MEDIALITERASI.ID | LHOKSEUMAWE – Forum Warga Pengawasan Partisipatif (Formatif) yang dibentuk Panwaslih Kota Lhokseumawe diharapkan berada di garda terdepan untuk menolak politik uang (money politic) baik dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Dalam jangka panjang, Formatif menjadi proyek percontohan untuk memperkuat pengawasan dan demokrasi yang berbasis partisipasi masyarakat.
Politik uang yang terjadi di pemilu dan pemilihan kepada daerah, pada akhirnya hanya akan merugikan masyarakat untuk jangka panjang. Proses pemilu dan pemilihan kepala daerah tidak mampu melahirkan pemimpin yang jujur dan beritegritas, tetapi pemimpin yang memiliki modal besar.
“Ketika terpilih, hal pertama yang dilakukan adalah mengembalikan modal yang sudah dihabiskan untuk mempengaruhi pemilih. Modal ini bisa lebih besar dari gaji yang mereka peroleh sebagai pemimpin,” papar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Panwaslih Provinsi Aceh, Maitanur, di Lhokseumawe, Senin (9/12/2024).
Pernyataan itu disampaikan Maitanur ketika memberikan sambutan dalam pelantikan pengurus Formatif di Lhokseumawe periode 2024 – 2029. Formatif adalah sebuah forum warga yang dibentuk Panwaslih untuk mendorong lahirnya pengawasan partisipatif dalam berbagai pemilihan. Panwaslih Kota Lhokseumawe menetapkan Kampung Jawa Lhokseumawe sebagai titik pembentukan Formatif.
Maitanur juga mengharapkan dukungan Pemkot Lhokseumawe untuk berbagai program dan kegiatan Formatif ke depan. Program dan berbagai pihak, katanya, bisa melibatkan Formatif sehingga pada akhirnya komunitas ini bisa menjadi proyek percontohan inisiatif masyarakat dalam berbagai bidang.
Asisten I Pemkot Lhokseumawe, Muhammad Maxalmina, mengatakan pihaknya siap mendukung program dan kegiatan Formatif di Kampung Jawa Lhokseumawe.
“Semoga nanti Formatif ini tidak hanya ada di Kampung Jawa, tetapi juga di desa lain yang ada di Lhokseumawe,” ujar Maxalmina yang juga berharap Formatif bisa berperan dalam pemilihan kepala desa secara langsung.
Sementara Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe, Dedy Syahputra, mengingatkan pengurus Formatif terlibat dalam politik uang dalam berbagai pemilihan karena kasus itu menjadi preseden buruk dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Panwaslih Kota Lhokseumawe, Ayi Jufridar, menyebutkan Kampung Jawa Lhokseumawe dipilih sebagai titik pembentukan Formatif karena berbagai dinamika yang ada.
“Selain pemilihnya banyak, masyarakat Kampung Jawa juga sangat heterogen, di samping di sini juga ada TPS khusus,” ujarnya.
Kepala Desa Kampung Jawa, Samsul Bahri, menyebutkan kepercayaan Panwaslih Kota Lhokseumawe menetapkan Formatif harus dijaga dengan program kerja nyata. Ia mengharapkan Formatif bisa memberikan manfaat bagi pertumbuhan demokrasi yang lebih baik ke depan. [Muntazar]
