Oleh: Zulfadli Ilmard, Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Malikussaleh
OPINI – Sejarah mencatat bahwa pemimpin besar tidak diuji pada saat pesta kemenangan, melainkan ketika badai protes datang menghantam. Soeharto tumbang bukan karena kalah pemilu, tetapi karena gelombang demonstrasi mahasiswa yang tak terbendung. Presiden Joko Widodo berkali-kali menghadapi tekanan aksi massa, dari gerakan 212 hingga protes omnibus law. Kini, giliran Presiden Prabowo Subianto menjalani ujian serupa.
Pertanyaannya sederhana, tetapi menentukan: apakah beliau akan merespons dengan kebijaksanaan, atau justru dengan ketakutan?
Di persimpangan ini, Presiden Prabowo menghadapi dua opsi mendasar:
1. Pendekatan represif. Menggunakan aparat keamanan untuk meredam demonstrasi, menutup ruang protes, dan menjaga stabilitas dengan tangan besi. Cara ini cepat, tetapi berisiko memperlebar jarak dengan rakyat dan memunculkan stigma “otoritarianisme baru.”
2. Pendekatan dialogis. Membuka ruang komunikasi, mendorong DPR lebih responsif, serta memastikan tuntutan demonstran mendapat kanal institusional. Jalan ini melelahkan secara politik, namun memperkuat legitimasi dan membangun kepercayaan publik.
Ujian besar pertama Presiden Prabowo adalah keberaniannya memilih opsi kedua, meski lebih sulit, dibanding tergoda pada cara pertama yang tampak lebih instan.
Jika Presiden Prabowo ingin pemerintahannya kokoh, ia perlu menanam tradisi baru: dialog sejak dini dan keterbukaan sebagai sumber legitimasi. Langkah ini tidak cukup dilakukan dengan sekadar menemui demonstran, tetapi juga harus diiringi dengan mendorong DPR agar lebih proaktif mendengarkan suara rakyat.
Di era digital yang serba terhubung, demonstrasi dapat meluas dengan cepat dari satu kota ke kota lain. Aspirasi publik yang diabaikan bisa memicu eskalasi nasional. Sebaliknya, jika Presiden tampil sebagai figur yang mau mendengar, demonstrasi justru dapat menjadi ajang konsolidasi energi rakyat, bukan ancaman stabilitas.
Bagi sebagian elit, aksi massa mungkin dianggap gangguan atau potensi chaos. Namun bagi demokrasi, politik jalanan adalah vitamin—tanda bahwa ruang kritik masih hidup, dan rakyat masih peduli terhadap negara.
Presiden Prabowo harus mampu menggeser paradigma lama: dari melihat demonstrasi sebagai musuh negara, menjadi melihatnya sebagai pengingat bahwa demokrasi bukan sekadar pesta lima tahunan. Demokrasi hidup ketika rakyat dapat bersuara keras di jalan tanpa rasa takut.
Kepemimpinan sejati tidak diukur dari seberapa kuat penguasa menekan kritik, melainkan dari seberapa dewasa ia merangkul perbedaan. Jika Presiden memilih jalur dialog, ia bukan hanya meredam gejolak, tetapi juga meninggalkan jejak kepemimpinan yang patut dicatat sejarah.
31 Agustus 2025, Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe – Aceh.
