SUMENEP, — Hingga saat ini, rumah warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) belum dipasangi labelisasi. Hal tersebut terbukti penerima di berbagai kecamatan baik daratan maupun kepulauan membenarkan belum adanya program tersebut.
Pemasangan labelisasi yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), melalui pendamping PKH masing-masing untuk menghindari terjadinya pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran hanya menjadi kisi-kisi sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 ini.
“Pelabelan itu dilakukan terhadap penerima PKH untuk memastikan bahwa orang tersebut benar-benar layak menerima bantuan PKH, namun faktanya program tersebut sampai saat ini tidak terealisasi sehingga menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran”, Jelasnya Andriyadi, Aktivis Aliansi pemuda Reformasi melawan (ALARM) kepada media ini, Sabtu 13 Januari 2023.
Menurutnya, Pemasangan labelisasi (Sticker) di rumah penerima PKH bertujuan untuk menciptakan transparansi penerima PKH, entah kenapa Dinas sosial P3A kabupaten sumenep hingga saat ini tidak melakukan itu.
“Jangan-jangan program labelisasi tersebut tidak dilakukan meskipun sudah ada anggaran melalui APBD 2023 untuk menutupi penerima dan menutup kran Transparansi?”, Pungkasnya.
Padahal, lanjut andre sapaan akrabnya bahwa labelisasi PKH untuk menghindari bantuan yang tidak tepat sasaran. Sehingga membuka peluang bagi masyarakat luas untuk menilai keluarga mana yang layak melalui labelisasi itu.
Belum lagi persoalan berbagai Bantuan, salahsatunya BLT DBHCHT sejak 2022 hingga 2023 tidak ada transparansi penerima.
Terbukti bantuan yang lebih diprioritaskan kepada buruh tani dan Buruh pubrik diduga di realisasikan tidak tepat sasaran, hal tersebut disampaikan Salahsatu petani tembakau asal moncek timur kecamatan Lenteng yang sudah bertani tembakau sejak 2015 hingga sekarang belum menerima bantuan apapun, “ucapnya.
Ditambahkan, pihaknya menghimbau kepala Dinas Sosial P3A sumenep untuk segera merealisasikan program tersebut serta Transparan terhadap data penerima bantuan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
Ia menilai, sejak kepemimpinan Achmad Dzulkarnaen sebagai kepala Dinsos P3A tidak ada sama sekali yang namanya transparansi, akuntabilitas dan proporsional dalam melakukan tugas-tugas kedinasan, kalau ini di biarkan oleh Bupati Sumenep, maka jelas sumenep kekurangan SDM yang lebih memiliki gagasan dan pemikiran serta inovasi aktual.
Sehingga disadari atau tidak, salahsatu faktor tingginya tingkat kemiskinan di sumenep adalah tidak tepatnya sasaran Bantuan Sosial (Bansos), “Tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos P3A Sumenep hingga berita ini dinaikkan belum ada respon meskipun chat pewarta terlihat dibaca dan ditelfon melalui akun whatsappnya juga tidak diangkat. (Mif)
