Oleh :
T.M. Jamil
Associate Profesor,
Pengamat Politik, USK, Banda Aceh
BANYAK yang berkomentar bahwa sejak detik pertemuan Jokowi-Prabowo di stasiun MRT Lebak Bulus beberapa bulan yang lalu, hingar bingar politik dinyatakan selesai sudah bagi banyak orang. Tapi, secara pribadi saya justeru memaknai pertemuan itu merupakan dimulainya babak baru politik antah berantah. Kalau kata ‘selesai sudah’ merupakan kesimpulan bahwa bahwa langkah politik Prabowo telah selesai, atau Prabowo telah selesai, tak sepenuhnya salah. Apalagi bila dikaitkan dengan ‘The Next Game’ 2024. Berbeda dengan Jokowi, justru pertemuan itu merupakan awal dari permainan ‘the real power game’ di mana seluruh kartu permainan di atas meja telah diraup semuanya oleh Jokowi.
Dan sekarang seluruh kartu berada di dalam genggaman tangannya. Kapan kartu akan dikocok dan dibagikan kembali untuk membuka permainan baru, semua pemain masih menunggu. Salah satunya menunggu bagaimana langkah bangsa ini ke depan ketika Pancasila dinyatakannya sebagai Ideologi Bangsa! Dalam kaitan ini badan negara yang mengurusi masalah Pancasila (BPIP) harus aktif memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi yang selama ini memahami Pancasila sebagi Dasar Negara dan sumber dari segala sumber hukum. Lebih lagi menjelang kita memperingati hari kesaktian Pancasila pada 1 Oktober. Mengapa saya menjadi sangat ingin tahu apa yang akan terjadi di penghujung tahun ini, semata karena ‘kesengsem’ oleh pidato Jokowi di Sentul kala itu mengenai Visi Indonesia.
Begitu banyak yang dijanjikan sebagai langkah politik dan program kerja yang akan ia tuntaskan dalam periode keduanya sebagai Presiden. Sementara realita hari ini sehubungan dengan kinerja birokrasi, misalnya, bak sebuah jalan keadaannya sangat mengerikan. Banyak kelokan berliku, penuh lumpur, terjal, licin dan menakutkan. Sementara itu, para sopir kendaraan yang ditunjuk selama ini seringkali malah menambah kebecekan jalan dan sejumlah hambatan yang membuat jalan semakin macet, dan pungli pun menjadi lahan subur. Korupsi masih mengakar dalam kinerja di lembaga-lembaga negara.
Dari lembaga eksekutif, legislatif, sampai lembaga yudikatif, semuanya tidak ada yang absen berkorupsi ria. Sedangkan penegakan hukum yang konon tak pandang bulu, ternyata bulu itu masih saja punya warna dan bahkan sangat “berwibawa.” Bulu yang warnanya banyak bukan malah disikat, tapi justru dipelihara. Hanya bulu yang tanpa warna, tak punya kawan, dan tak punya kuasa lah yang begitu cepat dibabat ketika hukum dilanggar. Wallahu ‘Aklam. Adalah suatu tekad yang mulia untuk menghidupkan kembali semangat persatuan, gotong royong dalam kebhinekaan, dan hidup rukun damai dalam semangat kekeluargaan antar sesama anak bangsa.
Hal yang sungguh terdengar indah dan sangat melegakan hati. Hanya saja bangsa ini tak butuh lagi janji sebagai orator dan jangan sampai pula menjadi sebatas retorika politik yang beku di ruang utopia atau ruang kaca yang gelap. Maka pilihan untuk menyudahi liberalisme harus menjadi kewajiban Jokowi dalam memulai semua yang ia pidatokan dalam Visi Indonesianya beberapa waktu yang lalu saat kebahagiaan sedang menyertainya. Catatan tersebut sengaja berulang saya ingatkan, karena dalam pidato Visi Indonesianya, tekad untuk kembali pada semangat dan jiwa UUD’45 yang murni dan konsekuen, tidak terlalu dinyatakan dan disuarakan.
Padahal hanya dengan melalui pemahaman dan pelaksanaan yang benar-benar dilakukan sesuai cita-cita dan amanat UUD’45-lah, maka apa yang dipidatokan Jokowi dapat terwujud mendekati arah kesempurnaan. Mengingat begitu mulianya kerja besar yang akan Jokowi lakukan, ajakan ini akan lebih bisa dipahami dan direalisasikan sesuai impian, jika sebuah blueprint berikut petunjuknya (seperti atau sejenis Garis Besar Haluan Negara), dapat dihadirkan.
Di samping itu, agar tidak terjadi multi interpretasi, diturunkannya acuan sejenis GBHN akan menjadi koridor pelaksanaan kerja yang dipahami bersama sebagai arah dan langkah untuk mencapai tujuan. Ditambah lagi dihadirkannya ‘GBHN’ akan memenangkan sisi program berkelanjutan yang berketahanan. Karena tekad dan ajakan Jokowi membangun Indonesia ke depan lewat Visi Indonesianya, membuka pintu lebar bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif membangun untuk negeri. Besaran partisipasi rakyat ini akan sangat dimotivasi naik turunnya oleh bentukan Jokowi terhadap Kabinet Kerja jilid kedua itu.
Bila yang muncul dan kita lihat adalah nama-nama masa lalu penuh catatan ‘gak jelas’ dan miskin prestasi, maka celakalah Jokowi. Gejala yang mengkhawatirkan ini sudah terasa ketika partai-partai dan para relawan pendukung selalu terlihat pada kasak kusuk memperebutkan kue kekuasaan. Belum lagi para anggota TKN yang merasa punya andil besar memenangkan Jokowi-Ma’ruf, acap kali terdengar selentingan tengah juga kasak kusuk mengincar kursi jabatan politik maupun pundi-pundi ekonomi atas nama kekuasaan. Kita tetap harus dan wajib berbaik sangka. Mari kita berdo’a dan serahkan saja kepada Pak Jokowi untuk berbuat yang terbaik di akhir jabatannya.
Sebagai anak negeri yang baik dan patuh, kita memang wajib pula untuk saling ingat mengingatkan. Tak ada yang salah kan? Hhmmm … Di sisi lain, kaum oposan yang tak tahu diri dan lupa diri, turut pula minta bagian kue kekuasaan. Dulu, Seorang tokoh tua dalam barisan oposisi malah dengan lantang menyuarakan pembagian dengan porsi 45 : 55 yang dianggapnya proporsional dan adil. Sehingga bisa dibayangkan betapa Jokowi sangat disibukkan untuk hal-hal yang sangat mengganggunya ini. Sehingga kita tentunya hanya berharap agar keputusan yang akan diambilnya sebagai presiden, bakal sekeras dan se lantang pidatonya saat menyampaikan Visi Indonesia versi Jokowi.
Bila Jokowi tercatat banyak tunduk kepada para pimpinan partai pendukung maupun oposan (berdamai) atas nama kesantunan ala timur (Jawa), maka gelombang politik yang akan menyerangnya dipastikan akan sangat besar. Sebesar harapan dan riuh rendahnya gemuruh massa pendukung yang mengelu-elukan dan menyambut penuh antusias isi pidato Visi Indonesia yang disampaikannya. Jangan sampai bangsa ini gagal untuk membangun negerinya. Oleh karenanya menentukan pijakan anti Liberalisme-Kapitalisme yang selama ini menyuburkan individualisme plus mental korup yang luar biasa meroyan, merupakan pilihan yang bersifat wajib. Termasuk saat membuka pintu lebar-lebar terhadap masuknya investasi asing.
Tentunya dengan catatan dilarang anti investasi yang memberi kesejahteraan bagi seluruh rakyat semesta. Sebaliknya tolak investasi yang hanya berpihak kepada segelintir orang dan para konglomerat yang selama ini tercatat sebagai pemegang sah monopoli kesejahteraan dari segala hasil perekonomian bangsa. Bila mimpi buruk ini yang terjadi, jangan sampai nanti ada celetukan ; Oh… ini kah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai Ideologi kita … ala Jokowi? Nah kita tunggu saja, dengan kartu yang ada di tangan Pak Jokowi, permainan Bridge, Poker, Black Jack, Remi, atau sekadar permainan 41 yang akan digelar. Atau jangan-jangan malah diganti dengan permainan kartu Domino. Main gaple atau Ceme? Yang mana saja-lah… asal Rakyat menang, In Sya Allah Indonesia Jaya. Ayo Teruskan Mainkan Pak Jokowi … Biarlah Sejarah Anak Bangsa Yang Akan Mencatatnya untuk kebaikan atau malah kehancuran… Mari tinggalkan Indonesia yang beradab dengan cara menghapuskan perilaku pembiadaban. Semoga itu ada di tangan mereka yang sedang berkuasa saat ini … !!!
——-
Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2023.
