Home / BERANDA / BERITA / EKBIS / NASIONAL / SOSIAL

Minggu, 24 Mei 2026 - 15:08 WIB

Tongkang Excavator Tiba di Wanam, Proyek Pangan Papua Selatan Picu Sorotan Deforestasi

MEDIALITERASI.ID | MERAUKE – Pengiriman alat berat ke kawasan Wanam, Papua Selatan, kembali memicu perdebatan publik soal dampak proyek strategis nasional terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat. Tongkang pembawa excavator diberangkatkan dari Pelabuhan Merauke untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program lumbung pangan nasional di wilayah selatan Papua.

Pengiriman alat berat tersebut berkaitan dengan sejumlah proyek pemerintah dan kontraktor, meliputi program cetak sawah rakyat, pembangunan jalan Wanam–Muting sepanjang 135 kilometer, serta infrastruktur penunjang lainnya.

Pemerintah mempercepat pembangunan di kawasan Wanam sebagai bagian dari program pengembangan lumbung pangan nasional. Salah satu proyek yang hampir rampung adalah dermaga logistik di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Merauke. Dermaga ini disebut menjadi pintu masuk utama distribusi alat berat dan sarana produksi pertanian untuk proyek pangan skala besar di Papua Selatan.

Baca Juga  Keselamatan Mahasiswa KPM Jadi Prioritas UIN SUNA Lhokseumawe di Tengah Banjir yang Melanda Aceh Utara

Kementerian Pekerjaan Umum juga mempercepat pembangunan Jalan Wanam–Muting guna membuka akses logistik dan konektivitas wilayah selatan Papua. Pemerintah menyatakan proyek itu penting untuk mendukung mobilitas barang, menekan biaya logistik, dan membuka peluang ekonomi baru di Papua Selatan.

Kembali Munculnya Sorotan Deforestasi

Di tengah percepatan pembangunan, film dokumenter _Pesta Babi_ kembali menjadi perbincangan. Film itu menyoroti isu eksploitasi tanah Papua, deforestasi, hingga dugaan hilangnya ruang hidup masyarakat adat akibat ekspansi proyek dan investasi berskala besar.

Sejumlah kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa di Merauke mulai menyuarakan kritik terhadap proyek PSN tersebut. Mereka menyoroti potensi kerusakan hutan, dugaan tekanan terhadap masyarakat adat, dan persoalan lingkungan yang dinilai belum terselesaikan.

Baca Juga  Tembus 11.000 Pendaftar, Santri Misbahul Ulum Wakili Aceh di Parlemen Remaja DPR RI

Isu perubahan status kawasan hutan dalam proyek swasembada pangan di Papua Selatan juga memicu protes perwakilan masyarakat adat. Mereka mempertanyakan proses pengambilan keputusan yang dianggap minim pelibatan warga adat di wilayah terdampak.

Papua Selatan belakangan menjadi sorotan nasional karena menjadi salah satu pusat proyek strategis pemerintah di bidang pangan, infrastruktur, dan konektivitas. Namun bersamaan dengan itu, perdebatan mengenai dampak ekologis, deforestasi, dan masa depan ruang hidup masyarakat adat terus mengemuka.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi tambahan dari pemerintah daerah maupun kementerian terkait menanggapi kritik yang muncul.(AYD)

Share :

Baca Juga

Wisuda 227 Lulusan, UIA Berikan Apresiasi Prodi Unggul Hadiah Umrah

BERITA

Penguatan Mutu Menuju 2030, UIA Gelar Wisuda Angkatan XXXVIII di Kampus Paya Lipah

ACEH

LITERASI BENCANA: Hampir Setahun Berlalu, 222 Ribu Jiwa di Aceh Timur Masih Menanti Jadup dan Isi Hunian di Tahap 10

BUDAYA

Kritik Budaya Literasi Semu, Teuku Muhammad Jamil Ajak Ubah Kebiasaan Berbagi Tautan Jadi Berbagi Pemahaman

BERITA

DPN Indonesia dan Pagar Nusa Siapkan 2.000 Beasiswa PKPA bagi Kader Sarjana Hukum

BERITA

Direktur PMMU Lepas Tiga Alumni untuk Lanjutkan Studi ke Universitas Al-Azhar Mesir

BERITA

Polri Ajak Masyarakat Waspadai Modus Penipuan Online, Jaga Keamanan Digital

BERANDA

Data Terbaru BPBD: Kerusakan Gempa Bogor M 4,1 Melonjak dari 17 Jadi 253 Rumah

BERANDA

Bukan Didepak, Ini Alasan Nama Veda Ega Pratama Hilang di Daftar Sementara Moto3 2027