MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Haidar Alwi menekankan pentingnya penguatan ketahanan pupuk dan pangan nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Hal ini menyusul gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama 21 jam di Islamabad, Pakistan.
Kegagalan negosiasi tersebut menunjukkan masih tingginya ketegangan di kawasan Timur Tengah, yang berpotensi mengganggu jalur energi global, khususnya Selat Hormuz. Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada kenaikan harga energi, biaya logistik, hingga harga pangan di Indonesia.
Presiden Haidar Alwi Care, Haidar Alwi, menyatakan pemerintah harus sigap membaca keterkaitan antara konflik geopolitik dan dampaknya terhadap ekonomi nasional.
“Indonesia tidak boleh menunggu dampak gejolak global terasa di dalam negeri. Pemerintah harus menyiapkan kebijakan perlindungan sebelum masyarakat merasakannya,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki peluang memperkuat ketahanan pangan melalui perbaikan distribusi dan perlindungan daya beli masyarakat.
Ia menjelaskan, kenaikan harga energi global dapat memicu peningkatan biaya distribusi dalam negeri, menekan ruang fiskal pemerintah, serta berpotensi menaikkan harga kebutuhan pokok.
Dalam konteks tersebut, sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak, terutama terkait ketersediaan pupuk. Pupuk dinilai sebagai faktor utama dalam menjaga produktivitas dan stabilitas pasokan pangan nasional.
Pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sekitar 9,55 juta ton pada 2025, disertai digitalisasi data penerima dan sistem distribusi resmi. Namun, sejumlah kendala masih ditemukan di lapangan, seperti distribusi yang belum merata, harga di atas ketentuan, serta peredaran pupuk ilegal.
“Keberhasilan kebijakan pupuk diukur dari apakah pupuk benar-benar sampai ke petani saat dibutuhkan,” kata Haidar.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mengusulkan sejumlah langkah strategis, antara lain pembentukan cadangan pupuk nasional, pengembangan sistem pemantauan distribusi berbasis data real-time, serta penguatan pengawasan melalui pembentukan satuan tugas khusus.
Selain itu, pemerintah juga didorong memperkuat distribusi ke wilayah luar Jawa serta menerapkan sistem peringatan dini terhadap potensi gangguan pasokan akibat faktor global.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan stabilitas pangan nasional tetap terjaga di tengah tekanan global.
“Jika pengelolaan pupuk dilakukan secara tepat sasaran dan berbasis data, maka gejolak global tidak akan mudah mengguncang Indonesia,” pungkasnya. (**)
