Oleh : Benz Jono Hartono [Praktisi Media Massa dan Tim Perumus Publisher Right Platform Digital Dewan Pers]
OPINI – Kemajuan teknologi informasi memang membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan ancaman baru yang tidak kalah serius, dominasi platform digital global. Facebook, Google, TikTok, X, dan raksasa teknologi lainnya kini bukan hanya sekadar penyedia layanan, tetapi sudah menjadi penguasa ruang publik. Mereka mengendalikan arus informasi, membentuk opini, bahkan menentukan perilaku generasi muda.
Indonesia dengan 270 juta penduduk adalah pasar raksasa. Namun sayangnya, negara ini lebih sering tampil sebagai konsumen pasif daripada pemilik kedaulatan. Pemerintah terkesan masih ragu menghadapi para pemilik platform global, seakan takut kehilangan investasi atau akses pasar. Padahal, keberanian justru menjadi kunci untuk melindungi bangsa dari kolonialisme digital.
Platform digital global tidak pernah peduli pada nilai, moral, maupun identitas bangsa. Yang mereka kejar hanya satu, keuntungan. Algoritma yang mereka ciptakan dirancang untuk memaksimalkan keterikatan pengguna, meski itu berarti menyajikan konten yang merusak adab, mengadu domba masyarakat, atau mengeksploitasi data pribadi warga negara. Singkatnya, selama ada keuntungan, mereka tidak peduli pada kerusakan sosial yang ditimbulkan.
Inilah wajah baru kolonialisme, bukan lagi melalui senjata dan kapal perang, melainkan melalui aplikasi dan algoritma. Jika para pendiri bangsa berani melawan kolonialisme fisik, mengapa kita kini gentar menghadapi kolonialisme digital?
Pemerintah tidak boleh terus-menerus bersikap defensif. Sudah saatnya keberanian politik ditunjukkan dengan langkah konkret. Pertama, regulasi tegas harus ditegakkan. Platform global wajib tunduk pada hukum Indonesia: mulai dari pembayaran pajak, perlindungan data pribadi, hingga kewajiban membangun kantor representatif di dalam negeri. Kedua, negara perlu mendukung lahirnya platform lokal yang mampu bersaing. Tanpa ekosistem digital mandiri, bangsa ini akan terus bergantung pada pihak asing. Ketiga, literasi digital rakyat harus diperkuat agar masyarakat tidak mudah dipermainkan algoritma.
Kedaulatan digital bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendesak. Jika pemerintah terus ragu, maka jangan salahkan apabila bangsa ini hanya menjadi pasar tanpa harga diri. Lebih berbahaya lagi, moral bangsa bisa hancur, demokrasi bisa direkayasa, dan keamanan nasional bisa terancam oleh operasi asing yang menyusup lewat ruang digital.
Indonesia harus berani mengambil sikap. Kalau para pemilik platform global tidak mau tunduk pada aturan nasional, mereka harus siap angkat kaki. Tidak ada bangsa besar yang membiarkan dirinya disandera oleh algoritma asing.
Di era digital, keberanian adalah bentuk baru dari perjuangan kemerdekaan. Pertanyaannya sederhana, apakah kita ingin tetap menjadi bangsa yang merdeka, atau rela menjadi budak digital?
Jakarta, 6 Oktober 2025
