MEDIALITERASI.ID | LHOKSUKON – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menyalurkan sebanyak 347 ton beras kepada warga terdampak banjir dan longsor yang melanda hampir seluruh wilayah kabupaten tersebut. Bupati Aceh Utara H. Ismail A Jalil, MM yang akrab disapa Ayah Wa menegaskan bahwa kebutuhan mendesak saat ini adalah pembangunan hunian sementara bagi para pengungsi agar tidak terlalu lama tinggal di tenda darurat.
Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh Utara menyebabkan dampak luas. Hingga Selasa, 16 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, tercatat 166 orang meninggal dunia, enam orang dinyatakan hilang, serta 2.015 orang mengalami luka-luka, berdasarkan laporan sementara Posko Informasi Bencana Banjir Aceh Utara.
Sebanyak 90 persen wilayah Aceh Utara, yang mencakup 27 kecamatan dan 852 desa, terendam banjir dan lumpur. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas pemerintahan lumpuh serta akses transportasi darat terputus di banyak titik.
Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tgk. Muntasir Ramli, mengatakan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah penanganan pengungsi, distribusi logistik, pencarian korban hilang, serta pemulihan layanan kesehatan dan akses transportasi.
“Pemerintah berupaya memastikan tidak ada pengungsi yang selamat dari banjir namun kemudian meninggal akibat kelaparan atau kondisi kesehatan yang memburuk,” ujar Muntasir, Rabu (17/12/2025).
Menurutnya, tantangan besar di lapangan masih dihadapi, terutama pemadaman listrik dan gangguan jaringan komunikasi (blackout) yang berdampak pada distribusi logistik, pasokan air bersih, pendataan pengungsi, serta distribusi LPG dan BBM. Kebutuhan tenda pengungsian dan penerangan juga dinilai sangat mendesak.
Selain itu, ketersediaan obat-obatan dan alat berat untuk membuka akses jalan desa yang terisolasi masih terbatas. Namun, Bupati Aceh Utara telah melaporkan langsung berbagai kendala tersebut kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan dukungan tambahan.
Data Posko Banjir Aceh Utara mencatat, bencana ini berdampak pada 124.544 kepala keluarga atau 428.271 jiwa. Dari jumlah tersebut, 18.858 KK atau 71.637 jiwa terpaksa mengungsi.
Kelompok rentan menjadi perhatian khusus, dengan rincian 1.309 ibu hamil, 8.626 balita, 5.502 lansia, dan 382 penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan dan layanan intensif.
Kerusakan fisik akibat banjir juga tergolong besar. Tercatat 117.291 rumah terendam, 1.219 rumah hilang, 16.793 rumah rusak berat, 6.134 rusak sedang, dan 15.126 rusak ringan.
Sektor pertanian dan infrastruktur turut terdampak, antara lain 18.858 hektare sawah dan 71.637 tambak terendam, serta kerusakan pada 432 ruas jalan, 60 jembatan, 78 tanggul sungai, 21 irigasi, 383 fasilitas pendidikan, 83 fasilitas kesehatan, 232 dayah, 64 masjid, 1.791 IKM, 14.648 UMKM, dan 14 kios atau pasar milik pemerintah daerah.
Muntasir menegaskan, Bupati Aceh Utara bersama unsur Forkopimda terus berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat melalui BNPB, TNI–Polri, kementerian terkait, serta relawan untuk mempercepat penanganan tanggap darurat, pendataan lanjutan, distribusi bantuan, dan pembangunan hunian sementara pascabencana.
“Mengingat bulan Ramadhan tidak lama lagi, Bupati meminta agar hunian sementara segera dibangun supaya pengungsi tidak terlalu lama tinggal di bawah tenda, apalagi cuaca masih sering hujan dan listrik belum stabil,” kata Muntasir.
Berdasarkan data Dinas Sosial Aceh Utara, sejak 22 November hingga 9 Desember 2025, selain beras, bantuan yang telah disalurkan meliputi air minum, mi instan, minyak goreng, makanan siap saji, biskuit, sarden, telur, kecap, sambal, selimut, perlengkapan sekolah, pampers, pakaian, pembalut, paket sembako, tenda, dan obat-obatan.
Namun demikian, Muntasir mengakui bantuan selain beras dan pakaian layak pakai masih terbatas dan belum mampu menjangkau 226 titik pengungsian secara optimal.
“Bupati Aceh Utara telah melaporkan kondisi ini kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat karena bantuan sangat dibutuhkan, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, perempuan, anak-anak, balita, penyandang disabilitas, dan lansia,” ujarnya.
Ia memastikan seluruh penerimaan dan distribusi logistik tercatat secara rapi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut dapat diakses melalui monitor informasi di Posko Utama Pendopo Bupati Aceh Utara.
“Data ini masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui sesuai perkembangan di lapangan,” pungkas Muntasir. (EQ)
