MEDIALITERASI.ID |PAPUA TENGAH – Angin lembah Totiyo pagi itu berhembus lembut. Di tengah keheningan pegunungan dan rimbunnya hutan Papua Tengah, sekelompok orang mengenang sebuah hari yang mereka sebut sebagai hari bersejarah: 54 tahun sejak bangsa Papua Barat menyatakan dirinya merdeka.
Di Nabire, Jenderal Damianus Magai Yogi, Panglima Tertinggi West Papua Army (WPA), menyampaikan pesan yang tegas dan emosional. Bagi sebagian masyarakat Papua yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari gerakan kemerdekaan, 1 Juli bukan sekadar tanggal. Ini adalah simbol perjuangan panjang yang masih berlangsung.
“Kami bukan bagian dari Indonesia. Kami adalah bangsa Papua, yang telah merdeka secara de facto sejak 1 Desember 1961,” tulis Yogi dalam pernyataannya.
Pernyataan itu bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Tapi bagi banyak orang di tanah Papua, suara seperti itu menggaung kuat, karena menyentuh luka lama yang belum sembuh: tentang hak, identitas, dan sejarah.
Narasi Sejarah yang Masih Diperdebatkan
Sejarah Papua memang tidak pernah sederhana. Ketika Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, wilayah Papua masih menjadi bagian dari Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, klaim dan kontra-klaim terus bergulir.
Yogi mengutip pernyataan Mohammad Hatta dalam sidang BPUPKI, yang menyebut “Hindia Belanda minus Papua.” Menurutnya, itu merupakan pengakuan awal bahwa Papua memiliki identitas terpisah. Sejumlah dokumen, termasuk Resolusi 1514 PBB tentang Dekolonisasi, menjadi rujukan kelompok separatis dalam menuntut hak menentukan nasib sendiri.
Namun, pemerintah Indonesia memiliki narasi yang berbeda. Melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, Papua secara formal bergabung dengan Indonesia, dan hasil itu disahkan oleh Majelis Umum PBB lewat Resolusi 2504. Meski WPA dan kelompok pro-kemerdekaan lainnya menganggap proses tersebut cacat legitimasi, pemerintah menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI.
Suara dari Lembah Menggetar Dunia
Dalam peringatan proklamasi ke-54 ini, WPA tidak hanya menengok ke belakang, tapi juga melontarkan pesan ke depan.
“Jika penindasan terhadap rakyat Papua terus berlanjut, kami akan membawa masalah ini ke dunia internasional,” kata Yogi.
Pernyataan itu menyiratkan perlawanan yang tidak hanya bersenjata, tapi juga diplomatis. WPA dan kelompok lain di bawah payung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam beberapa tahun terakhir semakin aktif di panggung internasional, meski belum memperoleh pengakuan resmi.
Kisah yang Belum Usai
Di sisi lain, pemerintah Indonesia terus membangun Papua: dari infrastruktur hingga otonomi khusus. Tapi pembangunan fisik tidak serta-merta menjawab pertanyaan mendasar: apakah masyarakat Papua merasa setara, aman, dan dihargai?
“Suara kemerdekaan bukan hanya soal politik,” kata seorang aktivis hak asasi manusia yang tidak ingin disebutkan namanya. “Ini juga soal martabat, soal identitas yang selama ini ditekan.”
Sebagian masyarakat Papua merasa bahwa suara mereka sering tenggelam dalam hiruk pikuk narasi nasionalisme. Padahal, di tengah keragaman Indonesia, mereka hanya ingin diakui sebagai manusia yang utuh dengan hak untuk bersuara.
Peringatan 54 tahun proklamasi Papua Barat oleh WPA hari ini menjadi pengingat bahwa konflik di tanah Papua bukan hanya tentang wilayah, tapi juga tentang sejarah, martabat, dan rasa memiliki. Di tengah klaim dan perdebatan yang terus bergulir, satu hal yang tak terbantahkan: Papua masih menyimpan luka dan harapan.
Dan selama itu belum benar-benar diobati, suara dari lembah-lembah sunyi Papua akan terus terdengar, entah dalam bentuk seruan damai, maupun teriakan perlawanan. (Mogouda Yeimo)
