang dalam posisi moral yang terpojok.
Dengan menghidupkan kembali memori Pearl Harbor, Trump tidak hanya membela kebijakan militernya, tetapi juga berupaya menormalisasi logika serangan pre-emptive. Lebih dari itu, ia secara implisit mendorong Jepang untuk menerima kerangka berpikir yang sama kerangka yang justru selama puluhan tahun dihindari Jepang melalui konstitusi pasifisnya. Ini bukan sekadar tekanan diplomatik; ini adalah upaya membentuk ulang identitas strategis Jepang melalui beban sejarahnya sendiri.
Di sinilah letak dilema moral Jepang. Sebagai negara yang pernah mengalami kehancuran akibat perang dan kemudian membangun reputasi sebagai kekuatan damai, Jepang kini dipaksa untuk memilih: mempertahankan prinsip atau mengikuti arus geopolitik. Trauma sejarah yang seharusnya menjadi fondasi kebijakan damai justru kini dijadikan alat untuk menekan perubahan arah tersebut.
Argumen yang sering digunakan untuk membenarkan keterlibatan Jepang adalah faktor energi. Data Reuters (4 Maret 2026) menunjukkan sekitar 95 persen impor minyak Jepang berasal dari Timur Tengah, dengan 70 persen melewati Selat Hormuz. Pada Januari, Jepang mengimpor sekitar 2,8 juta barel per hari, dengan sebagian besar berasal dari Arab Saudi, disusul Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar.
Namun, data yang sama justru membantah urgensi intervensi militer. Jepang memiliki cadangan minyak setara 254 hari konsumsi dan lebih dari 4 juta ton cadangan LNG. Artinya, Jepang memiliki waktu dan ruang untuk merespons krisis tanpa harus terlibat langsung dalam konflik. Dengan kata lain, narasi “demi keamanan energi” tidak cukup kuat untuk membenarkan langkah militer yang berisiko tinggi.
Kubu pro-intervensi berpendapat bahwa Jepang harus menjaga kredibilitas aliansinya dengan Amerika Serikat. Namun, jika aliansi dibangun melalui tekanan naratif dan eksploitasi sejarah, maka yang terbentuk bukanlah kemitraan setara, melainkan relasi subordinatif. Jepang tidak sedang diminta bekerja sama, tetapi didorong untuk menyesuaikan diri dengan kepentingan strategis pihak lain.
Di dalam negeri, dilema ini juga tidak sederhana. Publik Jepang selama ini dikenal kuat mempertahankan prinsip pasifisme, sementara setiap langkah menuju militerisasi berpotensi memicu resistensi politik dan sosial. Bagi Sanae Takaichi, keputusan ini bukan hanya soal kebijakan luar negeri, tetapi juga menyangkut stabilitas domestik dan legitimasi politik.
Dalam konteks yang lebih luas, tekanan terhadap Jepang juga mencerminkan dinamika geopolitik global yang sedang bergeser. Amerika Serikat tampak semakin mendorong sekutu-sekutunya untuk mengambil peran militer lebih besar, sementara kawasan Indo-Pasifik sendiri berada dalam ketegangan yang melibatkan aktor besar seperti China dan Korea Selatan. Jika Jepang mengubah sikapnya, dampaknya tidak hanya regional, tetapi juga global.
Pada titik ini, pertanyaannya menjadi lebih mendasar: apakah Jepang sedang menghadapi krisis energi, atau krisis identitas? Jika keputusan diambil berdasarkan tekanan eksternal dan manipulasi narasi sejarah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kebijakan jangka pendek, melainkan arah masa depan bangsa.
Pada akhirnya, pilihan Jepang akan menjadi preseden penting. Jika masa lalu dibiarkan menjadi alat tekanan hari ini, maka masa depan akan kehilangan kedaulatannya. Dan jika Jepang memutuskan untuk tunduk, maka yang berubah bukan hanya kebijakan luar negeri melainkan makna dari sejarah itu sendiri.
Jika Jepang membiarkan masa lalunya dijadikan senjata hari ini, maka yang hilang besok bukan hanya prinsip pasifisme melainkan kedaulatannya sendiri.
Aceh, 22 Maret 2026
