MEDIALITERASI.ID | MEDAN – Kekhawatiran terhadap maraknya aksi geng motor dan kriminalitas remaja mendorong Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Warga Peduli Sekitar (Wa Pesek) Kota Medan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Cegah Budaya Geng Motor, Anarkis, dan Kriminalitas di Kalangan Remaja Demi Mewujudkan Generasi yang Cerah”, pada Selasa (5/8) di Raja Kupi, Medan.
Kegiatan ini dihadiri sekitar 150 orang tua dan menghadirkan dua narasumber, yakni Direktur Komite Integrasi Anak Bangsa (KIRAB) yang juga praktisi hukum, Indra Buana Tanjung, SH, CEA, serta penatua dan pendidik, Drs. Ubasari Purba. Diskusi berlangsung interaktif dan penuh antusiasme.
Ketua DPD Wa Pesek Kota Medan, Jefri Haryuda, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak-anak. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan kepada sekolah.
“Di luar sekolah, anak-anak menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya sebagai orang tua. Jangan melepaskan sepenuhnya pengawasan kepada guru,” ujar Jefri didampingi Sekretaris DPD Wa Pesek, Dade.
Jefri juga mengimbau generasi muda agar menjauhi lingkungan geng motor yang dinilai sebagai kelompok terorganisir. Ia mengungkapkan, berdasarkan temuan di lapangan, terdapat pihak-pihak tertentu yang sengaja mendoktrin remaja untuk melakukan tindak kriminal dengan memanfaatkan status mereka yang masih di bawah umur agar terhindar dari jerat hukum.
Dalam kesempatan itu, Jefri turut menyampaikan aspirasi agar korban begal dan kekerasan geng motor bisa mendapat jaminan kesehatan dari BPJS.
“Kami akan terus menyuarakan ke DPRD agar korban kekerasan geng motor bisa ditanggung BPJS. Ini penting agar masyarakat tidak menanggung sendiri beban pengobatan akibat kejahatan jalanan,” tambahnya.
Sementara itu, Indra Buana Tanjung menyampaikan bahwa persoalan geng motor dan tawuran pelajar bukan lagi isu lokal, tetapi sudah menjadi isu nasional. Ia menilai bahwa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas) tidak bisa hanya dibebankan pada pihak kepolisian.
“Polisi memiliki keterbatasan. Kamtibmas adalah tanggung jawab bersama, termasuk kita sebagai warga,” tegas Indra.
Senada dengan itu, Drs. Ubasari Purba menekankan pentingnya peran keluarga sebagai pusat pendidikan utama. Ia juga menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tentang sekolah lima hari untuk jenjang SMP dan SMA sebagai langkah preventif terhadap kenakalan remaja.
“Keluarga adalah komunitas utama. Sekolah hanya mengawasi beberapa jam, selebihnya anak kembali ke lingkungan. Komunikasi yang baik dan pendidikan agama perlu terus ditanamkan agar anak tidak terjerumus ke dalam perilaku menyimpang,” ujarnya.
Diskusi ini diharapkan mampu menggugah kesadaran orang tua dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah budaya kekerasan dan kenakalan remaja, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang generasi muda di Kota Medan. (RZ)
