Medialiterasi.id | Jakarta — Dalam pidato 14 Agustus 2026, Presiden menyebut hampir semua persoalan besar bangsa telah dibukakan jalan penyelesaiannya
Presiden Prabowo Subianto melaporkan pemerintah telah memutuskan 121 kebijakan transformatif dalam 663 hari masa pemerintahan. Rata-rata, satu keputusan besar diambil setiap lima hari.
Laporan itu disampaikan Presiden dalam dua pidato pada 14 Agustus 2026. Pagi hari untuk capaian 2025-2026, dan sore hari untuk RUU APBN serta Rencana Kerja Pemerintah 2027.
Dalam pidato pagi, Presiden menyoroti sejumlah capaian di sektor pangan, energi, dan BUMN.
Di bidang pangan, pemerintah mengklaim Indonesia mencapai swasembada delapan komoditas. Hal itu didorong pemangkasan 121 aturan penyaluran pupuk dan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen.
Di sektor energi, program B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026 membuat Indonesia berhenti mengimpor solar. Presiden menyebut penghematan devisa dari kebijakan ini mencapai sekitar Rp170 triliun per tahun.
Untuk BUMN, sebanyak 290 perusahaan pelat merah yang dinilai tidak produktif telah ditutup. Akibatnya, laba BUMN naik dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Presiden juga menyebut laba PT TIMAH meningkat 9 kali lipat setelah 1.000 tambang timah ilegal ditertibkan.
Capaian di bidang sosial juga disampaikan. Pemerintah mencatat 182 Sekolah Rakyat telah beroperasi untuk anak dari keluarga paling tidak mampu. Sebanyak 71.744 sekolah dijadwalkan diperbaiki pada 2026. Program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 108 juta warga sejak dimulai awal 2025.
Selain itu, pemerintah membangun koperasi desa, kampung nelayan, rumah sakit, jembatan, dan titik air bersih yang disebut Presiden sebagai upaya menghadirkan negara lebih dekat ke rakyat.
Fokus 2027: Kesehatan, Pendidikan, dan Energi
Pada pidato sore mengenai APBN dan RKP 2027, Presiden memaparkan rencana besar pemerintah ke depan.
Di bidang kesehatan, pemerintah menargetkan renovasi 10.000 Puskesmas. Sebanyak 514 Labkesmas akan dibangun atau diperbaiki. Lalu 441 RSUD akan dibangun dan direvitalisasi agar layanan kanker, jantung, stroke, ginjal, serta kesehatan ibu dan anak tersedia di setiap kabupaten dan kota.
Di bidang pendidikan, seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan ditargetkan selesai direnovasi paling lambat 2029. “Pendidikan dan kesehatan terbaik tidak boleh hanya dinikmati warga Jakarta atau kota-kota besar, tetapi juga masyarakat di pulau terluar,” kata Presiden.
Rencana strategis lainnya meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 GW, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, Pusat Finansial Internasional Indonesia, optimalisasi aset BUMN, proyek Giant Sea Wall, insentif satu juta motor listrik nasional, dan skema kewarganegaraan ganda terbatas untuk merangkul diaspora.
Presiden juga menyinggung upaya efisiensi anggaran. Konsolidasi pengadaan senilai Rp1.200 triliun disebut berpotensi menghemat hingga Rp360 triliun. “Uang sebesar itu dapat digunakan untuk memperbaiki lebih banyak sekolah, Puskesmas, rumah sakit, dan kehidupan warga,” ujarnya.
Konteks Politik
Presiden mengakui tidak ada pemimpin yang sempurna. Mengutip buku _Overdoing Democracy_ karya Robert B. Talisse, ia mengingatkan demokrasi bisa “berlebihan” ketika perbedaan politik berubah menjadi identitas dan membuat publik sulit menilai kebijakan secara objektif.
“Kritik adalah bagian penting dari demokrasi. Yang berbahaya adalah ketika kritik berubah menjadi kebencian, dan kebencian membuat kita menolak kenyataan,” kata Presiden.
Ia menegaskan pemerintah tidak menjanjikan semua masalah selesai dalam satu malam. Namun menurutnya, hampir setiap masalah besar yang masih dihadapi bangsa telah dibukakan jalan penyelesaiannya.
Bangsa besar tidak dibangun oleh manusia sempurna. Bangsa besar dibangun oleh pemimpin yang berani memikul tanggung jawab dan warga negara yang mampu menempatkan politik pada tempatnya, tutup Presiden.(*)
