MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Israel secara resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pengumuman tersebut disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat kunjungan ke Washington, Rabu (11/2/2026) waktu setempat. Langkah ini memicu perhatian internasional, termasuk Indonesia yang menegaskan tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri mendukung perdamaian dan solusi dua negara.
Berdasarkan laporan Al Arabiya dan Reuters, Netanyahu menandatangani dokumen keanggotaan Israel dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Foto resmi yang dirilis menunjukkan Netanyahu dan Rubio memegang dokumen penandatanganan keanggotaan Israel dalam dewan tersebut. Netanyahu menyatakan Israel telah menandatangani keanggotaan sebagai anggota Board of Peace.
Board of Peace dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadopsi pada pertengahan November tahun lalu. Resolusi tersebut memberikan mandat kepada dewan dan negara-negara mitra untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Pembentukan ini dilakukan setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas dimulai pada Oktober lalu dalam rencana yang diusulkan Trump.
Dalam rencana tersebut, Board of Peace bertugas mengawasi pemerintahan sementara di Gaza serta mengoordinasikan stabilisasi pascakonflik. Trump juga menyatakan dewan tersebut berpotensi diperluas untuk menangani konflik global lainnya. Pertemuan perdana Board of Peace dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari di Washington dengan agenda utama membahas rekonstruksi Gaza.
Namun, pembentukan dewan tersebut menuai kritik dari sejumlah pakar hak asasi manusia. Mereka menilai struktur kepemimpinan dewan yang dipimpin langsung oleh Trump berpotensi menyerupai model kolonial dalam pengawasan wilayah asing. Selain itu, kehadiran Israel tanpa perwakilan Palestina dalam dewan dinilai berpotensi memperkeruh kontroversi internasional.
Sejumlah negara dilaporkan merespons undangan bergabung secara hati-hati. Beberapa sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah telah menyatakan partisipasi, sementara sejumlah negara Barat memilih menjaga jarak karena khawatir dewan tersebut dapat melemahkan peran PBB.
Situasi keamanan di lapangan juga dinilai masih rapuh. Sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober lalu, pelanggaran masih dilaporkan terjadi. Otoritas Palestina dan Israel mencatat sedikitnya 580 warga Palestina dan empat tentara Israel tewas dalam berbagai insiden kekerasan.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace tidak berarti normalisasi hubungan politik dengan pihak tertentu maupun legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan partisipasi Indonesia didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, serta rekonstruksi Gaza sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 Tahun 2025.
“Kehadiran Indonesia di Board of Peace tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 Tahun 2025,” ujar Yvonne kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).
Indonesia juga menegaskan tetap konsisten mengecam pelanggaran hukum internasional serta mendorong penghentian kekerasan terhadap warga sipil. Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya realisasi solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian jangka panjang.
“Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional termasuk hukum humaniter internasional di Gaza, menjamin akses bantuan kemanusiaan, serta mendorong realisasi solusi dua negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Indonesia menilai keterlibatan seluruh pihak yang berkonflik merupakan bagian penting dalam proses perdamaian. Melalui keanggotaannya di Board of Peace, Indonesia berkomitmen mendorong keterlibatan Otoritas Palestina agar kepentingan dan hak dasar rakyat Palestina tetap menjadi fokus utama dalam setiap proses stabilisasi dan rekonstruksi Gaza.
“Indonesia akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina serta memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina,” kata Yvonne. (EQ)
