MEDIALITERASI.ID | ACEH TIMUR – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menyambut positif rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di wilayahnya. Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan dengan Sekretaris Utama BPOM RI di ruang kerja bupati, Selasa (21/4/2026).
Sekretaris Utama BPOM RI, Jayadi, menjelaskan bahwa pembentukan UPT bertujuan memperluas jangkauan pengawasan obat dan makanan serta mendekatkan layanan kepada masyarakat. Saat ini, di Provinsi Aceh baru terdapat tiga UPT BPOM, yakni di Banda Aceh, Aceh Tengah, dan Subulussalam, sementara jumlah kabupaten/kota mencapai 23 daerah.
“Kondisi ini membuat pelayanan belum menjangkau seluruh wilayah secara maksimal. Karena itu, kami membangun komunikasi dengan para kepala daerah untuk pembentukan UPT baru,” ujar Jayadi.
Ia menyebutkan, UPT BPOM di Aceh Timur nantinya akan mencakup wilayah kerja Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Keberadaan UPT tersebut memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
Selain memperkuat pengawasan, kehadiran UPT BPOM juga diharapkan mempermudah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengurus sertifikasi produk. Dengan demikian, produk lokal dapat memiliki daya saing lebih tinggi serta kualitas yang terjamin.
BPOM juga akan berperan dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui pengawasan proses pengolahan, pengemasan, hingga distribusi makanan agar memenuhi standar keamanan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Al-Farlaky menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Ia menilai pembentukan UPT BPOM merupakan langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Kami menyambut baik rencana ini sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berdampak pada daerah, baik dari sisi ekonomi maupun sosial,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur akan segera melakukan kajian teknis, termasuk penentuan lokasi gedung operasional.
“Secara prinsip, sekitar 80 persen sudah disetujui. Tinggal peninjauan teknis terkait lokasi yang representatif,” katanya.
Bupati juga berharap kehadiran UPT BPOM dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, baik pada tahap pembangunan maupun operasional ke depan. (EQ)
