Oleh :
Dr. Drs. T.M. Jamil TA, M.Si
Ilmuwan Politik – USK – Banda Aceh
SETIAP waktu dan moment itu selalu indah jika kita bisa menikmatinya. Weekend baru saja berlalu. Tapi peristiwa pahitnya masih membekas sampai kini. Pasalnya, pada weekend kemarin, sejumlah kawan dan teman-teman aktivis bersilaturrahmi dan mendatangi rumah saya.
Dikunjungi kawan-kawan aktivis tentu membuat hati saya senang. Namun keceriaan tak bertahan lama. Karena setelah 30 menit saling bercanda, mereka mengubah suasana cekakak-cekikik menjadi seperti dalam ruang persidangan. Mereka mendudukkan saya di kursi pesakitan dan mulailah mereka mengadili saya.
Entah mengapa, mereka menyalahkan saya karena saya dikatakan hanya diam saja tak pernah ‘menulis’ ketika anak dan mantu Jokowi maju mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo dan Medan. Seharusnya, menurut mereka, saya menulis dan meminta Mas Jokowi untuk menasehati anak dan mantunya agar mengurungkan niatnya untuk nyalon sebagai kepala daerah beberapa waktu yang lalu. He… he…
Setidaknya, semasa sang ayah masih menjabat sebagai Presiden RI, janganlah anak dan mantunya maju nyalon. Apa kata dunia? Para Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan bawahan lainnya, menjadi sah mengikuti jejak Presidennya. Tak indah, kata mereka yang berdarah Sumatera. “Hana mangat sagai” … kata mereka yang dari Serambi Mekkah ini.
Pada saat mereka secara fanatik die hard mendukung Jokowi saat kampanye Pilpres jilid satu dan dua, ada sikap Jokowi yang mereka pegang dan banggakan. Salah satunya, ketidaksukaan Jokowi terhadap upaya membangun dinasti dalam dunia politik di negeri ini. Hal yang oleh mereka dimasukkan sebagai bagian dan prasyarat dari upaya untuk membangun demokrasi yang sehat. Jangan lagi berlanjut seperti yang terjadi di berbagai daerah di negeri ini.
Bupati-Wali Kota sudah dua kali masa jabatan dan tak bisa lagi nyalon, anak, saudara, istri, bahkan istri muda yang dimajukan untuk nyalon menggantikan dirinya. Budaya ini mereka jadikan momoknya demokrasi dalam benak mereka. Entahlah … saya juga bingung, sambil mikir dan tersenyum.
Agar terjadi dinamika, saya pun mencoba menjadi defender-nya atau membela Pak Jokowi. Saya berikan argumentasi kepada mereka, toh anaknya Jokowi maju bukan untuk calon Presiden kan? Ternyata mereka malah berang dan langsung mengeluarkan penilaian yang sangat tajam… “Wah ini argumen paling bodoh yang pernah aku dengar selama bergaul sama abang!”.
Saya juga tak mau langsung menyerah dan mencoba bertahan dengan melontarkan pertanyaan; Apa salah anak dan mantunya nyalon? Mereka kan warga negara juga, dan karenanya berhak untuk mencalonkan diri.
Apalagi telah memenuhi persyaratan umur dan pendidikan untuk maju sebagai calon! Pak Jokowi sebagai bapak yang membesarkan anaknya secara demokratis, tak maulah melarang, sekali pun dalam hati kecil beliau tak setuju.
Atas pertanyaan ini; mereka malah tertawa atau tepatnya menertawakan rentetan pertanyaan dan penjelasan saya ini. Mereka mengejek saya, dengan mengatakan bahwa saya telah kehilangan kecerdasan dan kearifan, karena membela sesuatu yang tidak cerdas!
Bagi mereka, ini bukan masalah boleh atau tidak, maupun salah atau benar. Mereka lebih menggiring masalah anak dan mantu sebagai calon, ke ruang etika dan azas kepatutan juga keteladanan.
Menyanggah penjelasann saya, langsung mereka mengatakan tak mungkin Pak Jokowi tak setuju. Buktinya Ibu Iriana terlihat mengantar sang putra tercinta saat mendaftarkan diri sebagai calon lewat loket DPD PDIP Jawa Tengah. “Nah, apa kepergian sang istri mengantar sang anak tidak diketahui dan direstui sang suami? Cammon … abang, sudahlah jangan menghadirkan pembenaran untuk hal yang tak pas atau malah tidak benar ini…!” Wah … lagi… lagi saya diadili oleh teman-teman.
Lebih jauh lagi, mereka menghubungkan pencalonan anak dan mantu Jokowi ini dengan pasar politik yang pada 2024 akan didominasi oleh selera kaum milenial. Langkah Jokowi membiarkan anak mantunya maju dan diupayakan sekuat tenaga untuk menang, erat terkait dengan strategi membangun pintu masuk ke pasar politik pasca dirinya lengser.
Dengan memiliki dua pintu masuk, melalui anak dan mantunya yang bakal didorong menjadi figur leader milenial yang layak diidolakan, maka Dinasti Jokowi akan bisa terbangun dan ditegakkan. Bukan untuk perebutan kursi Presiden 2024, namun untuk 10 sampai 15 tahun mendatang.
Wah… saya justru tak sampai ke situ berpikirnya … Meski semua orang tahu bahwa banyak penguasa di negeri ini jabatannya belum berakhir, sudah berusaha untuk membuat ‘pencitraan diri’ atau mempersiapkan ‘kader’ sebagai penggantinya, dan mungkin juga minta masa pengabdiannya diperpanjang. Dalam perspektif hukum, tak ada yang salah kok dengan cara seperti ini.
Namun yang menjadi ‘persoalan’ justru karena mereka dengan membuat aturan untuk ‘menutup pintu’ agar orang lain tak bisa masuk. Seakan-akan kelompok merekalah yang hebat dan mampu membangun bangsa ini. Padahal negara atau institusi ini bukan warisan.
Untuk analisa yang terakhir ini menurut saya agak terlalu jauh walau cukup menggoda pikiran dan logika berpikir saya. Mengingat Pak Jokowi dengan histeria Milenialis-nya, seperti dalam hal penunjukan staf khusus dan para menteri ‘milenial’nya, membuat saya bisa memahami apa yang ada dalam pikiran mereka.
Sementara itu, yang ada dalam benak saya, lebih didominasi oleh berbagai pertanyaan praktis seputar kebijakan Presiden yang sangat mengundang harapan sekaligus kekhawatiran. Seperti masalah KPK, Pindah Ibu Kota, Pajak yang jauh di bawah target, penanganan masalah pemisahan antara budaya Arab dan Islam, masalah Pendidikan dan Kebudayaan, masalah amandemen UUD, dan lain-lain.
Sehingga pada saat kawan-kawan aktivis menyoal masalah anak dan mantu Jokowi yang tiba-tiba manggung di pentas politik maju sebagai calon kepala daerah, saya cukup terhenyak. Dan ketika saya jadikan bahan renungan, begitu terasa hadirnya rasa prihatin. Hanya saja, kepada kawan-kawan aktivis yang datang ke rumah, jangan lagi mengira saya bisa setiap saat menyampaikan pesan, menulis atau pun harapan teman-teman ini.
Beliau adalah orang istana, sementara jalan raya dan lorong-lorong perkampungan, di situlah saya saat ini berada. Beliau seorang Presiden, sementara saya seorang rakyat biasa, dan sedikit punya ilmu pengetahuan serta cara berpolitik. Sekalipun memiliki pilihan dan cara-cara berpolitik yang sama; sama-sama niat dengan tempat yang berbeda dan dalam ‘rumah’ yang jauh berbeda pula (kampung dan istana). Akan saya usahakan menyampaikan kekecewaan kawan-kawan dengan cara yang memungkinkan.
Walau saya berani pastikan Pak Jokowi sudah pasti tahu pepatah… Guru kencing berdiri, murid kencing berlari! Yang mungkin perlu diterangkan dan dijelaskan bahwa sekarang ini para murid lebih agresif dan demonstratif. Pepatah-pun berubah bunyinya menjadi… Guru kencing berdiri, murid berdiri mengencingi guru..! Na’uzubillahi Min Zhalik. Semoga saja hal seperti ini tak akan pernah terjadi di sekitar kita. In Sya Allah, Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamin.
Banda Aceh, 08 Maret 2023
