MEDIALITERASI.ID | BEKASI – Disaat Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi mulai dari 5 Maret 2025 hingga 18 Maret 2025 akibat banjir yang merendam sejumlah lokasi di Bekasi.
Awak media mengaku mengalami kesulitan untuk mengakses informasi dari pihak pemerintah yang berwenang terkait penanganan banjir. Hal tersebut disesalkan oleh sejumlah pewarta.
Kurangnya kerja sama yang baik antara pihak pemerintah Bekasi dengan awak media menimbulkan Dugaan kurangnya transparansi pemerintah dalam pengelolaan pengeluaran anggaran untuk menanggulangi Banjir yang saat ini sedang merendam sejumlah bagian di wilayah Bekasi.
Transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan media merupakan perihal yang sangat penting dalam situasi bencana untuk memastikan informasi yang akurat dan terkini yang dapat disampaikan kepada masyarakat.
Oleh karena itu awak media mengharapkan pemerintah Kota Bekasi dapat meningkatkan koordinasi dengan awak media untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait langkah – langkah strategis dalam penanggulangan warga yang terdampak.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengumpulkan empat kepala daerah, yaitu Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi, Wali Kota Depok dan Bupati Bogor, untuk membahas solusi penanganan banjir dan progres di masing-masing daerah.
“Kita lakukan bersama sesuai dengan daerah masing-masing, apa permasalahannya dipaparkan satu-satu untuk langkah solusinya,” ujar Dedi,
Dedi menyebut penanganan banjir di empat daerah terdampak banjir tersebut membutuhkan operasional kurang lebih Rp 500 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan menjadi urunan keempat pemerintah daerah.
Selain itu, operasi modifikasi cuaca juga termasuk dalam langkah penanganan yang akan diambil, mengingat curah hujan tinggi diprediksi masih terus terjadi pada 11-20 Maret mendatang. Untuk pengerjaan, rencananya akan dimulai Senin pekan depan.
“Jika dilihat seperti ini suasana akan kondusif dan akan mengurangi dampak banjir lagi, serta ditambah dengan modifikasi cuaca,” paparnya.
Pada rapat koordinasi para kepala daerah tersebut, dijelaskan jika problem utama banjir berasal dari pertemuan Sungai Cilengsi, Kali Cikeas, dan Kali Bekasi yang berujung di Bojong Kulur, Bogor.
Selain penanganan dari hulu, akan dilakukan juga pelebaran sungai di daerah yang dialiri air dari pertemuan sungai tersebut, terutama Kota Bekasi yang terdampak paling parah. Juga ada pembangunan bendung baru menggunakan dana Pengelola Jaringan Tirta (PJT). [Ranto]
