MEDIALITERASI.ID | MEDAN — Pernyataan seorang tokoh yang menyoroti besarnya tunjangan anggota DPRD Sumatera Utara menuai respons keras dari berbagai kalangan. Wakil Ketua Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR), Rahmad Situmorang, menilai framing sepihak tersebut merupakan manipulasi informasi yang dapat menyesatkan publik.
“Jangan menggiring opini publik hanya pada satu sisi saja. Kalau bicara soal uang rakyat, mari kita buka semuanya secara terang. Jangan buat seolah-olah DPRD Sumut adalah pihak yang paling menikmati anggaran, padahal tunjangan pejabat OPD di provinsi jauh lebih fantastis,” tegas Rahmad di Medan, Kamis (11/9/2025).
Rahmad menyebut, berdasarkan data yang beredar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut bisa mengantongi tunjangan hingga Rp125 juta per bulan. Sementara Asisten Sekda menerima Rp54 juta, dan tenaga ahli gubernur Rp47,7 juta. Tunjangan lain di lingkungan inspektorat dan OPD juga tidak kalah besar.
“Kalau benar-benar ingin transparan, jangan setengah hati. Rakyat berhak tahu keseluruhan fakta, bukan hanya potongan-potongan yang dipelintir demi agenda politik,” lanjutnya.
Lebih jauh, Rahmad menilai pernyataan yang menyudutkan DPRD justru seperti upaya mengalihkan perhatian dari rekam jejak buruk saat tokoh tersebut menjabat Wali Kota Medan. Ia menyoroti sejumlah proyek mangkrak bernilai ratusan miliar rupiah yang masih membebani anggaran publik, di antaranya:
Stadion Teladan, yang dijanjikan menjadi ikon olahraga namun hingga kini tak kunjung rampung.
Islamic Center, mangkrak tanpa kejelasan manfaat bagi masyarakat.
Lampu Hias Jalan (lampu pocong), proyek kontroversial dengan nilai tinggi yang dinilai tidak berdampak pada kesejahteraan warga.
Basemen Lapangan Merdeka, yang tidak bisa difungsikan karena selalu tergenang banjir setiap hujan turun.
“Pernyataan itu seperti meludah ke atas. Menuduh pihak lain tamak, tapi lupa bahwa proyek-proyek masa jabatannya sendiri justru menyisakan tanda tanya besar. Ini bukan lagi soal DPRD, ini soal tanggung jawab terhadap anggaran publik,” ujar Rahmad.
Sejumlah aktivis mahasiswa dan elemen masyarakat sipil juga turut bersuara. Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas proyek-proyek mangkrak tersebut. Menurut mereka, isu tunjangan DPRD sengaja diangkat untuk menutupi pemborosan anggaran yang hingga kini belum dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.
“Kita tidak anti-kritik, tapi jangan pilih-pilih. Transparansi harus menyeluruh. Kalau DPRD dituding, maka OPD juga harus dibuka. Kalau tunjangan dipersoalkan, maka proyek mangkrak pun harus diusut,” tutup Rahmad Situmorang. [RZ]
