MEDIALITERASI.ID | DAMASKUS – Suriah memasuki babak baru dalam proses keadilan transisional setelah kembali mengungkap kasus pembantaian di kawasan Al-Tadamon, Damaskus, yang terjadi pada 2013, serta menggelar persidangan terhadap sejumlah mantan pejabat keamanan yang diduga terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa konflik.
Pengungkapan kasus pembantaian tersebut kembali mencuat setelah laporan The Guardian pada 27 April 2022 mempublikasikan rekaman video yang memperlihatkan eksekusi terhadap warga sipil di Al-Tadamon, Damaskus.
Dalam rekaman berdurasi pendek itu, terlihat seorang perwira intelijen mengawasi proses eksekusi di sekitar sebuah lubang besar. Para korban yang dalam kondisi mata tertutup dan tangan terikat dipaksa menuju lokasi tersebut sebelum ditembak satu per satu. Sebanyak sedikitnya 41 orang dilaporkan tewas dalam peristiwa itu.
Setelah ditembak, jasad para korban jatuh ke dalam lubang yang sama. Dalam rekaman juga terlihat upaya pembakaran lokasi untuk menutupi jejak pembantaian yang terjadi di kawasan tersebut.
Hasil investigasi yang dilakukan sejumlah peneliti, termasuk aktivis Suriah Ansar Shahhoud dan akademisi Prof. Uğur Ümit Üngör dari Universitas Amsterdam, mengarah pada seorang perwira intelijen bernama Amjad Yousef yang diduga berasal dari Cabang Intelijen 227 Suriah.
Amjad Yousef disebut sebagai salah satu pihak yang terlibat langsung dalam eksekusi tersebut. Identitasnya terungkap setelah video dari perangkat militer dianalisis dan ditelusuri melalui jaringan informan serta saksi di lapangan.
Dalam proses investigasi yang berlangsung bertahun-tahun, para peneliti juga menggunakan pendekatan penyamaran di media sosial untuk menjangkau aparat keamanan Suriah. Melalui identitas palsu, mereka berhasil membangun komunikasi dengan sejumlah pejabat dan milisi yang diduga terlibat dalam operasi keamanan rezim.
Dalam salah satu percakapan yang terekam, Amjad Yousef mengakui keterlibatannya dalam kekerasan. “Saya membunuh banyak orang. Saya membalas dendam,” ujarnya dalam percakapan tersebut.
Selain kasus Al-Tadamon, pengadilan di Damaskus juga mulai menggelar sidang terhadap Atef Najib, mantan pejabat keamanan di Daraa yang diduga terlibat dalam penahanan dan penyiksaan terhadap warga sipil pada 2011.
Peristiwa di Daraa tersebut sebelumnya memicu gelombang protes besar yang menjadi awal eskalasi konflik bersenjata di Suriah.
Dalam sidang terbuka yang digelar, sejumlah warga Daraa hadir untuk memberikan kesaksian. Persidangan ini dilakukan setelah lebih dari satu tahun proses pengumpulan bukti oleh aparat penegak hukum.
Pemerintah Suriah menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya mengungkap kebenaran dan memastikan pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran HAM berat selama konflik.
Sejumlah dokumen dan bukti terkait kasus tersebut juga telah diserahkan kepada jaksa di Belanda, Jerman, dan Prancis sebagai bagian dari proses hukum internasional terhadap dugaan kejahatan perang di Suriah. (EQ)
