MENYEDIHKAN, KETIKA MASYARAKAT MASIH HIDUP DALAM KETIDAKADILAN SOSIAL

INSYA ALLAH, Akhir Tahun 2023 segera akan berakhir. Tinggal sebulan lagi. Kita akan menyambut Tahun Baru 2024 sebagai Tahun Politik dan Penggantian Pemerintah. Marilah Sejenak Kita Untuk Merenung tentang “Janji Politik” Pemerintah yang sedang berlangsung ini dan menyisakan waktu beberapa saat lagi … Pertanyaan sederhana, Sudahkah kita berada dalam rasa keadilan baik sosial maupun politik? Semakin hari kita menyaksikan derasnya arus investasi asing masuk ke Indonesia dengan tameng meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tawaran utang lembaga-lembaga donor tidak dapat diterima, jika pada akhirnya ia menjadikan bangsa Indonesia kuli di negeri sendiri dan tidak lagi kita berdaulat. Pernyataan Kemerdekaan Indonesia pada 1945 bukan hanya pernyataan ideologi, tetapi harus dimaknai juga sebagai pernyataan budaya, dimana bangsa Indonesia menyatakan mengubah jati diri bangsa Indonesia yang bertingkah laku sebagai kuli di negeri sendiri pada masa penjajahan menjadi tuan di negeri sendiri. Kita dihadapkan pada pilihan. Memberdayakan warga masyarakat sendiri atau malah yang terjadi penggusuran demi penggusuran? Biarlah data, fakta dan realita yang berbicara. Semoga tidak ada dusta dan kemunafikan di antara kita sebagai anak bangsa. Camkanlah.

Perubahan dari kedudukan sebagai kuli menjadi tuan di negeri sendiri memang tidak mudah, memerlukan tuntutan budaya. Bersikap sebagai “tuan” di negeri sendiri berarti harus menghilangkan sikap minder sebagai inlander terjajah, sikap penghambaan, dan sikap mental underdog. Rakyat harus sadar sebagai bangsa yang telah merdeka. Namun sangat disayangkan setelah merdeka 78 tahun, masih gampang tunduk kepada IMF, Bank Dunia, kagum kepada lembaga-lembaga asing, dan merasa diri sangat rendah dihadapan orang luar. Menjadi tuan di negeri sendiri, artinya Indonesia mempunyai kepercayaan yang kuat atas kemampuannya sendiri dan berdaulat.

Dalam menghadapi era globalisasi dan internasionalisasi, kita jangan takut tersaingi dan merasa belum siap. Indonesia justru harus dapat mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dalam forum bersama. Indonesia harus menolak kerja sama yang dapat merugikan. Sikap menolak ini merupakan bagian dari kedaulatan negara yang digunakan untuk melindungi rakyat. Jika ada kerja sama investasi yang mendatangkan tenaga kerja tak terampil dari luar negeri, misalnya, maka harus dan wajib untuk ditolak, karena akan menyengsarakan dan merugikan rakyat. Kerja sama harus saling menguntungkan, dan dukung mendukung.

Tidak bisa begitu saja orang asing masuk ke Indonesia lalu rakyat tersingkir. Jika Indonesia tidak berani menolak, maka bangsa ini belum merdeka atau masih bermental sebagai hamba terjajah. Sungguh menyedihkan … Banyak tantangan dalam menegakan kedaulatan, terutama di bidang ekonomi, terutama pada saat sebagian rakyat Indonesia masih terpendam dalam lumpur kemiskinan. Agar kedaulatan dapat tegak setegak-tegaknya, masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang menjadi sila kelima Pancasila, harus dijalankan secara merata dan segera. Penerapan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia paling cepat dan riil yang bisa dirasakan rakyat bawah, sebagai hal yang lebih praktis untuk dicapai, sebelum meningkat kepada perwujudan sila-sila di atasnya.

Bisa dikatakan sebagai pendekatan bottom–up penerapan Pancasila. Pekerjaan rumah mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menunggu untuk diselesaikan. Yang paling mendesak adalah mengentaskan kemiskinan yang melilit 40 persen rakyat Indonesia melalui pembangunan ekonomi rakyat. Kalau pengentasan kemiskinan ini tidak cepat dilakukan, wajar rakyat jelata tidak percaya kepada Pancasila karena merasa hidupnya miskin terus. Pembangunan menggusur orang miskin, bukan mengentaskan kemiskinan.

Kita menyaksikan betapa banyak Mall, gedung perkantoran, hotel, dan kawasan komersial lain berdiri di atas lahan rakyat. Mereka terusir, gone with the wind. Sebenarnya pembangunan kawasan komersial di lahan orang-orang yang sudah puluhan tahun beranak pinak di atasnya bisa dilakukan dengan menyertakan mereka dalam kepemilikan saham agar rakyat tidak kehilangan asetnya. Namun konsep seperti ini belum pernah terjadi. Mestinya pemerintah dapat membuat aturan pembangunan yang tidak menggusur, akan tetapi justru menguntungkan rakyat. Ketersingkiran rakyat dalam proses pembangunan tidak lepas dari praktek demokrasi ekonomi yang lemah dan “impoten” di Tanah Air.

Dalam demokrasi ekonomi harus ada partisipasi dan emansipasi bidang ekonomi. Kenyataannya, partisipasi kurang, emansipasi Nol. Pengusaha kaya mendapatkan fasilitas yang lebih banyak sehingga akhirnya jauh lebih maju, sementara pengusaha kecil tidak pernah ada. Akibatnya, terjadi jurang yang besar antara usaha besar dan usaha kecil, antara yang miskin dan yang kaya. Artinya, setelah merdeka dan mengalami pertumbuhan ekonomi, Indonesia justru menciptakan kesenjangan yang lebar. Kesenjangan ini harus dihapuskan melalui penegakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mari kita tumbuhkan empati terhadap nasib saudara-saudara kita yang miskin, yang belum merasakan keadilan sosial dan ekonomi. Himpunan foto mereka dalam satu lembar besar bersama dengan atribut kemiskinannya, lalu rangkul dengan kedua tangan kita sambil berkata; “Ini saudaraku, sebangsa setanah air.” Dengan cara seperti ini Insya Allah, kita akan selalu berbuat yang terbaik untuk seluruh bangsa ini. Sungguh menyedihkan ketika penguasa di negeri ini bangga dengan mempertontonkan rasa ketidakadilan sosial bagi warganya. Ingatlah, wahai penguasa akan janji politik mu saat suara rakyat engkau ambil untuk dapat berkuasa… Semoga bangsa ini lebih baik dan beradab di masa depan.

—————

Kutaraja, 12 November 2023.