Oleh :
T. M. Jamil
Associate Profesor
Ilmuwan Politik, USK, Banda Aceh
JARGON di atas adalah rumus populer yang sering kita lihat dipraktikkan oleh para politisi dan dalam dunia politik, terutama para politikus yang haus dan bernafsu pada kekuasaan. Dalam praktik yang demikian itu, politik mudah terjerumus ke dalam cara-cara yang tidak etis dan tak bermoral. Tak heran jika kemudian muncul stereotipe lain tentang politik bahwa : “politik itu kotor”.
Jika kita cermati, politik kotor itu dilahirkan dan dilatarbelakangi oleh—seperti dikukuhkan oleh rumus politik di atas, yaitu ”ideologi kepentingan”. Dengan berparadigma ideologi seperti itu, maka segala tindakan politik selalu didasarkan pada adagium “sejauh mana politik bisa mendatangkan keuntungan secara materiil, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan“. Sebuah pemahaman yang keliru dan sangat berbahaya dalam sebuah organisasi, intansi dan negara, apalagi untuk kepentingan bangsa. Tak heran jika demi hal itu kawannya sendiri bisa disikat, dan sebaliknya lawan juga bisa dirangkul; orang terpuji bisa dicelakakan, sebaliknya orang tercela bisa disanjung dan dipuja; bahkan yang halal bisa diharamkan dan yang haram pun bisa dihalalkan. Astargfirullahal Adhiem.
Runyamnya, praktik politik itu pada akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab lahirnya persepsi negatif terhadap politik. Dalam persepsi negatif ini, apa saja yang berbau dan berkaitan dengan politik dipandang rendah. Kata-kata: “siasat”, “intrik’, atau “manuver”, yang pada pengertian umumnya bermakna baik, tetapi ketika bersentuhan dengan politik akan berubah menjadi buruk. Demikian juga ungkapan “dipolitisasi” atau “main politik”, kurang lebih adalah sinisme lain terhadap dunia dan kegiatan politik.
Secara tidak disadari, persepsi negatif terhadap politik itu akan menimbulkan dampak yang tidak kecil, diantaranya menguatnya sikap apolitik (antipolitik) atau sekulerisasi politik yaitu penjauhan politik dari ranah agama. Sehingga seharusnya nilai-nilai kebaikan musnah akibat pemahaman yang keliru ditambah lagi dengan perilaku insan politik yang “tak bermoral”.
Tentu saja, kedua sikap tersebut akan semakin mencampakkan politik pada tempat yang jauh dari nilai-nilai dan pada akhirnya semakin mengukuhkan rumus politik itu kotor. Mengapa demikian? Bukankah tanpa keterlibatan publik (karena mereka sudah apolitik), politik akan semakin liar dan tak terkontrol. Jika politik hanya akan dimonopoli oleh para elit yang angkuh dan tak bermoral, maka politik akan sangat mudah untuk dipermainkan nya.
Demikian juga jika tanpa dilandasi nilai-nilai (agama), maka politik akan semakin memperoleh “legitimasi” untuk memainkan kekotoran dengan alasan bahwa politik itu profan, urusan dunia, dan tidak ada sama sekali sangkut-pautnya dengan (nilai-nilai) agama.
Tapi benarkah bahwa politik itu kotor? Politik, seperti definisi populernya, adalah seni atau ilmu tentang pemerintahan : suatu ilmu yang berkaitan dengan prinsip pengaturan dan pengawasan rakyat yang hidup dalam masyarakat berbudaya dan bermartabat.
Dalam definisi itu, tidak kita dapatkan adanya unsur kotor. Oleh karena itu bisa diduga bahwa kekotoran politik itu akibat sejumlah penyimpangan yang dilakukan para politikus sendiri, terutama pada penggunaan segala cara untuk meraih aset dan kekuasaan demi kepentingan sendiri atau kelompoknya.
Kita sangat gembira ketika muncul diskursus tentang high politic dan low politic beberapa tahun lalu. High politic, seperti pernah dipopulerkan oleh Amien Rais, adalah politik adiluhung, yaitu politik yang bermuatan moral dan etika. Politik adiluhung ini dibedakan dengan low politic, yakni praktik politik melalui organisasi, merebut kursi di wilayah kekuasaan dengan memperjualbelikan idealisme. Maka dalam politik itu, tak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang abadi hanya ‘kepentingan’, jika politik itu berkategori rendahan atau “kampungan”.
Meskipun pembedaan seperti itu terkesan hitam-putih (artinya, jika kita memakai dikotomi itu terkandung makna bahwa setiap permainan politik praktis selalu dikategorikan low politic (politik rendah, untuk tidak mengatakan politik kotor), tetapi diskursus seperti itu sangat penting sebagai sentilan bagi para politikus yang sudah mabuk dan gila untuk merebut kekuasaan.
Dengan memaknai dikotomi itu sebagai sebuah sentilan, terkandung makna bahwa: bermainlah politik secara adiluhung (high politic), meskipun secara kategoris Anda berada di wilayah perebutan kekuasaan politik (low politic). Jadi, tak perlu juga kita heran, ketika para politisi sering “lompat pagar” atau gonta ganti partai, bahkan mereka dengan mudahnya mengkhianati komitmen dalam dukungan atau koalisi yang sudah dibangun dengan susah payah dan pengorbanan.
Saya pribadi berpikir, tidak ada larangan untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi raihlah kekuasaan itu secara jujur, bermoral, jernih, beradab, dan halal. Sekaligus ubahlah rumus “politik kotor” menjadi “politik tidak kotor”. KARENA yang kotor itu bukanlah poltik, namun yang kotor adalah orang-orang yang berpolitik dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk kita semua.
*Banda Aceh, 12 Juli 2023*
