MEDIALITERASI.ID | ACEH TIMUR – Dugaan ketimpangan distribusi bantuan banjir di Desa Keude Lokop, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, menjadi sorotan setelah beredarnya pesan suara seorang jurnalis yang menyampaikan keluhan warga terkait bantuan logistik yang dinilai belum merata.
Pesan suara tersebut beredar di grup Mitra Polres Aceh Timur dan disampaikan oleh Mukhsin, jurnalis media Hotnews mengaku menyaksikan langsung kondisi di lapangan. Ia menilai masih terdapat warga terdampak banjir yang belum menerima bantuan sesuai kebutuhan dasar.
“Saya melihat langsung di lapangan, masih banyak warga yang kebutuhan logistiknya belum terpenuhi sebagaimana harapan warga setempat,” ujar Mukhsin saat dikonfirmasi.
Dalam pesan suara tersebut, Mukhsin juga menyampaikan informasi yang ia terima dari warga mengenai dugaan masih adanya bantuan logistik yang tersimpan di Pendopo Bupati Aceh Timur, sementara di lokasi terdampak banjir, sejumlah warga masih mengeluhkan keterbatasan bantuan. Namun demikian, informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
“Informasi dari warga yang saya terima, masih ada logistik di pendopo. Sementara di lapangan, warga masih mengeluh bantuan belum merata,” katanya.
Mukhsin menjelaskan, pesan suara tersebut bukan dibuat untuk kepentingan publikasi, melainkan dikirim secara spontan ke grup Mitra Polres Aceh Timur sebagai bentuk penyampaian kondisi riil di lapangan. Ia menegaskan isi pesan tersebut murni merupakan keluhan warga dan tidak bermuatan kepentingan politik.
“Saya berharap media tidak takut mengkritik pemerintah daerah demi kepentingan kemanusiaan. Ini murni keluhan warga,” ujarnya.
Menurut Mukhsin, pola distribusi bantuan yang terlalu bergantung pada jalur birokrasi berpotensi memperlambat penyaluran, terutama di wilayah terdampak yang memiliki keterbatasan akses. Ia menyarankan agar relawan berpengalaman, seperti Palang Merah Indonesia (PMI) dan organisasi kemanusiaan lainnya, dilibatkan secara aktif dalam proses penyaluran bantuan.
“Jika hanya mengandalkan pendataan dari keuchik dan camat, ada risiko sebagian warga tidak terdata. Perlu melibatkan relawan yang sudah terbiasa bekerja di lapangan,” jelasnya.
Ia juga mengaku telah berupaya menyampaikan langsung keluhan tersebut kepada pihak pemerintah daerah, namun belum berhasil menemui pejabat terkait.
“Pengawalan bupati cukup ketat dan dinas-dinas banyak berkegiatan di pendopo. Saya tidak menemukan pihak yang bisa saya temui untuk menyampaikan langsung,” ungkapnya.
Mukhsin menegaskan dirinya tidak tergabung dalam tim relawan maupun organisasi penyalur bantuan dan tidak terlibat dalam proses distribusi logistik. Ia juga memilih tidak berspekulasi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas hambatan distribusi tersebut.
“Saya tidak ingin menyalahkan siapa pun. Bisa jadi ini persoalan sistem birokrasi,” katanya.
Sesuai ketentuan penanggulangan bencana, penyaluran bantuan logistik berada di bawah koordinasi pemerintah daerah melalui instansi terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial, berdasarkan hasil pendataan korban terdampak di lapangan.
Hingga berita ini dimuat, tim medialiterasi.id sudah melakukan upaya konfirmasi terkait dengan BPBD Aceh Timur dan Bupati Aceh Timur, namun belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan warga Desa Keude Lokop maupun isi pesan suara yang beredar. (EQ)
