MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir serta longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp51,81 triliun. Angka ini disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
Presiden Prabowo menegaskan penanganan bencana harus dilakukan cepat, tepat, dan bebas dari praktik korupsi. Ia meminta aparat penegak hukum mengawasi seluruh penggunaan anggaran dan memperingatkan keras agar tidak ada pihak yang memanfaatkan penderitaan rakyat untuk keuntungan pribadi.
“Tidak boleh ada penyelewengan. Kita butuh setiap rupiah untuk membantu rakyat. Jangan pernah mencari keuntungan di tengah penderitaan,” tegas Presiden.
BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum merinci kebutuhan anggaran sebagai berikut:
- Aceh: Rp25,41 triliun
- Sumatera Utara: Rp12,88 triliun
- Sumatera Barat: Rp13,52 triliun
Angka ini masih dapat bertambah karena pendataan kerusakan belum sepenuhnya selesai.
Suharyanto melaporkan kerusakan terbesar terjadi pada jembatan, jaringan listrik, sarana air bersih, fasilitas kesehatan, serta ribuan rumah warga.
- Tiga jembatan nasional terputus dan sedang diperbaiki.
- Komunikasi pulih di 15 dari 18 kabupaten/kota.
- Listrik pulih 81 persen dari 23 wilayah, ditargetkan normal seluruhnya pada 8 Desember 2025.
- Fasilitas kesehatan: 58 dari 65 rumah sakit beroperasi kembali, dan 251 dari 309 puskesmas berjalan normal.
- Distribusi air bersih masih terdampak karena sumber air ikut terendam banjir.
- Pasokan BBM ke beberapa daerah, seperti Gayo Lues, masih harus dilakukan lewat udara.
- Total rumah rusak: 37.546 unit.
- Sebagian wilayah Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara masih terisolasi.
- Bantuan harus didistribusikan melalui udara.
- Listrik hampir pulih seluruhnya.
- Air bersih menjadi masalah utama, terutama di Tapanuli Selatan.
- Dua kabupaten masih menjadi perhatian utama: Agam dan Pesisir Selatan.
- Beberapa desa dan kecamatan terisolasi, distribusi logistik masih menggunakan jalur udara.
- Komunikasi dan listrik telah pulih seluruhnya.
- Pasokan air bersih belum normal di 21 kecamatan di tujuh kabupaten/kota.
BNPB mencatat:
- 975.000 orang mengungsi
- 921 orang meninggal
- 392 orang masih dinyatakan hilang
- Aceh: 166,8 ton bantuan logistik telah disalurkan dari Posko Bandara Iskandar Muda.
- Sumatera Barat: 98,8 ton bantuan telah terdistribusi ke daerah terdampak.
Pemerintah mulai menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) untuk warga yang masih tinggal di pengungsian. Usulan BNPB:
- Luas huntara: 36 m² per unit
- Biaya pembangunan: Rp30 juta per unit
- Pengerjaan diperkirakan berlangsung enam bulan
- Masa huni maksimal: satu tahun, sebelum dipindahkan ke hunian tetap
Suharyanto mengusulkan pembagian tanggung jawab pembangunan kepada:
- TNI/Polri
- BNPB
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Presiden Prabowo juga meminta Kementerian ATR dan Kementerian Kehutanan menyiapkan lahan, termasuk opsi penggunaan sementara lahan HGU jika dibutuhkan.
Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo memberikan beberapa instruksi penting:
- Mempercepat pembangunan jembatan Bailey untuk membuka akses yang terputus.
- Memprioritaskan pasokan obat-obatan dan pakaian bagi pengungsi.
- Mengajak industri tekstil untuk berkontribusi menyediakan pakaian layak pakai.
- Mengawasi ketat penggunaan anggaran dan mencegah korupsi di seluruh level pemerintahan.
“Saya akan tindak tegas siapa pun yang mencoba memperkaya diri di tengah bencana,” pungkasnya.
Presiden juga mengapresiasi kinerja seluruh jajaran pemerintah pusat, daerah, dan aparat yang telah bekerja berlangsung siang-malam dalam penanganan bencana. (EQ)
