SUMENEP – Diberitakan sebelumnya, Polres Sumenep berhasil gagalkan penyulundupan Pupuk Bersubsidi di Jalan Raya Sumenep, Pemekasan tepatnya di Desa Sendang Kecamatan Prenduan Kabupaten Sumenep sebanyak 18 ton berupa Pupuk Urea 240 karung dan Phonska 120 karung, Rabu (15/03/2023)
Hal tersebut membuat Sekretaris cabang PMII Sumenep geram dan terpukul sebagai anak yang dibesarkan dari lingkungan keluarga petani, ia menyampaikan bahwa Hari ini 18 ton mampu digagalkan oleh Polres Sumenep, saya kurang tahu apakah sebelumnya pupuk bersubsidi Sumenep dikirim ke luar Madura kurang paham atau pasca dari kejadian ini, barangkali lebih banyak.
Tahun 2021-2022 sejumlah Aktivis dengan konsisten bersama mahasiswa dan petani mengawal distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sumenep, semua petani mengeluh terkait kelangkaan pupuk bersubsidi, “Ungkap Nur Hayat Melalui Akun Whatsappnya Kepada Media ini, Rabu, (15/3).
Tanggal 02 Desember 2021 lalu mahasiswa melakukan audiensi ke Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait kelangkaan pupuk. hal yang sama tahun 2022 petani masih kebingungan mendapatkan pupuk bersubsidi entah alasan pemerintah ada pemangkasan kuota atau tidak yang pasti hadirnya pemerintah untuk memakmurkan rakyatnya.
Diawal tahun 2023 ini alam memberikan jawaban kepada publik, barangkali kelangkaan pupuk 2 tahun terakhir yang terjadi pemangkasan disumenep disebabkan ada pengiriman ke luar kota atau luar Madura, “Imbuhnya.
Hayat Akrabnya berharap kepada Kapolres Kabupaten Sumenep untuk kemudian tetap kerja ekstra memberantas mafia pupuk di Kabupaten Sumenep.
Dirinya meminta Bupati Sumenep untuk mengevaluasi kinerja Diskoperindag Kabupaten Sumenep dan Komisi pengawasan pupuk dan pestida atau K3 yang hari ini terbukti tidak melaksanakan amanah peraturan mentri perdagangan RI No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian BAB IV tentang pengawasan pasal 25 huruf c dan i.
“Kejadian tanggal 15 Maret 2023 soal gagalnya pengiriman 18 ton pupuk bersubsidi ke Luar Madura”, Tegasnya.
Mantan Presiden Mahasiswa Sumenep (Bemsu) menambahkan bahwa Hal ini menjadi bukti konkrit bahwa komisi pengawasan pupuk dan pestisida atau KP3 yang terdiri dari sejumlah instansi di antaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi UMKM dan Perindag serta Polres tidak bekerja dan harus dievaluasi.
“Karena soal pertanian adalah soal hidup dan matinya bangsa kata Bung Karno”, Tutupnya.
Sementara itu, sebelumnya Bupati Sumenep, Ra Achmad Fauzi menyampaikan bahwa dirinya memastikan, akan memantau proses pendistribusian pupuk subsidi hingga sampai kepada para petani. Jika ditemukan mafia pupuk, ia tak segan untuk memberikan tindakan.
“Kalau ada hal semacam itu (red. mafia pupuk), saya sudah minta petugas untuk melapor kepada saya. Sebab masalah pupuk ini masalah serius yang bisa berdampak terhadap ketahanan pangan,” pungkasnya, 5 Desember 2022 Dikutip Media Antara.com
Lebih lanjut, Kepala Diskop UKM Dan Perindag Sumenep, Chainur Rasyid belum ada tanggapan meski akun whatsapp nya terlihat berdering pada pukul 18:49 Wib dan dikonfirmasi via chat juga belum ada respon pukul 17:37 Wib hingga berita ini diterbitkan. (Toifur)
