Medialiterasi.id | JAYAPURA- Presiden Eksekutif United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), Menase Tabuni mengatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) mengumumkan operasi gabungan di provinsi Papua Barat yang bergolak minggu ini.
“Hal ini terjadi sebagai skenario berikut ketika Jakarta meningkatkan pendekatan keamanan untuk menggagalkan gerakan kemerdekaan yang telah berlangsung selama beberapa dekade di West Papua,” jelas Menase Tabuni dalam rilis pers yang diterima The Papua Journal, Senin (04/03/2024).
Hal tersebut dinyatakan Menase Tabuni menanggapi pembentukan Operasi Habema oleh Jenderal Agus Subiyanto pada 28 Februari 2024. Sebuah operasi komando gabungan (Koops) yang mewakili format baru operasi gabungan TNI dan Polri untuk menangani gerakan perjuangan kemerdekaan West Papua.
Eksperimen kebijakan publik terbaru yang dilakukan Jakarta, menurut ULMWP adalah operasi gabungan militer dan polisi di Papua Barat. Fokusnya tidak hanya di wilayah Nduga, tetapi juga wilayah lain di Papua Barat. Nama Habema dipinjam dari penduduk setempat di wilayah Nduga yang diambil dari nama sebuah danau.
“Para analis intelijen mengartikan kata tersebut sebagai singkatan dari pendekatan keamanan berkelanjutan di Jakarta. Ini merupakan penyusunan ulang strategi keamanan yang sama untuk mencapai Habema atau “Harus Sukses Maksimal,” katanya.
Sementara itu, Jenderal Agus Subiyanto mengatakan Operasi Habema merupakan model manuver ofensif yang memadukan strategi smart power, soft power, hard power, dan diplomasi militer. Namun, fokus pemerintah Indonesia terhadap Papua Barat sebagai pusat keamanan telah dikecam oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Menurut Menase Tabuni, pendekatan keamanan yang diubah secara keras tidak akan pernah memenangkan hati dan pikiran masyarakat adat Papua. Jakarta ditantang untuk menangani krisis kemanusiaan dengan mengadopsi praktik terbaik internasional’.
“Operasi gabungan TNI dan POLRI yang baru di Papua Barat membuka jalan bagi mobilisasi aparat militer dan polisi untuk bermigrasi ke Papua Barat. Aparat keamanan dari TNI dan POLRI dikirim ke Papua Barat untuk menggusur masyarakat adat pemilik tanah dari tanah mereka. Papua Barat memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan Jakarta menargetkan para pemilik tanah,” jelas Tabuni.
Sejak tahun 1960an, peningkatan kehadiran aparat keamanan secara besar-besaran telah menimbulkan ketakutan yang meluas di kalangan penduduk asli Papua. ULMWP telah mengumpulkan database militerisasi Papua Barat sejak tahun 1960an setelah Belanda gagal menyelesaikan proses dekolonisasi.
Dijelaskan ULMWP, Indonesia telah menempatkan 47.261 personel militer di Papua Barat, dimana sekitar 24 ribu personel dikerahkan ke titik konflik yang masih bergejolak.
Pada masa konflik Nduga antara tahun 2017–2023, Dewan Gereja Papua Barat (WPCC) melaporkan sebanyak 63.490 warga mengungsi mencari lokasi aman di distrik lain atau Papua Nugini.
“Militerisasi di Papua Barat selalu ditandai dengan adanya hubungan dengan perusahaan dan kepentingan bisnis konglomerat dan politisi Indonesia.
Bertahun-tahun sejak tahun 1960-an, militerisme yang dilakukan oleh Jakarta diterapkan tanpa berkonsultasi dengan masyarakat adat Papua,” kata Menase. [Mogouda Yeimo]
