OPINI – Benny Ramdhani Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ngoceh aneh minta izin tempur melawan mereka yang mengkritisi Pemerintah. Ocehan premanisme pejabat pemerintah ini tentu disemprot banyak orang. Benny ini tidak mengerti Konstitusi dan hubungan rakyat dengan pemerintah. Menjadi pejabat atau Presiden seharusnya siap menerima kritik. Jika tidak siap, ya sudah mundur saja.
Ngajak ngadu otot melawan rakyat bertingkat-tingkat. Menganggap bahwa negara ini dapat dikuasai oleh kaum gerombolan. Gerombolan yang beralasan siap membela penguasa.
Bukannya ngurus serius pekerja migran yang banyak tertindas eh mang Benny ini malah ribut ngajak tempur. Ingin menciptakan konflik horizontal. Memang rakyat akan takut dan diam menghadapi tantangan ? Tidak Om. Lu jual gue beli.
Bertempurlah melawan para majikan atau pemilik modal yang sok kuasa dan memperbudak. Belalah nasib pekerja migran kita yang memprihatinkan di berbagai negara. Ini adalah tupoksi BP2MI. Bukan kesana-sini, bela Jokowi. Presiden pun tak akan merasa ada manfaat atas Ocehan Benny, justru justru tercemar oleh politik kaum penjilat.
Di tengah musibah di Cianjur yang memerlukan empati bangsa, justru para relawan melakukan aksi politik mendukung perpanjangan jabatan Presiden. Presiden sendiri bicara tidak relevan soal rambut putih dan kulit keriput. Ditambah lagi kini dengan tantangan premanisme Benny Ramdhani. Sungguh semakin kacau saja negeri ini.
Sebaiknya Benny Ramdhani bukan minta izin tempur tapi nembantu dapur, dapur para pengungsi Cianjur yang gudangnya hancur. Mereka yang kehilangan sanak keluarga dan menderita. Sebagian korban masih terkubur belum ditemukan. Belum lagi pembangunan infrastruktur. Oh ya Cianjur juga termasuk yang banyak berkontribusi mengirin pekerja migran, lho pak.
Masih banyak pekerjaan urusan dapur, bukan perlawanan.
Minta penegakan hukum itu bagus tetapi hukum yang digunakan untuk menggebuk lawan politik, pengkritik atau yang tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah adalah perilaku hewani atau tirani. Hakim utama sendiri namanya.
Pejabat jabatan mantan politisi anggota DPRD Sulawesi ini kemang harus belajar Konstitusi lagi. Menurut UUD 1945 kebebasan menyampaikan pendapat itu adalah Hak Asasi Manusia. Namanya kebebasan berbicara. Menyampaikan pandangan mengenai kekeliruan kebijakan Pemerintah itupun dijamin haknya. Beda pandangan juga boleh.
Mendesak Presiden mundur juga sah. Bahkan meminta agar Presiden terpaksa mundur juga sah-sah saja. Semua konstitusi yang diatur. Tidak harus berkelahi.
oleh M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik dan Kebangsaan Bandung, 30 September 2022
