MEDIALITERASI.ID | BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah melakukan pemetaan kondisi pemulihan di 52 kabupaten/kota terdampak bencana pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemetaan tersebut mengelompokkan daerah ke dalam tiga kategori, yaitu wilayah yang sudah normal, setengah normal, dan belum normal.
Menurut Mendagri, pemetaan dilakukan melalui rapat koordinasi serta peninjauan langsung ke lapangan dengan melibatkan pemerintah daerah terdampak. Pelibatan daerah bertujuan memastikan data yang dihimpun sesuai dengan kondisi faktual di lapangan dan dapat dijadikan dasar dalam penetapan kebijakan pemulihan.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah langkah prioritas. Prioritas pertama adalah percepatan pembersihan lumpur di kawasan permukiman warga dan aliran sungai. Untuk mendukung percepatan ini, pemerintah mendorong penambahan personel TNI dan Polri agar proses pembersihan dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan Ramadan.
Selain TNI dan Polri, Mendagri juga menyampaikan bahwa dukungan personel dapat diperkuat melalui keterlibatan sekolah kedinasan. Salah satu contohnya dilakukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri dengan menugaskan mahasiswa untuk membantu proses pemulihan di daerah terdampak, sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Prioritas kedua adalah mengaktifkan kembali roda pemerintahan daerah, salah satunya melalui percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemendagri telah menerbitkan surat edaran yang memungkinkan pemerintah daerah melakukan perubahan APBD secara cepat. Sebagai contoh, penyaluran dana transfer ke Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan tanpa menunggu seluruh persyaratan administrasi.
Prioritas ketiga adalah penguatan dukungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Pemerintah mendorong optimalisasi bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, serta bantuan lainnya guna menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan kembali aktivitas ekonomi, termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya percepatan perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi di tenda melalui penyediaan hunian sementara (huntara), serta validasi data kerusakan rumah agar penyaluran bantuan dapat segera dilakukan. Pemerintah juga mempertimbangkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi curah hujan yang berpotensi menghambat proses pemulihan, khususnya di wilayah hulu seperti Kabupaten Gayo Lues. (EQ)
