Medialiterasi.id | Aceh Timur – Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menyambut kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kabupaten Aceh Timur, Senin (16/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, pemerintah pusat menyalurkan bantuan penanganan bencana hidrometeorologi senilai total Rp100.975.850.000.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Aula Serbaguna Pendopo Bupati Aceh Timur. Bantuan disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana yang terjadi sepanjang 2025.
Bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia mencakup:
- Bantuan stimulan sosial ekonomi Rp38.215.000.000 untuk 7.643 kepala keluarga
- Bantuan jaminan hidup Rp38.921.850.000 untuk 28.831 jiwa
- Bantuan isi hunian Rp22.929.000.000 untuk 7.643 kepala keluarga
- Santunan ahli waris Rp900.000.000 untuk 60 korban meninggal dunia
- Santunan luka berat Rp10.000.000 untuk dua korban
Dalam laporannya, Al-Farlaky menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebelumnya telah mengajukan sejumlah bantuan kepada pemerintah pusat.
Untuk bantuan stimulan sosial ekonomi, pemkab mengusulkan 25.320 kepala keluarga berdasarkan data rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Dari jumlah tersebut, 7.643 kepala keluarga disetujui dengan total anggaran Rp38,21 miliar.
Bantuan jaminan hidup diajukan bagi 47.389 jiwa selama tiga bulan dengan nilai Rp15 ribu per jiwa per hari. Usulan tersebut mengacu pada data penghuni hunian sementara dan tempat tinggal terdampak. Sebanyak 28.831 jiwa telah disetujui dengan total anggaran Rp38,92 miliar.
Sementara itu, bantuan isi hunian diajukan untuk 25.320 kepala keluarga, dengan realisasi persetujuan sebanyak 7.643 kepala keluarga senilai Rp22,92 miliar.
Pemerintah juga menyalurkan santunan ahli waris bagi 60 korban meninggal dunia senilai Rp900 juta, serta santunan bagi dua korban luka berat senilai Rp10 juta.
Al-Farlaky memaparkan, bencana hidrometeorologi sepanjang 2025 berdampak pada 24 kecamatan dan 454 gampong di Aceh Timur. Rumah terendam tercatat 81.603 unit.
Jumlah pengungsi mencapai 56.332 kepala keluarga atau 236.822 jiwa. Total masyarakat terdampak sebanyak 81.603 kepala keluarga atau 290.582 jiwa. Peristiwa tersebut juga menyebabkan 58 korban meninggal dunia.
Data kerusakan rumah berdasarkan BNBA sebelum verifikasi menunjukkan:
- Rusak ringan: 16.590 unit
- Rusak sedang: 5.484 unit
- Rusak berat: 3.844 unit
Total rumah rusak mencapai 25.918 unit.
Terkait hunian sementara (huntara), dari usulan 3.084 unit, sebanyak 1.966 unit telah selesai dibangun dan 1.082 unit masih dalam proses penyelesaian.
Al-Farlaky menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat terdampak bencana.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan juga mewakili daerah lain yang terdampak bencana, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinet yang telah memberikan perhatian besar bagi daerah kami,” ujarnya.
Ia berharap dukungan tersebut mempercepat pemulihan pascabanjir sehingga masyarakat dapat segera bangkit.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, sesuai arahan Presiden, Kementerian Sosial Republik Indonesia bertugas menyalurkan bantuan sejak masa tanggap darurat hingga pascabencana.
Pada masa darurat, Kemensos memberikan dukungan logistik, dapur umum, tenda pengungsian, serta bantuan lain bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan sejumlah lembaga terkait.
Pada tahap pascadarurat, bantuan meliputi santunan korban meninggal dunia, santunan luka berat, jaminan hidup pengungsi, serta pemulihan sosial ekonomi masyarakat.
Saifullah juga menyebut pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk daerah terdampak luas.
“Presiden membentuk satuan tugas khusus yang diketuai Menteri Dalam Negeri guna mengoordinasikan bantuan pemerintah pusat agar penanganan bencana lebih efektif,” katanya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan total bantuan yang disalurkan membuat sekitar Rp100 miliar beredar di Aceh Timur.
Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya meringankan beban masyarakat terdampak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dana ini akan beredar di Aceh Timur dan diharapkan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Tito.
Ia menekankan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan.
“Data harus akurat dan memenuhi persyaratan agar bantuan tersalurkan dengan lancar kepada masyarakat yang berhak,” katanya.
Tito juga meminta pemerintah daerah proaktif melengkapi data korban serta membentuk satuan tugas khusus dengan melibatkan Forkopimda guna mempercepat proses pendataan. (EQ)
