Oleh :
Assoc. Prof. Dr. T.M. Jamil, M.Si
(Ilmuwan Politik, Univ. Syiah Kuala)
Hidup Cuma Satu Kali.
Kehidupan Yang Kekal Itu di Akhirat Kelak.
Untuk Apakah Kita Hidup?
Jalan Manakah Yang Akan Kita Pilih?
Akan Aku Telusuri Jalan Yang Setapak Ini…
Akan Aku Syukuri Segala Nikmat Yang Kau Beri …
Semoga Engkau Terus Menuntun Jalanku…
Salah satu fenomena sangat mencolok sejak era reformasi bergulir di negara kita adalah setiap warga negara merasa berhak terlibat dalam proses politik. Orang menyebutnya sebagai era demokrasi. Dampaknya luar biasa. Masyarakat merasa bebas berpolitik tanpa memperoleh tekanan sebagaimana era sebelumnya yang represif. Hak-hak individu dapat digunakan secara maksimal. Perbedaan pilihan politik menjadi hal yang biasa. Atas Banyaknya permasalahan kepemimpinan dan permasalahan bangsa yang tidak kunjung henti, menyebabkan rakyat tidak lagi percaya dengan kepemimpinan di Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan karena moral para pemimpin kita yang rendah. Rakyat tidak butuh pemimpin yang pintar dan piawai berpidato, berpendidikan tinggi sampai S3 atau Profesor, berpangkat militer tinggi hingga Jenderal tapi kerjanya hanya “menipu dan memperdayakan” rakyat. Tetapi rakyat butuh pemimpin yang mendengar tangisan pilu nasibnya dan mengulurkan tangannya untuk berdiri tegak bersama-sama dalam mengatasi masalah dengan asas kejujuran dan kepercayaan serta kerendahan dan kesederhanaan.
Rakyat butuh pemimpin memikirkan masa depan anak-anak bangsa. Rakyat butuh pemimpin yang berani mengambil kebijakan untuk mengcounter harga-harga bahan pokok dan menghilangkan kebijakan pengendalian harga pada kelompok tertentu, hingga harga kebutuhan pokok dapat terjangkau hingga dapat makan nasi putih yang hangat dengan sekerat tempe sudah cukup bagi mereka. Sebagai bagian dari warga negara, para artis tak ketinggalan menggunakan hak-hak politik mereka. Hasilnya, tidak sedikit dari mereka yang berhasil menjadi kepala daerah dan anggota legislatif, baik di daerah, provinsi maupun pusat. Kendati jumlahnya tidak banyak, hal ini merupakan fenomena menarik. Sebab, para artis yang panggung kehidupanya di infotainment berganti ke panggung politik. Biasanya profesinya menghibur orang beralih ke perebutan kekuasaan. Kontras. Tapi itulah realitas sosial saat ini. Sebenarnya hal itu sah-sah saja. Yang jadi persoalan adalah kapasitas dan kompetensi seseorang ketika mencalonkan diri menjadi kepala daerah, bupati atau walikota. Seorang bupati atau walikota adalah pemimpin daerah yang bertanggung jawab penuh terhadap daerah yang dipimpinnya, mulai soal keamanan, pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, ketersediaan sarana dan prasarana fisik sampai soal kesejahteraan masyarakat. Urusan demikian tidak cukup dengan modal pas-pasan, apalagi hanya karena popularitas.
Tahun 2024 yang akan datang di berbagai daerah akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah, baik bupati maupun walikota. Tak sedikit artis yang sudah terang-terangan mencalonkan diri dan diusulkan untuk menjadi calon kepala daerah. Beberapa waktu lalu sebuah stasiun televisi swasta mengundang para artis calon kepala daerah tersebut untuk diajak berdialog tentang alasan pencalonan, visi, agenda dan peluangnya. Ada yang menjawab sama sekali tidak mengetahui mengapa dirinya dicalonkan oleh pimpinan partai politik, ada yang sangat percaya diri karena merasa memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memimpin daerah asalnya, ada yang karena merasa terpanggil untuk memperbaiki nasib rakyat di daerah, ada yang menjawab karena dia populer.
Jika popularitas merupakan ukuran yang dipakai seseorang untuk mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala daerah, maka betapa rendahnya makna seorang pemimpin. Menurut saya, pemimpin adalah seorang teladan bagi masyarakatnya dalam semua hal, seperti perilaku, ilmu, dan kehidupannya. Lebih dari itu, ia juga seorang visioner yang mampu membawa masyarakat yang dipimpinnya menjadi masyarakat yang diinginkan dan sejahtera di masa depan. Ia mesti mempunyai prediksi dan strategi langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi tuntutan dan tantangan zaman. Seorang pemimpin daerah tentu dituntut menguasai kompleksitas persoalan daerah yang dipimpinnya. Tanpa itu, ia tidak akan pernah mampu mengambil atau merumuskan strategi pemecahan masalah yang pasti tidak sedikit. Selain itu, seorang pemimpin harus mampu bertindak adil bagi masyarakatnya. Keadilan merupakan dambaan bagi setiap orang. Jika seorang pemimpin bisa bertindak adil, ia akan dikenang masyarakatnya.
Pemimpin adalah individu manusia yang menjadi titik pusat pada suatu kelompok (kumpulan manusia) dan memiliki kelebihan atau kemampuan untuk mempengaruhi kelompok tersebut dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Sedangkan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas di dalam kelompok untuk mencapai tujuan dan juga bisa diartikan kemampuan untuk berhubungan seorang pemimpin ke orang yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama. Saat ini di Indonesia umumnya dan Aceh khususnya, sudah terjadi krisis kepemimpinan yang sangat yang sangat parah, terbukti dengan hubungan yang buruk antara orang yang dipimpin dengan pemimpinnya. Sehingga anggota tidak lagi menghormati pemimpinnya dan aktivitas yang ada dalam kelompok tidak berjalan dengan baik. Di Indonesia krisis kepemimpinan terjadi hampir pada semua tingkatan mulai dari tingkat yang terendah yaitu keluarga hingga tingkat yang tertinggi yaitu negara.
Di tingkat keluarga krisis kepemimpinan yang terjadi contohnya adalah hilangnya kepatuhan dari anggota keluarga (ibu atau anak) kepada pemimpin keluarga (ayah). Hal ini menyebabkan banyak keluarga-keluarga yang tercerai-berai. Biasanya hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat dari anggota keluarga dengan pemimpin keluarga, mereka kurang mengamalkan sila ketiga Pancasila yang mewajibkan persatuan. Selain itu juga bisa disebabkan oleh cara kepemimpinan yang diterapkan pemimpin tidak disetujui oleh anggotanya, apakah terlalu keras atau juga malah terlalu lembek.
Satu sebab lagi yang menyebabkan krisis kepemimpinan dalam keluarga adalah kurangnya komunikasi dalam keluarga, karena saat ini jarang keluarga yang mau menyempatkan waktu untuk saling bertukar pikiran. Solusi yang dapat diambil untuk masalah krisis kepemimpinan dalam keluarga adalah dengan jalan menyamakan persepsi dan tujuan keluarga melalui diskusi-diskusi dan musyawarah seperti yang diamanatkan Pancasila sila keempat, juga dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem kepemimpinan yang demokratis agar aspirasi anggota keluarga dapat didengar dan dimusyawarahkan bersama.
Di tingkat pemerintahan daerah mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga tingkat provinsi krisis kepemimpinan jelas terlihat, seperti kecurangan-kecurangan dalam pemilukada, kasus korupsi para pemimpin daerah yang merajalela, nepotisme dan kolusi dalam penerimaan pegawai negeri sipil dan masih banyak lagi lainnya. Krisis kepemimpinan yang terjadi pada tingkatan ini disebabkan karena para pemimpin tidak memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Contohnya pada kasus korupsi para koruptor telah melupakan semua sila Pancasila begitu juga kasus-kasus lainya. Hal ini dapat diatasi dengan jalan pemilihan pemimpin baru yang dilakukan dengan lebih cermat, dan hanya memilih calon pemimpin yang bersih tahu dan mampu mengamalkan nilai-nilai luhur pancasila juga taat kepada agamanya. Selain itu hal lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindak korupsi, kolusi, nepotisme dan tindakan buruk lain di dalam pemerintahan daerah adalah dengan pengawasan dari masyarakat yang mau berperan secara aktif.
Pada tingkatan tertinggi suatu negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia dan Aparatur Penyelenggara Negara, krisis kepemimpinan lebih jelas lagi terlihat seperti Presiden republik ini yang terkesan lamban dalam mengatasi masalah negara dan cenderung lebih mementingkan pencitraan dirinya sendiri atau di lembaga tertinggi negara ini yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang hanya memunculkan opini-opini yang meresahkan rakyat dan mereka tidak bekerja sesuai dengan fungsinya sebagai wakil rakyat yaitu membuat undang-undang yang menguntungkan rakyat. Juga aparatur negara yang bertugas dalam menegakan hukum yang seharusnya menegakkan hukum tetapi malah terlibat dalam berbagai kasus hukum.
Pemimpin adalah pelayan masyarakat. Karena itu, seorang pemimpin yang baik selalu berpikir bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi pemimpin yang baik jika tidak memiliki jiwa sebagai “pelayan” atau malah selama ini dia dilayani oleh masyarakat. Dia dielu-elukan masyarakat karena popularitasnya, kepiawaiannya menyanyi, kecantikan dan kemolekan tubuhnya dan sebagainya.
Yang tidak kalah pentingnya adalah pemimpin harus senantiasa berorientasi pada kebaikan rakyat yang dipimpinnya. Setiap langkahnya harus bermuara pada kebaikan tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi rakyatnya. Menurut al Qur’an, seorang pemimpin bukan hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki ideologi agama yang kuat dan memberi contoh perilaku Islami kepada rakyatnya. Sebab, nilai-nilai agama yang dianut seorang pemimpin akan membentuk cara dan paradigma berpikirnya serta setiap keputusan yang akan diambil. Jika karakteristik seorang pemimpin digambarkan seperti itu, bagaimana dengan kahadiran para artis yang mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin daerah?. Tanpa bermaksud mengurangi hak-hak politik para artis, saya sangat meragukan keberhasilan seorang pemimpin dari kalangan artis. Sebab, selama ini artis dikenal sebagai komunitas yang hidup secara ekslusif karena kemewahannya. Para artis tentu belum kenal dengan birokrasi pemerintahan yang harus dikelola sebagai seorang pemimpin.
Pengalaman birokrasi pemerintahan tidak mungkin bisa diperoleh hanya dalam waktu 2 atau 3 bulan menjelang pemilihan, atau lewat membaca buku-buku pemerintahan ala kadarnya. Bayangkan apa yang akan terjadi pada masyarakat kita jika Emilia Contessa berhasil menjadi Bupati Banyuwangi, Inul menjadi Bupati Pasuruan, Ayu Azhari menjadi Bupati Tasikmalaya dan sebagainya? Bayangkan pula bagaimana mereka berdebat dengan anggota legislatif ketika membahas APBD. Kira-kira bobot sidang dengan wakil rakyat seperti apa? Mungkin semua kita mereka adalah orang-orang hebat. Tak ada yang salah anggapan seperti itu, sah-sah saja. Ramainya para artis mencalonkan diri menjadi kepala daerah ternyata mengusik pemerintah. Melalui Kementerian Dalam Negeri, pemerintah akan membuat peraturan menyangkut syarat-syarat seseorang mengajukan atau diajukan sebagai kepala daerah, di antaranya adalah pengalaman dan pengetahuan tentang birokrasi pemerintahan. Mudah-mudahan ketentuan itu segera keluar untuk dijadikan pedoman pencalonan menjadi kepala daerah.
Sedangkan menurut Laksmono (2008) bahwa akibat belum ada acuan yang kuat dalam kepemimpinan, mengakibatkan terjadi koalisi dan kompromi yang sampai hari ini belum menyiapkan konsep koalisi yang sempurna untuk rakyat. Resep yang bisa menjadi solusi bagi bangsa adalah kepemimpinan yang akan muncul tidak cukup dengan pesona, tapi konsep dan harus bisa menyemangati masyarakat ikut membangun. Melihat situasi yang sudah genting, maka di butuhkan keberanian dan terobosan untuk munculnya pemimpin dengan model baru yaitu pemimpin yang memiliki motivasi yang bersih untuk mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan bukan untuk kepentingan yang lain, untuk hal ini dibutuhkan pemimpin yang bersih dari hutang politik dan hutang janji kepada kelompok manapun.
Dibutuhkan pemimpin yang memiliki visi yang jelas untuk memberi arah penyelesaian dari krisis berkepanjangan dan mempercepat mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang di buat dalam program jangka pendek, menengah dan panjang dengan kriteria keberhasilan yang dapat diukur. Pemimpin yang berani untuk mengubah paradigma mengemis minta bantuan dari bangsa lain dengan paradigma mempercayai bahwa bangsa dengan segala potensinya mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa atau bersama bantuan dari bangsa lain. Kalaupun ada perjanjian dengan bangsa lain harus sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat banyak, jika tidak perjanjian itu harus dievaluasi bahkan dibatalkan. Proses melahirkan kepemimpinan yang ada harus dibaharui, karena yang ada sekarang hanya menghasilkan pemimpin yang penuh dengan hutang politik dan balas budi kepada orang dan kelompok tertentu, ini harus dihentikan.
Adanya pelatihan-pelatihan kepemimpinan di kampus-kampus harus tetap ditingkatkan agar terjadi regenerasi kepemimpinan yang dinamis dan berkesinambungan. Dan sebagai upaya untuk membentuk kader-kader bangsa yang tangguh, berkepribadian dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mahasiswa sebagai agen of change harus benar-benar sadar atas apa yang telah mereka sandang selama ini, mereka tidak hanya berpangku tangan saja atas apa yang sedang terjadi di negara ini. Tetapi ikut memikirkan bagaimana nasib bangsa ini kedepan, bagaiman memajukan bangsa ini agar terbebas dari berbagai permasalahan bangsa yang semakin hari semakin sulit.
Saya juga mempertanyakan tidak saja tentang kapasitas para artis, tetapi juga tentang orang atau pihak yang mencalonkannya. Dunia batin macam apa yang sesungguhnya terjadi pada pihak-pihak yang mengusung para artis tersebut. Jika pertimbangannya hanya karena para artis itu telah memiliki popularitas sehingga diharapkan mudah mendulang suara, maka betapa sederhananya kriteria atau syarat untuk menjadi pemimpin. Lebih parah lagi ketika seorang artis calon kepala daerah ditanya pengalamannya sebagai modal menjadi pemimpin, dengan polos dia menjawab “saya pernah memimpin teman-teman sekolah dengan menjadi Ketua Osis di sekolah saya”. Bayangkan seorang pemimpin daerah hanya bermodalkan pernah menjadi Ketua OSIS. Kita berada dalam krisis kepemimpinan. Pemerhati kepemimpinan Profesor Warren Bennis bahwa organisasi gagal karena over-managed dan under-led. Meskipun kepemimpinan bukan solusi satu-satunya dari berbagai jenis masalah organisasi, ia adalah sebuah critical success factor yang membedakan organisasi yang sehat dan berhasil dengan organisasi yang sakit dan gagal.
Mengapa kita berada dalam krisis kepemimpinan? Karena kita telah kehilangan kapasitas institusional dan interpersonal yang mampu mentransformasi individu secara utuh untuk mencapai efektifitas hidup sebagaimana yang Allah inginkan. Terlalu banyak kendala struktural, intelektual, emosional, dan kultural yang memperlambat proses transformasi tersebut hingga ke titik nol. Kapasitas institusional dan interpersonal disini adalah kemampuan sebuah insitusi dan para individu yang ada didalamnya untuk berupaya secara sadar dan masuk ke dalam proses mencetak pemimpin. Kultur dan struktur yang ada dalam berbagai jenis organisasi seringkali malah mematikan potensi kepemimpinan seseorang. Demikian juga proses saling mempertajam dan memperlengkapi telah lama absen dalam relasi antara individu. Seakan-akan ada vaksin anti-kepemimpinan yang telah disuntikkan ke dalam sistem urat syarat organisasi dan individu.
Krisis kepemimpinan adalah sebuah masalah yang krusial. Namun ada masalah yang lebih krusial, dan sekaligus urgen, yaitu masalah ignorance. Banyak orang yang ignorant akan kebutuhan kepemimpinan di atas. Banyak orang cuek dan acuh tak acuh terhadap krisis kepemimpinan. Tanpa adanya kesadaran publik. Kita harus bangun dari tidur panjang ini. Kesadaran ini adalah sebuah langkah pertama yang harus dicapai dalam perjalanan kepemimpinan yang memakan waktu seumur hidup. Tanpa itu, perjalanan panjang tersebut tidak akan pernah dimulai. Sungguh menyedihkan nasib suatu bangsa, ketika kita gagal mempersiapkan pemimpin yang memiliki keunggulan Qur’ani.
Kita perlu berdo’a agar Allah berbelas kasih dan terus bekerja dalam hidup setiap anak-anakNya yang kerap kali mengecewakan dan melawan Dia. Kita perlu berdo’a agar Ia terus menggerakkan hati mereka dan memanggil mereka untuk tampil menjawab kebutuhan jaman sebagai pemimpin-pelayan di rumah, di mesjid, di universitas, di perusahaan, di masyarakat, di dunia. Di antara semua lembaga tersebut, institusi pendidikan merupakan lembaga yang paling dipercaya mampu mencetak para pemimpin bangsa. Opini ini berkaitan dengan pandangan umum yang melihat akademisi sebagai sosok yang terbiasa berpikir sistematis dan terukur dalam menelisik persoalan. Akademisi juga kerap dinilai punya integritas tinggi karena mendasarkan langkahnya pada kepentingan obyektif. Namun, realitas juga menunjukkan, sejumlah pemimpin yang berasal dari institusi pendidikan pun tak lepas dari kepentingan politik pribadi ataupun kelompoknya. Ketika ia masuk ke sistem pemerintahan ataupun lembaga negara lainnya, kedua kepentingan tersebut yang lebih menonjol sebagai acuan gerak dan segera menggerus integritas dirinya.
Hasil jajak pendapat yang pernah saya lakukan juga menunjukkan bahwa belum ada satu pun institusi yang secara bulat dinilai responden benar-benar mampu mencetak pemimpin di masa depan. Jika demikian halnya, krisis kepemimpinan membayangi masa depan bangsa. Rakyat haus akan jati diri pemimpin yang sesungguhnya, pemimpin yang benar-benar menjadi panutan bagi rakyatnya untuk melakukan hal-hal baik yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Negeri ini krisis kepemimpinan walaupun potensi untuk melahirkan pemimpin yang baik sangat besar, tetapi terganjal oleh sistem yang korup dan mengenyampingkan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin, salah satunya adalah sifat amanah. “Sudahkah anda menyadari bahwa ternyata di sekeliling kita banyak sekali pemimpin-pemimpin boneka?”
Pemimpin adalah pelayan masyarakat. Karena itu, seorang pemimpin yang baik selalu berpikir bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi pemimpin yang baik jika tidak memiliki jiwa sebagai “pelayan” atau malah selama ini dia dilayani oleh masyarakat. Dia dielu-elukan masyarakat karena popularitasnya, kepiawiannya menyanyi, kecantikan dan kemolekan tubuhnya dan sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya adalah pemimpin harus senantiasa berorientasi pada kebaikan rakyat yang dipimpinnya. Setiap langkahnya harus bermuara pada kebaikan tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi rakyatnya. Menurut al Qur’an, seorang pemimpin bukan hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki ideologi agama yang kuat dan memberi contoh perilaku Islami kepada rakyatnya. Sebab, nilai-nilai agama yang dianut seorang pemimpin akan membentuk cara dan paradigma berpikirnya serta setiap keputusan yang akan diambil.
Nah, Jika calon pemimpin dan yang mengusungnya saja bermasalah, maka kesimpulannya kita memang sedang mengalami krisis kepemimpinan. Pertanyaan berikutnya adalah betapa mahalnya sebuah demokrasi sebagai pilihan sistem politik yang diperjuangkan. Sebab, untuk menuju ke sana tampaknya dilalui dengan pengorbanan, berupa krisis kepemimpinan bangsa. Wallahu a’lam bisshawab.
Banda Aceh, 27 Januari 2023
