MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kenaikan dolar hanya membuat pusing kalangan elite yang gemar bepergian ke luar negeri dinilai mengaburkan persoalan mendasar ekonomi Indonesia. Alih-alih menjelaskan langkah pemerintah menghadapi pelemahan rupiah, pernyataan itu justru menyempitkan persoalan menjadi lelucon gaya hidup.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut masyarakat desa tidak memakai dolar. Ia menyebut nama Titiek Soeharto, Sakti Wahyu Trenggono, Rosan Roeslani, hingga Anindya Bakrie sebagai contoh orang yang “pusing” saat rupiah melemah. Ruangan pun tertawa.
Namun di balik humor itu, masalahnya menjadi jelas: pemerintah memindahkan fokus publik dari kerentanan fiskal ke gaya hidup segelintir orang. Padahal pengguna dolar terbesar di Indonesia bukan turis atau pejabat yang melancong, melainkan negara itu sendiri.
Negara membeli BBM, pangan, dan bahan baku industri dengan dolar. Negara membayar utang luar negeri dan menjaga cadangan devisa dalam dolar. Sebagian besar arus ekonomi global yang masuk ke APBN juga berjalan dalam irama dolar.
Sejarawan ekonomi mencatat, trauma kurs pernah menghantam Indonesia pada 1998. Runtuhnya rupiah saat itu memicu ambruknya perbankan, melonjaknya utang, PHK massal, inflasi tinggi, hingga krisis politik yang meruntuhkan Orde Baru.
“Mei 1998 mengajarkan satu hal penting: ketika rupiah limbung, negara ikut goyah,” kata pengamat yang dikutip dalam analisis publik.
Pelemahan rupiah kini kembali menyentuh kehidupan rakyat melalui jalur sunyi. Harga pupuk, pakan ternak, minyak goreng, hingga mi instan bergerak seiring kenaikan dolar. Ekonomi modern membuat dampak kurs merambat ke desa maupun kota, terlepas dari apakah seseorang pernah memegang dolar atau tidak.
Masalahnya, semakin tinggi dolar, semakin berat beban pembayaran utang luar negeri dan impor energi. Ruang fiskal negara menyempit bahkan sebelum utang pokok dibayar. Beban itu jatuh pada APBN, yang berarti pada rakyat.
Di titik ini, pidato Prabowo dianggap problematik. Publik tidak mendapat penjelasan soal strategi meredam tekanan kurs. Yang muncul justru narasi bahwa keresahan dolar adalah urusan kelas atas yang hobi ke luar negeri.
“Pemerintah tampak belum mampu memberi rasa tenang terhadap tekanan rupiah, lalu memilih mengecilkan persoalan lewat panggung tawa,” tulis analisis yang beredar.
Kurs memang tidak pernah tertawa. Ia diam, lalu perlahan menaikkan harga barang. Ketika harga naik, daya beli turun. Dan dalam konteks itu, menjadikan nama-nama elite sebagai tameng humor dinilai tidak mengubah fakta: beban pelemahan rupiah pada akhirnya ditanggung publik. (AYD)
