MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Pukul 10 pagi di Pasar Rawa Bening, Jatinegara. Beberapa kios tampak tutup. Pedagang yang masih bertahan duduk lesu menatap jalan yang tak ramai. Dulu, pasar ini jadi denyut nadi perdagangan perhiasan dan barang kebutuhan. Kini, gemerlap itu redup.
“Biasanya saya punya tiga kios. Sekarang tinggal satu. Itu pun sepi,” ujar Ahmad, salah satu pedagang yang telah 15 tahun berjualan di pasar itu.
Ia bukan satu-satunya yang mengeluh. Di berbagai pasar tradisional dan modern di Jakarta, kondisi yang sama terjadi. Para pedagang mengeluhkan anjloknya daya beli masyarakat. Barang dagangan menumpuk, sementara pembeli tak kunjung datang.
“Bukan cuma karena ekonomi lesu,” kata Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., seorang pakar hukum internasional dan ekonom nasional yang juga Presiden Partai Oposisi Merdeka.
“Tapi karena pemerintah gagal membaca perubahan zaman dan merespons dengan cepat.” timpa nya.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan akan menggelontorkan dana sebesar Rp446,24 triliun untuk menjalankan 11 program prioritas ekonomi tahun 2025. Tapi di lapangan, efeknya nyaris tak terasa.
Menurut Prof. Sutan, alokasi ratusan triliun itu tidak menyentuh sektor riil, khususnya pasar rakyat.
“Modal besar tidak berguna jika masyarakat tidak punya uang untuk belanja, dan pedagang tidak punya cukup kekuatan bertahan,” tegasnya.
Ia menyoroti bahwa kalangan menengah ke bawah mulai lumpuh, bahkan kalangan atas pun ogah menggerakkan uangnya di dalam negeri.
“Dana besar hanya parkir di bank luar negeri. Dunia internasional pun mulai enggan menanamkan investasinya di sini,” ujar Sutan, prihatin.
Persaingan yang tak seimbang dari platform perdagangan online menjadi pukulan telak bagi pasar konvensional. “Pulpen di pasar Rp5.000, di online Rp2.000. Mana bisa kami bersaing? Sudah murah, gratis ongkir pula,” keluh seorang pedagang alat tulis.
Prof. Sutan menyebut bahwa regulasi perdagangan digital saat ini mandul. Pemerintah belum mampu mengendalikan sistem perpajakan digital dan membatasi dominasi platform besar asing.
“Tanpa perlindungan, pedagang lokal akan habis.” ucapnya kembali.
“Jika kios-kios terus dijual dan pedagang bangkrut, maka sesungguhnya kita sedang menyaksikan paru-paru ekonomi rakyat yang pecah satu per satu,” ujar Prof. Sutan dengan nada serius.
Ia menyebut fenomena ini sebagai ancaman senyap yang bisa memicu krisis besar: pengangguran, kemiskinan, hingga kekacauan sosial.
Ia juga mengusulkan agar Presiden RI memerintahkan para menteri untuk turun langsung ke pasar, berdialog dengan para pedagang, dan membuat kebijakan pinjaman mikro berbunga rendah.
“Perlu langkah darurat. Kita harus dorong kembali kekuatan ekonomi rakyat.” usulnya.
Di tengah megahnya narasi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional, realitas pasar rakyat menunjukkan sisi lain: rakyat lelah, usaha ambruk, masa depan buram. Pemerintah tak bisa lagi hanya bicara angka. Warga butuh bukti bahwa negara hadir, bukan sekadar menonton dari balik meja kebijakan.
“Kalau rakyat jual semua kios dan kembali jadi pengangguran, itu bukan hanya soal ekonomi. Itu soal masa depan bangsa.” tutupnya. (EQ)
