MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Guru Besar Hubungan Internasional St. Petersburg State University, Connie Rahakundini Bakrie, menyampaikan permohonan terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait krisis kemanusiaan dan ekologis yang melanda Aceh, Gayo, serta wilayah Sibolga di Sumatra. Connie menilai situasi darurat yang telah berlangsung lebih dari sepekan itu telah melampaui kapasitas normal pemerintah daerah dan membutuhkan mobilisasi nasional berskala penuh.
Dalam surat tersebut, Connie mendesak agar Presiden segera menetapkan status Bencana Nasional serta membuka akses green light bagi bantuan kemanusiaan internasional. Ia menekankan keselamatan warga harus menjadi prioritas tertinggi negara.
Connie menggambarkan kondisi lapangan sebagai krisis yang “masif dan objektif melampaui kapasitas daerah”. Selama sembilan hari, ribuan warga di wilayah terdampak dilaporkan terisolasi tanpa akses bantuan memadai akibat banjir bandang, longsor, dan keruntuhan aliran sungai.
Banyak jembatan, jalan, rumah, serta persawahan rusak parah. Beberapa desa bahkan tidak dapat dijangkau melalui jalur darat maupun udara. Warga kehilangan air bersih, pangan, obat-obatan, serta layanan kesehatan dasar, sementara kepanikan dan tekanan emosional disebut mulai meningkat.
Dalam surat bagian kedua, Connie menyatakan penetapan status Bencana Nasional bukan sekadar penegasan kedaruratan, melainkan langkah strategis untuk:
- Mempercepat pengerahan armada udara dan laut,
- Memperkuat koordinasi lintas kementerian,
- Membuka relokasi anggaran darurat,
- Mengaktifkan pusat komando terpadu berskala besar.
Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan menunjukkan kelemahan negara, melainkan bukti penguatan kapasitas untuk melindungi rakyat.
Connie juga menyoroti pentingnya membuka akses bantuan internasional sesuai standar operasi kemanusiaan global. Aktivasi bantuan global, menurutnya, tidak mengurangi kedaulatan Indonesia karena seluruh proses tetap dikoordinasikan pemerintah.
Ia menulis bahwa dalam banyak krisis dunia, pemimpin yang dihargai sejarah adalah mereka yang “membuka tangan, bukan menutup pintu”.
Penundaan membuka akses bantuan, kata Connie, dapat berakibat pada:
- meningkatnya korban jiwa,
- kerusakan ekosistem yang tidak dapat dipulihkan,
- beban panjang bagi masyarakat terdampak,
- sorotan internasional atas kemampuan manajemen bencana Indonesia,
- munculnya persepsi bahwa negara gagal melindungi warganya.
Namun, ia menilai tindakan cepat dari Presiden justru akan menunjukkan ketegasan, kemanusiaan, dan keberanian moral yang ditunggu rakyat.
Dalam bagian akhir suratnya, Connie meminta pemerintah melakukan lima langkah utama:
- Menetapkan status Bencana Nasional.
- Membuka izin (green light) bantuan kemanusiaan internasional.
- Memberi mandat penuh kepada TNI–Polri untuk operasi penyelamatan di darat, laut, dan udara.
- Menggerakkan pusat komando terpadu berbasis pendekatan lintas unsur negara.
- Menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas tertinggi.
Connie menegaskan surat itu bukan kritik, melainkan ajakan agar negara hadir secara maksimal pada saat rakyat sangat membutuhkan.
“Kami percaya Bapak Presiden memiliki keberanian moral dan kepemimpinan yang kuat untuk mengambil keputusan lebih cepat demi menyelamatkan nyawa dan menjaga masa depan ekologis Sumatra,” tulisnya menutup surat tersebut. (EQ)
