Oleh :
Assoc. Prof. Dr. T.M. Jamil, M.Si
Ilmuwan Politik, USK, Banda Aceh
ENTAH mengapa, Sebagai pengajar Mata Kuliah Ilmu Politik di berbagai perguruan tinggi baik lokal maupun nasional dalam beberapa tahun terakhir ini, saya hampir selalu ditanya oleh mahasiswa, “Pak TM, mengapa politik itu sering disebut kotor dan sangat menjijikan?”
Haahh … Sebuah Pertanyaan yang sangat tak mudah untuk dijawab, tapi sangat mudah untuk dirasakan oleh hampir semua orang di negeri ini. Apalagi sekarang arena politik menjelma menjadi panggung sandiwara yang berjalan hampir tanpa nilai dan etika.
Untuk menjawab pertanyaan mahasiswa saya di atas, kita harus memahami esensi dasar dari politik. Laswell mengatakan bahwa politik adalah, ”Who gets what, when and How”. Politik adalah siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Siapa menunjukkan aktor, apa menunjukkan tujuan, kapan menunjukan momentum dan bagaimana menunjukan cara.
Tujuan Politik. Menurut saya pribadi, Ada dua sebab mengapa politik bisa dikatakan dan dirasakan kotor. Pertama, tujuan dari politik itu sendiri. Politik telah lama mengalami pendangkalan tujuan, menjadi hanya sekedar untuk mendapatkan kekuasaan dan memperkaya diri, keluarga atau kelompoknya. Bahkan lebih dari sekedar mendapatkan kekuasaan, politik justru telah tercemari logika dagang dan komersial. Tujuan berpolitik untuk mendapatkan kekayaan. Di negara miskin seperti Indonesia (?) logika semacam ini mendapatkan tempatnya karena gaya “ningrat atau bangsawan” para politisi. Bagaimana tidak, menjadi politisi sudah pasti menjadi orang kaya baru (OKB) dengan sejumlah fasilitas dari hasil keringat dan uang rakyat.
Bayangkan saja dengan menjadi anggota DPR, anda akan mendapatkan gaji pokok 10-15 juta/bulan, uang untuk beli pulsa lebih dari 4 juta/bulan, rumah dinas, pembantu dinas dan sebagainya. Tujuan para politisi kita berpolitik adalah untuk menjadi orang kaya. Bukti lain dari digunakannya logika dagang adalah maraknya oknum anggota DPR kita yang berpraktek sebagai calo dan agen proyek. Anehnya lagi, dia mengambil suara dari Aceh, misalnya, tetapi proyeknya “dijual” ke Provinsi lain. Ada yang menjadi calo katering sampai calo dana bencana alam. Bahkan, posisi sebagai anggota DPR digunakan sebagai kesempatan melancong ke luar negeri secara gratis alias abidin (atas biaya dinas).
Di berbagai daerah juga sudah lama terendus praktek calo proyek yang dilakukan oleh ya kita sebut saja dech “oknum” anggota DPR, DPRD/K. Di eksekutif juga, sudah bukan rahasia jika posisi sebagai kepala daerah adalah jalan pintas menjadi orang kaya. Maka di suatu daerah anggaran makan minum dihabiskan di rumah makan Bapak Bupati atau Bapak Walikota. Pendangkalan tujuan inilah yang membuat wajah politik kita coreng moreng. Padahal seharusnya kekuasaan hanyalah tujuan antara. Hanya menjadi alat untuk kemudian menjadi berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Sulit mendapatkan contoh seperti itu.
Cara berpolitik. Alasan kedua, mengapa politik dikatakan kotor adalah cara yang digunakan dalam politik adalah cara-cara yang tidak patut. Arena politik adalah arena dimana para kandidat berjanji dan kemudian mengingkarinya janji sendiri. Politik adalah panggung dimana masa depan rakyat ditukar dengan selembar kaos tipis dan uang sepuluh/puluhan ribu rupiah.
Istilah ”menghalalkan segala cara” nampaknya benar-benar bisa kita saksikan. Bahkan oknum kiyai-pun bisa disewa menjadi tim sukses. Ada kisah oknum seorang Kiyai yang cuti dari posisinya sebagai ketua MUI karena menjadi tim sukses seorang calon Bupati. Ini realitas kehidupan di sekitar kita. Astargfirullahal Adhiem.
Maka menjelang perhelatan pemilihan Presiden/Gubernur dan Bupati/Walikota di berbagai daerah pun dengan mudah kita mendapatkan perilaku para elit yang jauh dari etika dan moral. Lihat saja, jual-beli partai politik yang dilakukan oleh oknum dan para elit politik. Sebagai satu-satunya kendaraan yang boleh memajukkan kandidat dalam pilkada, kita banyak mendengar elit partai membanderol partainya dengan mahar mulai 5 – 50 Milyard. Woowww … Sungguh fantastis … Akibatnya, silakan tebak sendiri.
Lihat juga bagaimana partai kehilangan konsistensi dalam menjaring kandidat pilihan. Ada kisah sebuah partai menganulir hasil penjaringan yang dilakukan secara susah payah oleh tim yang dibentuk. Calon yang tersingkir dalam penjaringan malah diajukan menjadi kandidat Gubernur oleh partai tersebut lewat intervensi dari Dewan Pimpinan Pusat. Sungguh tak beretika, jika kita mengacu pada falsafah negara kita yang amat mulia dan bermartabat.
Etika politik bukan saja tak dihormati. Tapi aturan main dalam penjaringan yang seringkali diabaikan. Partai politik yang melakukan itu telah menginjak-injak hak politik peserta penjaringan, tidak menghargai hasil kerja tim penjaringan, sekaligus juga telah mengkhianati kepercayaan publik kepadanya. Banyak Caleg, kecewa dan menangis karena hasil kerjanya tak dihargai oleh Parpol. Dengan mudah namanya dicoret sebagai Caleg atau dialihkan kepada daerah pemilihan lain. Tentu ini bukan cara dan sikap yang baik dan manusiawi.
Partai politik memalingkan muka dari konstituennya dan sibuk mencari siapa yang berani memberikan mahar yang nominalnya paling besar. Padahal mereka bukan siapa-siapa di partai dan juga tanpa konstituen. Menghalalkan segala cara juga ditandai oleh maraknya kampanye terselubung. Hampir semua bakal kandidat mengotori jalan-jalan pelosok di berbagai wilayah dengan spanduk bergambar foto dirinya. Semua event mulai dari Lebaran, Pekan Imunisasi Nasional bahkan Festival Rock menjadi ajang kampanye terselubung. Hhhmmm …
Menjelang setiap Pilpres/Pileg dan pilkada juga tiba-tiba saja muncul banyak dermawan yang membagi-bagikan uang, sarung atau semen dan pasir untuk dayah atau mesjid. Celakanya ada kandidat yang membiayai kampanye gelap tersebut dengan uang rakyat dengan alasan sosialisasi kebijakan. Cara berpolitik juga ditunjang oleh era pemilihan langsung yang merupakan era pencitraan. Borjuis bisa berperan sebagai proletar, perampok bisa tampil sebagai dermawan, atau durjana bisa tampil seperti ulama. Astargfirullahal ‘Adhiem.
Citra diri bisa dipesan melalui kerja konsultan atau membayar media massa atau membuatkan media massa sendiri. Membentuk citra kandidat presiden /gubernur / bupati dan caleg tak ubahnya selayaknya membentuk brand sebuah sabun mandi. Arena pertarungan politik telah menjadi dunia imitasi yang penuh kepalsuan, menjadi seperti kata Ahmad Albar, panggung sandiwara.
Membersihkan Politik. Maka politik menjadi amat memuakkan masyarakat. Politik oleh masyarakat kecil diterjemahkan sebagai ”pohon duit” dan apa yang dilakukan politisi bukan lagi pembangunan jangka panjang atau jangka pendek tapi ”jang – ka – ku”. Politik telah menjadi barang yang kotor. Maka jangan salah jika kemudian akan muncul political distrust yang melahirkan masyarakat anti politik. Masyarakat yang memilih menganut budaya politik apatis. Merasa bahwa tak ada gunanya berpartisipasi dalam dunia politik, ketika partisipasi yang diberikan justru dimanfaatkan untuk kepentingan mengendutkan perut oknum para elit saja.
Tapi apatisme adalah jalan yang justru memudahkan para politisi kotor untuk bergerak. Sikap apatisme malah akan memunculkan otoritarianisme yang semakin menggila. Apatisme itu tak menolong dan tak menyelesaikan masalah. Masyarakat akan semakin terjerembab dalam kesulitan dan keputusasaan. Sebelum apatisme muncul saatnya membenahi berbagai persoalan diatas bersama-sama. Saatnya mengingatkan para politisi bahwa kepemimpinan adalah amanah dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Saatnya para Kiyai, Ustaz dan Ulama untuk menjadi guru yang berdiri di atas semua golongan dan ummat. Jika perlu berani mengeluarkan fatwa haram untuk perbuatan tercela seperti politik uang.
Saatnya bagi kalangan intelektual juga untuk mengajak masyarakat menjadi pemilih rasional yang tak mau dibeli. Tak mudah memang membersihkan kaca bernama politik yang penuh noda. Tapi seperti kata, Aa Gym, mulailah dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri dan mulailah sekarang juga. Semoga Pilpres/Pilkada dan Pileg Serentak Kapanpun dilakukan itu akan dapat melahirkan pemimpin yang bermartabat dan menghargai suara rakyat bagaikan suara Tuhan. Wallahu ‘Alam Bissawab.
Banda Aceh, 14 Mei 2023.
